Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP Pencegahan Dinasti Politik

JAKARTA (voa-islam.com)- Mahfud MD menyarankan pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP) aturan tentang pembatalan bagi calon Kepala Daerah yang menggunakan fasilitas Negara. Juga hal ini ia yakini dapat mencegah meluasnya dinasti politik.

Pemerintah bisa membuat PP sebagai panduan untuk melaksanakan itu bahwa apabila petahana atau calon menggunakan kedudukan petahana untuk mengambil keuntungan, di situ bisa dibatalkan pencalonannya dalam proses apa pun," kata Mahfud di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (08/07/2015) 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan bila dikeluarkannya PP perihal tersebut, maka MK yang selama ini mengalami kesulitan dalam memutuskan sengketa Pilkada akan mendapati kemudahan. "Kalau ada PP yang mengatur seperti itu ya lebih gampang penerapannya di MK maupun di pengadilan umum," tambah dia.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan diatur dalam undang-undang. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar disiapkan aturan sanksi jika terdapat calon yang menggunakan hubungannya dengan petahana dalam proses pilkada. Mahfud pun mendukung langkah MK dan menilai putusan tersebut tepat. (rol/Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Wakil DPR RI: Penyadapan Boleh Dilakukan jika Ada Rekomendasi Pengadilan
• Alasan Pilkada Serentak, Kepala BIN Minta Dana 10 Triliun
• Ayah Fahri Hamzah Tuding Anaknya Telah Jadi Karyawan Presiden Jokowi
• 9 Perusahaan Pembalut Berklorin akan Dipanggil Pemerintah
• Dukung LGBT, Ade Armando dan Musdah Mulia Simbol Penantang Allah
• Mendagri Bakal Jadi Tergugat Baru 'Class Action' Gubernur dan Wagub Lampung
• Presiden Joko Tambah Utang 106,25 Triliun/Bulan, Kemana Larinya APBN?
• Mungkinkah Indonesia Akan Bernasib Seperti Yunani Bangkrut?