Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Minta Bantuan Media Usut Rekam Jejak Calon

JAKARTA (voa-islam.com)- Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Garnasih menyebut latar belakang yang mendaftar mayoritas berpendidikan hukum. Atau sekitar 50 persen yang berlatar belakang advokat.

Lebih dari 50 persen pendaftar berlatar belakang advokat, “ kata Yenti dalam diskusi di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (25/06/2015) sore seperti yang dikutip dari Tempo. Dan sudah mencapai 452 orang yang mendaftar.

Ia juga menyebut sekitar 30 persen yang mendaftar dari PNS, lalu ada akademisi, dan beberapa polisi juga jaksa. Dan menurut Yenti, walau pendaftar dari kepolisian dan kejaksaan didukung oleh lembaga asalnya, pendaftaran tetap perorangan.

“Harus mereka sendiri yang mendaftar, bukan lembaga,” kata ahli tindak pidana pencucian uang itu.

Yenti, dalam kehadirannya meminta bantuan media massa untuk menelusuri rekam jejak para calon yang mendaftar calon pimpinan KPK. Sebab, kata dia, makin banyak informasi yang terkuak terkait dengan jejak calon, akan membantu panitia untuk memilih calon terbaik dari cari calon-calon yang baik.

“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan oleh KPK. Media dan masyarakat juga harus terlibat,” kata dia.

Pada 31 Agustus nanti, menurut dia, panitia harus menyerahkan delapan nama  calon ke Presiden Joko Widodo dan selanjutnya diajukan uji kelayakan di parlemen. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• TDL Naik, Alihkan Subsidi ke Kartu Sakti yang Menambah Rakyat Kecil Susah
• Anggota DPR RI Anggap Presiden Joko Widodo Lucu Dalam Memimpin
• DPD Desak Pemerintah Tuntaskan Gagal Panen dan Gizi Buruk di Provinsi NTT
• Warga Cina Migrasi Massal, Jokowi Ijinkan Asing Miliki Properti di Indonesia
• Jaringan '98 Sumsel: IUPK Freeport Ndablek, Nasionalisasi!
• Jokowi Setujui Pihak Asing Boleh Miliki Bisnis Properti
• Di Rutan KPK, Ternyata Mushola Bersebelahan dengan Kandang Anjing
• DPRD DKI: Ada Perhitungannya, Ahok Tidak Bisa Pecat PNS Seenaknya