Beranikah Jokowi Mencopot 10 Menterinya yang Tidak Berkualitas?

JAKARTA (voa-islam.com) - Setidaknya ada 10 menteri di berbagai bidang yang perlu dicopot, kemudian diganti dengan tokoh yang berkualitas dan mumpuni. Namun, keputusan untuk mengganti pun menjadi tantangan tersendiri bagi Jokowi.

Beberapa menteri di Kabinet Kerja mendapat penilaian negatif dari dari publik setelah enam bulan menjabat. Penilaian negatif ini setelah publik melihat kinerja para menteri itu melalui pemberitaan di media massa.

”Berani tidak? Kalau Pak Jokowi tidak berani, ditekan terus, mau reshuffle kabinet tetap percuma. Tapi, kalau Pak Jokowi berani, comot orang-orang yang tidak kapabel (tidak mampu -red),” ujarnya.

”Solusinya, Pak Jokowi melakukan reshuffle. Basisnya diperluas dengan menggandeng KMP,” kata Tjipta Lesmana, pakar politik Universitas Pelita Harapan (UPH), dalam diskusi sekaligus peluncuran buku Republik ½ Presiden di Jakarta, Minggu (10/5).

Tjipta menilai politik balas budi yang dilakoni Jokowi sudah terbukti tidak efektif, bahkan gagal. Tim ekonomi dan tim hukum adalah kabinet Jokowi yang paling lemah

Tjipta menilai politik balas budi yang dilakoni Jokowi sudah terbukti tidak efektif, bahkan gagal. Tim ekonomi dan tim hukum adalah kabinet Jokowi yang paling lemah.

Presiden Jokowi diminta untuk menggaet politisi dari Koalisi Merah Putih (KMP) saat melakukan reshuffle kabinet.

Solusi melakukan reshuffle, kata Tjipta, adalah menggandeng KMP sebagai alternatif. Presiden Jokowi harus bisa menggandeng tokoh parpol yang mampu bekerja, bukan sekadar meminta jatah balas budi hasil pilpres. ”Jangan mau didikte terus,” ujarnya mengingatkan.

Menteri-menteri yang harus diganti

Beberapa menteri yang tergolong berapor jelek di mata publik adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Rapor jelek para menteri di mata publik itu terungkap dari hasil survei Political Communication Institute (PolcoMM Institute) atas 32.047 artikel berita di 15 media massa nasional.

“Yang paling banyak mendapat penilaian negatif adalah Yasonna sebanyak 6,7 persen. Ini karena dia dianggap beri kontribusi atas konflik PPP dan Golkar,” ujar Direktur Eksekutif PolcoMM, Heri Budianto di Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Selain itu, ada pula penyebab lain yang membuat Yasonna mendapat nilai negatif. Yaitu karena melontarkan wacana tentang revisi atas aturan remisi bagi terpidana kasus korupsi.

Di bawah Yasonna ada nama Tedjo Edhy dengan persentase 6,3 persen. Pernyataan kontroversial Tedjo saat kirush KPK vs Polri membuat citra politikus Partai NasDem itu terpuruk.

Beberapa menteri yang tergolong berapor jelek di mata publik adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto

Sedangkan Menteri ESDM Sudirman Said mendapat penilaian negatif 4,1 persen. Penyebabnya karena Sudirman dianggap gagal dalam melakukan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) dan mafia migas.

Selanjutnya ada Seskab Andi Widjajanto yang mendapat penilaian negatif 3,1 persen. Tudingan negatif ke Andi muncul karena pria yang dikenal dengan kepala pelontosnya itu dianggap menjauhkan Presiden Joko Widodo dari sejumlah partai pengusungnya.

Sedangkan untuk Menteri BUMN Rini Soemarno penilaian negatif 1,4 persen.

“Karena tindakannya dalam pembagian jatah jabatan di pergantian direksi BUMNN serta rencana penjualan gedung kantornya,” tandas Heri. [syahid/dbs/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Progres 98 Bertekad Turunkan Jokowi 20 Mei Nanti, Mahasiswa yang Tidak Ikut adalah Pecundang
• Setelah KPK, TNI Juga akan Masuk Menjadi Anggota Tim Transisi PSSI
• Tim Ekonomi Jokowi-JK bak Pemain Sepak Bola yang Kebobolan Gawangnya
• Wapres RI Jusuf Kalla Beri Sinyal Anggota Terbaik TNI Gabung ke KPK
• Effendi Simbolon Ajak Rakyat Agar Tidak Mudah Tertipu Aksi Pemimpin Masuk Selokan
• Pengamat: Liberalisasi Ekonomi Tercipta Dari Asing, Dibantu Penghianat Bangsa
• Dominasi Oligarki, Kebijakan Ekonomi Jokowi Bukan Kepentingan Nasional
• Belum Terealisasi, DPD RI: Presiden Jokowi Hanya Manis di Bibir