Ada Perpres, DPR RI Himbau Pemerintah Segera Cairkan Anggaran MUI

JAKARTA (voa-islam.com)- Politikus PKS Fahri Hamzah menyentil pemerintah terkait anggaran MUI yang kunjung tidak jelas. Menurut Fahri, seharusnya pemerintah memperhatikan hal ini karena di dalam kinerja MUI tentunya membutuhkan biaya, sebut saja untuk riset dan lain sebagainya.

Tugasnya dikasih tapi kok ongkosnya enggak dikasih. Bikin fatwa kan butuh riset dan biaya," kata Fahri di Gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/05/2015) seperti yang dikutip dari Republika. Wakil Ketua DPR ini juga mengingatkan pemerintah bahwa untuk anggaran MUI telah ada peraturannya, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 151 Tahun 2014.

MUI, ia menambahkan, sangat penting perannya di dalam menyeimbangkan kekuasaan yang dipimpin pemerintah. Ia menganggap hanya MUI (baca: ulama) yang mampu menciptakan rasa solid di tengah-tengah rakyat yang penuh dengan ragamnya.

"Kenapa kita bisa menjadi rakyat sebagai dan negara yang solid karena selalu ada ulama yang mengatur titik imbang antara sektor rakyat dan pemerintah, sektor agama dan politik," ujarnya.

Untuk itu sebagai pimpinan DPR bidang kesejahteraan rakyat, Fahri mengatakan akan berupaya untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Agama, Presiden, dan Wakil Presiden terkait persoalan anggaran tersebut.  Fahri juga heran mengapa anggran MUI itu tidak mampu selesai dengan baik. Padahal anggran untuk MUI, Fahri menyebut tidak begitu besar yang didapatnya. Seharusnya, lanjutnya, sebagai Negara yang beragama pemerintah dapat memperhatikan ini dengan sungguh .

"Padahal majelis ulama itu anggarannya tidak terlalu besar. Dan saya kira, kita sebagai negara beragama, angka itu terlalu kecil untuk disebutkan," kata Fahri.

Ia berharap semoga persoalan anggaran untuk MUI segera dapat terselesaikan oleh pemerintah. Hal ini tentunya untuk menghindari ulama terjebak ke dalam sistem pencarian anggaran sendiri.  

"Jangan sampai persoalan anggaran menjebak ulama pada sistem pencarian anggaran yang sebabkan ulama tidak independen," ujarnya lagi. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Damainya Islam Disebut Ancaman bagi Negara Myanmar dan India
• Sonangol-Media Grup Bangun Gedung Rp 8 Triliun, China Makin 'Menggila' di Pasar Properti Indonesia
• Panglima: TNI Untuk Kemaslahatan Umat, Bukan Untuk Politik
• Mahasiswa Mendorong, Polisi Menendang, 50 BEM Tuntut Presiden Jokowi Turun!
• PMII: Kami Siap Dobrak dan Turunkan Pemerintahan Joko Widodo
• Kami (Mahasiswa) Tuntut Jokowi Turun, Bukan Makan Malam di Istana
• Dianggap Bodohi & Bohongi Rakyat, Mahasiswa Ajak Rakyat Turunkan Jokowi
• Wasekjen PKS: Bukan Reshuffle, Tapi Presiden Jokowi yang Harus Dievaluasi