Hidayat Nurwahid : PKS Tidak Pernah Meminta Dana Partai Rp 1 Triliun

JAKARTA (voa-islam.com) - Di tengah kritikan yang begitu hebat terhadap DPR dan Parpol, akibat menerima dana aspirasi Rp 11,6 triliun, dan sekarang dana Parpol Rp 1 triliun, justru Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengaku, partainya tidak pernah meminta anggaran dana untuk partai politik, seperti partai-partai lain.

"Yang pasti PKS tidak pernah meminta dan mengusulkan peningkatan anggaran dana parpol ini. Bahkan saya aneh pemerintah yang mengusulkan dan mereka juga yang tidak meneruskan," kata Hidayat di kediaman dinasnya, di Kemang Jakarta Selatan, Sabtu (27/6/2015).

Seharusnya usulan dana partai lanjut dia, tidak harus ditingkatkan. Namun yang terpenting adalah membuat regulasi agar berpolitik itu tidak harus berbiaya tinggi.

"Kemarin kan Mendagri yang mengusulkan sendiri bahkan mau dinaikan 10 kali lipat, menurut saya buat aturan untuk mengajukan perubahan undang-undang agar dicapai cara berpolitik yang murah, pemilu dan pilkada," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Mendagri mengusulkan kenaikan dana partai hingga 10-20 kali lipat, yang mencapai Rp 20 miliar untuk setiap partai politik. Tjahjo Kumolo yang mengusulkan dana parpol menjadi Rp 1 triliun.

Ini tujuannya  dibagi-bagi bagi PDIP yang sekarang menjadi kekuatan politik utama di Indonesia. Dana Rp 11,6 triliun dan Rp 1 triliun itu, digunakan sebagai mesin 'pelumas', sehingga partai berjalan. (dinda/dbs/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• DPR Habis Nenggak Rp 11,6 Triliun, Sekarang Setiap Parpol Dapat Rp 1 Triliun
• Revisi UU KPK, Antara HAM, Privasi, dan Ketakutan Koruptor
• Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Minta Bantuan Media Usut Rekam Jejak Calon
• TDL Naik, Alihkan Subsidi ke Kartu Sakti yang Menambah Rakyat Kecil Susah
• Anggota DPR RI Anggap Presiden Joko Widodo Lucu Dalam Memimpin
• DPD Desak Pemerintah Tuntaskan Gagal Panen dan Gizi Buruk di Provinsi NTT
• Warga Cina Migrasi Massal, Jokowi Ijinkan Asing Miliki Properti di Indonesia
• Jaringan '98 Sumsel: IUPK Freeport Ndablek, Nasionalisasi!