Undangan Pelantikan BIN Salah, DPR RI: Mensesneg Tidak Mengerti Apa-apa

JAKARTA (voa-islam.com)- Anggota Komisi I DPR, Elnino Husein, mengatakan, sebagian anggota Komisi I DPR yang diundang Presiden Jokowi tidak menghadiri pelantikan kepala Badan Inteligen Negara (BIN) karena undangannya salah, juga merasa ada yang palsu.

Tertulis di undangan ‘Badan Intelejen Nasional’. Padahal menurutnya BIN itu kepanjangan dari Badan Intelejen Negara (BIN). "Makanya mereka memutuskan tidak hadiri undangan," kata politisi Partai Gerindra itu.

Sebagian anggota Komisi I DPR yang diundang untuk pelantikan itu juga tidak hadir karena merasa menerima undangan palsu," kata Husein seperti yang dikutip Antara.

Ia merasa aneh mengapa Sekretariat bisa salah dengan kepanjangan BIN. Padahal, lanjutnya, orang yang duduk di sana dengan bangga lulusan luar negeri. Tetapi ia menyanyangkan ternyata mereka tidak mengerti apa-apa.

"Aneh juga, padahal di Sekretariat Negera itu sudah ada banyak orang yang bangga karena lulusan luar negeri. Ini adalah pertanda mereka lulusan luar negeri itu justru gak ngerti apa-apa soal negara. Nama lembaga saja salah, gimana konsepsi kenegaraannya?" kata Elnino.

Ia menyebutkan, salah nama pada undangan tersebut, yang patut bertanggung jawab adalah Menteri Sekretaris Negara. "Yang bertanggungjawab ya Mensesneg lah. Minimal dia bilang, "Mohon maaf atas ketidakprofesional ini, dan Insya Allah tidak akan terulang lagi," sebut Husein. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP Pencegahan Dinasti Politik
• Wakil DPR RI: Penyadapan Boleh Dilakukan jika Ada Rekomendasi Pengadilan
• Alasan Pilkada Serentak, Kepala BIN Minta Dana 10 Triliun
• Ayah Fahri Hamzah Tuding Anaknya Telah Jadi Karyawan Presiden Jokowi
• 9 Perusahaan Pembalut Berklorin akan Dipanggil Pemerintah
• Dukung LGBT, Ade Armando dan Musdah Mulia Simbol Penantang Allah
• Mendagri Bakal Jadi Tergugat Baru 'Class Action' Gubernur dan Wagub Lampung
• Presiden Joko Tambah Utang 106,25 Triliun/Bulan, Kemana Larinya APBN?