DPR Habis Nenggak Rp 11,6 Triliun, Sekarang Setiap Parpol Dapat Rp 1 Triliun

JAKARTA (voa-islam.com) - DPR habis 'nenggak' dana aspirasi Rp 11,6 triliun, sekarang Parpol bakal 'nenggak' dana 'Parpol" Rp 1 triliun, per-Parpol.

Sungguh sangat luar biasa negeri ini. Begitu murah terhadap DPR dan Parpol. Semua uang yang digelontorkan kepada DPR dan Parpol itu, tak lain, uang rakyat (APBN). Sementara terhadap rakyat jelata begitu jahat dan bengisnya. Tak peduli sedikitipun.

Mendagri Tjahjo melontarkan gagasan pemerintah akan memberikan biaya berdemokrasi partai politik Rp 1 Triliun setiap tahunnya dari kas APBN untuk satu partai. Pemikiran Tjahjo ini sudah disetujui oleh Wapres Jusuf Kalla. 

Mantan Sekretaris Jenderal PDIP pun mengatakan dana tersebut dikeluarkan dengan tujuan memperbaiki parpol demi memperjelas pendanaan, termasuk melakukan program sesuai fungsi parpol dalam berdemokrasi.

Dalam Peraturan Pemerintah yang diterkam dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009, jumlah bantuan dana partai politik dari APBN untuk partai yang berada di DPR RI sebesar Rp 21 juta per kursi atau sebesar Rp 11.550.000.000.

Di 2009, partai politik yang paling banyak mendapatkan pundi uang dari APBN adalah Partai Demokrat, sebanyak Rp 2,3 miliar setiap tahunnya dengan jumlah pemilih sekitar 22 jutaan suara dan keluar sebagai partai pemenang.

Dibagian lain, dana subsidi untuk rakyat terus dicabut, mulai BBM, subsidi pupuk untuk petani, dan sejumlah susbsidi lainnya. Rakyat terus digencet dengan berbagai kebijakan Jokowi dan menjadi sangat menderita dan miskin.

Sementara itu, DPR dan Parpol mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa. Ini  benar-benar sebuah persekongkolan jahat antara DPR dan ekskufit (Presiden dan Menteri), Tapi, mereka  mengaku wakil rakyat, dan berjanji mensejahterakan rakyat, tapi rakyat menjadi sengsara di era Jokowi. Dasar tukang tipu. (dinda/dbs/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Revisi UU KPK, Antara HAM, Privasi, dan Ketakutan Koruptor
• Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Minta Bantuan Media Usut Rekam Jejak Calon
• TDL Naik, Alihkan Subsidi ke Kartu Sakti yang Menambah Rakyat Kecil Susah
• Anggota DPR RI Anggap Presiden Joko Widodo Lucu Dalam Memimpin
• DPD Desak Pemerintah Tuntaskan Gagal Panen dan Gizi Buruk di Provinsi NTT
• Warga Cina Migrasi Massal, Jokowi Ijinkan Asing Miliki Properti di Indonesia
• Jaringan '98 Sumsel: IUPK Freeport Ndablek, Nasionalisasi!
• Jokowi Setujui Pihak Asing Boleh Miliki Bisnis Properti