Lelang Jabatan, FITRA: Ada Praktik Sogok, Ongkos Mahal, Hingga Titipan

JAKARTA (voa-islam.com)- Ucok Sky Khadafi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) FITRA menyatakan bahwa apa yang terjadi saat ini (baca: lelang jabatan) merupakan jalan yang sesungguhnya membutuhkan ongkos mahal, juga jaminan di setiap tempat atau kedudukan.

Lelang jabatan yang diterapkan saat ini harus ada uang dan jaminan,” tegasnya.

Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di lapangan dengan teori jauh berbeda. Misalkan saja jika membutuhkan dua pemimpin yang layak untuk menduduki jabatan, yang terjadi saat di lapangan itu justeru praktik sogok atau suap.

Namun ia menyebut ada pula yang berkomplot untuk menaikkan orang itu untuk memegang jabatan. “Jika kalah, ya berarti ia memberikan uang sedikit daripada saingannya. Ada juga yang bersekongkol,” bongkarnya.

Pun dengan adanya panitia pelaksana (pansel), ia mengatakan justeru mereka bukannya memilih terbaik, melainkan sebaliknya. Ada juga titipan yang datang dari salah satu pesaing jabatan.

“Pansel bukan ambil yang terbaik. Pansel mengenyampingkannya dan juga titipan,” tambahnya.

Ia hadir sebagai salah satu pembicara dalam diskusi publik dengan tema Lelang Jabatan: "Bagi-bagi Jabatan Atau Jual Beli Jabatan?" yang diadakan oleh Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta. Acara berlangsung beberapa waktu lalu di Cikini, Jakarta Pusat. Hadir pula Menpan Azwar Abubakar. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pornografi Buat Miris Bangsa, DPR RI Minta Menkominfo & Mensos Gerak Cepat
• Jokowi ke Papua Melakukan Langkah Membahayakan NKRI?
• Turunkan Joko Widodo, Mahasiswa (IMM) Kembali Ajak Kepung Istana Negara
• Neolib Mangsa Institusi Negara dengan Ciptakan Lelang Jabatan
• Mantan Wagub DKI Jakarta Sebut Lelang Jabatan Hasilkan Pemimpin Buruk
• Lelang Jabatan, Langkah Mulus Untuk Meneoliberalkan Birokrasi Indonesia
• Komisioner Aparatur Negara: Lelang Jabatan Melanggar Undang-undang
• Ciptakan Hasut & Langgar Hukum, Menhan Siap Usir Jurnalis Asing di Papua