DPR RI: Amburadulnya Kabinet Bukti Joko Widodo Tidak Bisa Kendalikan Pemerintahan

JAKARTA (voa-islam.com)- Sekretaris  Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bahwa antara Jokowi dan JK nampaknya tidak berada pada jalan yang sama. Seringkali menurutnya proses kebijakan yang akan dibuat selalu bertabrakan.

Sebagai contoh, Jokowi sebagai presiden tidak menyetujui adanya revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Namun tidak bagi JK, Jaksa Agung,  serta Menteri Hukum dan HAM setuju UU KPK direvisi.

"Tabrakan keduanya terjadi lagi pada isu revisi UU KPK. Wapres, Jaksa Agung serta Menteri Hukum dan HAM setuju UU KPK direvisi. Tetapi presiden menolak revisi dimaksud," kata Bamsoet melalui pesan singkat, Minggu (21/06/2015).

Anggota Komisi III DPR ini mensinyalir, sering terjadinya silang pendapat antara Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan bahwa para menteri mempunyai agenda sendiri-sendiri namun tidak dilaporkan kepada presiden. Atau tidak dibawa ke meja cabinet untuk dibahas.

"Kalau tidak dibawa ke sidang kabinet, berarti para menteri punya agenda sendiri-sendiri yang tidak diketahui dan tidak dilaporkan ke presiden," imbuhnya.

Bamsoet menambahkan, tidak heran jika persepsi publik tentang manajemen kepemimpinan Jokowi masih negatif alias amburadul. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai belum penuh bisa mengendalikan bawahannya.

"Kalau para menteri masih punya agenda sendiri-sendiri, itu pun menjadi bukti bahwa presiden belum mampu mengendalikan para pembantu terdekatnya," tandasnya. (sindo/Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Amien Rais: Pemerintahan Jokowi Didukung Kekuatan Siluman yang Anti Islam
• DPD RI: Tembak Mati Pelaku Kekerasan & Pembunuhan Terhadap Anak
• Dulu Raba-raba Menangani, Kini BNPT Buat Modul Terorisme
• Pernah Bekerja di Singapura, Mafia Minyak Ini Divonis Penjara
• Kasus Angeline Pelajaran Bagi Muslim, dan Pangalihan Isu Politik?
• Larangan Puasa Muslim Cina. Lalu Apa Gunanya Jalinan Persahabatan Dengan Partai Komunis Cina?
• Buka di Bulan Puasa, Satpol PP Akan Tindak Tegas Tempat Hiburan
• Disuntik Utang Rp 58,5 Triliun, Garuda Terancam 'Dicaplok' Tiongkok