Presiden Joko Tambah Utang 106,25 Triliun/Bulan, Kemana Larinya APBN?

JAKARTA (voa-islam.com) - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, delapan bulan pemerintahan Jokowi-JK telah menghasilkan hutang luar negeri yang fantastis yaitu Rp 850 triliun. Artinya persentasi keberhasilan pemerintahan Jokowi meminjam uang rata-rata perbulan nya adalah Rp 106,25 triliun/bulan. Saat ini pinjaman tersebut didatangkan dari Cina sebesar Rp 650 triliun, Bank Dunia RpRp 143 triliun, dan Islamic Development Bank (IDB) Rp 66 triliun.

“Sungguh ironis kalau seorang Presiden hobinya pinjam hutang, pantas saja ketika debat Pilpres 2014 yang lalu Jokowi dengan enteng mengatakan uang 40 triliun mudah dicari padahal kondisi ekonomi kita belum pasti, ternyata mudahnya itu dengan cara berhutang,” tegas Jajat.

Jajat lanjut mempertanyakan jika saat ini pemerintahan Jokowi sangat bergantung kepada hutang, ke mana larinya APBN Indonesia. Apalagi penyerapan APBN saat ini masih sangat rendah. Ia juga menyinggung pemerintahan Joko Widodo yang jika dibiarkan memerintah 5 tahun bisa membawa Indonesia kepada kebangkrutan.

“Dalam 8 bulan Jokowi telah menambah hutang luar negeri Rp 850 triliun. Bayangkan, jika tahun pertama Jokowi memimpin hutang Indonesia bertambah Rp 850 triliun, maka dalam lima tahun memerintah hutang kita akan bertambah Rp. 4.250 triliun. Lantas ke mana larinya APBN dan kekayaan Indonesia? Apakah ditelan bumi begitu saja?,” tutup Jajat. [ARB/ABPribumi]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Mungkinkah Indonesia Akan Bernasib Seperti Yunani Bangkrut?
• Kolumnis Australia; Dulu Memuji, Sekarang Bilang Presiden Jokowi Berantakan
• Freeport Siapkan USD18 Miliar demi Perpanjangan Kontrak
• CEDes: Indonesia Tidak Butuh Menteri Pro Pasar
• Ajak Sholat Gaib, PBNU juga Ingatkan Pemerintah Perihal Usia Alutsista TNI
• Anggota DPR PKB: Fatwa Jihad IS di Bulan Ramadhan Dinilai Jauh dari Nilai-nilai Islami
• Pernikahan Sejenis Langgar Konstitusi Indonesia
• Kader PDIP Diduga Menerima Sogok Untuk Kongres PDIP di Bali