Jaringan '98 Sumsel: IUPK Freeport Ndablek, Nasionalisasi!

PALEMBANG (voa-islam.com) - "Makin ngaco pola pikir pemerintah. Kok bilang IUPK Freeport masih wacana. Baru wacana saja sudah ndablek, apalagi kalau benaran. Nasionalisasi Freeport, kelola sendiri buat kesejahteraan rakyat," ujar Jurubicara Jaringan '98 Sumatera Selatan (Sumsel), Ade Indra Chaniago kepada media, Jumat (26/6/2015). 

Ade mengecam keras upaya perpanjangan Freeport melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selama 10 atau 20 tahun. Banyak kalangan menilai Freeport tidak transparan, banyak keuntungan diputar di luar negeri dan tak mendukung kemajuan Papua.

"Tanya dulu harapan rakyat Papua. Kalkulasi keuntungan maksimal bila Indonesia kelola sendiri tambang Freeport. Ribuan gereja, puskesmas, sekolah dan fasilitas publik lainnya bisa dibangun dengan sangat mudah dari dana bagi hasil pemerintah pusat dengan daerah. Jangan tindas rakyat Papua terus, beretorika dalam skema IUPK posisi pemerintah di atas Freeport," kecam dosen perguruan tinggi di Sumsel tersebut. 

Banyak kalangan menilai Freeport tidak transparan, banyak keuntungan diputar di luar negeri dan tak mendukung kemajuan Papua

UU No. 4/ 2009 tentang Minerba dan PP No. 23/ 2010, lanjut Ade, adalah pesanan nekolim neoliberalisme yang sangat bertentangan dengan gagasan cemerlang Bung Karno yakni Trisakti. Kebijakan pertambangan yang manipulatif harus dihentikan, terlebih kondisi perekonomian rakyat kian terpuruk akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, depresiasi rupiah serta ancaman mega defisit keuangan negara. 

"Presiden Jokowi harus copot Menteri ESDM Sudirman Said yang selalu bikin ulah melanggar janji Trisakti dan Nawacita. Cari pengganti orang muda kreatif, inovatif dan dinamis. Gak usah lagi mau ditipu asing dan para agen penjual negara. Tugas pokoknya dua, yakni nasionalisasi Freeport dan beresin ribuan kejahatan tambang. Penting untuk menolak dana aspirasi, tapi lebih penting lagi nasionalisasi Freeport. Yakin, Indonesia bisa makmur dan rakyat sejahtera!" tutup Ade. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Jokowi Setujui Pihak Asing Boleh Miliki Bisnis Properti
• Di Rutan KPK, Ternyata Mushola Bersebelahan dengan Kandang Anjing
• DPRD DKI: Ada Perhitungannya, Ahok Tidak Bisa Pecat PNS Seenaknya
• Peneliti Himbau Presiden Jangan Mencla-mencle Dalam Urus Negara
• Cinaisasi, Sejak Kapan Kepala Naga Gantikan Garuda di Logo HUT Jakarta 488?
• Lewat Pilkada Serentak, Indonesia Terancam Dijajah Cina
• Mantan Deputi Gubernur Senior BI: Bukan Kelas Saya Ketemu Presiden
• Nusron Wahid Dinilai Tidak Bisa Urus TKI, Kader NU Minta Presiden Evaluasi Kinerjanya