Pengamat: PDIP Menghina Simbol Negara

JAKARTA (voa-islam.com) - PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung Presiden Jokowi justru kerap melayangan kritikan terhadap pemerintah. Bahkan, PDIP dinilai telah menghina Presiden Jokowi sebagai simbol negara.

Penilaian itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Nur Iman Subono, di Jakarta, Jumat (1/5/2015) malam.

Menurutnya,partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu telah pecundangi Jokowi sebagai kepala negara. Sebab, PDIP tidak memberi ruang kepada Jokowi untuk bertindak independen.

"Bayangkan ketika Presiden (Jokowi) datang ke kongres partai pemenang pemilu (Kongres PDIP di Bali), tapi tidak diberikan ruang sebagai kepala negara. Itu buat saya menghina simbol negara, bagaimanapun beliau kepala negara yang dipilih rakyat," kata Iman seperti dikutip dari inilah.com, Sabtu, (02/05).

PDIP sebagai partai pengusung Presiden Jokowi justru kerap melayangan kritikan terhadap pemerintah. Bahkan, PDIP dinilai telah menghina Presiden Jokowi sebagai simbol negara

Hal itu menanggapi desakan reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Jokowi yang justru datang dari PDIP sebagai partai pengusung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014 lalu.

Menurutnya, desakan PDIP terhadap Jokowi untuk mereshuffle kabinet sebagai salah satu bukti untuk menguasai pemerintahan. Partai berlambang banteng moncong putih itu menunjukan keinginan untuk memiliki peran yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan lima tahun ke depan.

"Kalau ada desakan reshuffle dari partai pengusungnya tentu partai ingin punya peranan besar. Karena sekarang kita lihat tidak seperti itu. Megawati tampaknya tidak sepenuhnya menginginkan Pak Jokowi itu independen. Seperti kita sering dengar dengan istilah petugas partai," tegasnya. [syahid/voa-islam.com]

image: jakpro

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Dua Juta Buruh Ancam Mogok Nasional Pada Pemerintahan Jokowi-JK
• Anggaran Dibantu Asing, Madrasah Menjadi Lebih Maju
• Politisi Nasdem: Presiden Jokowi Harus Menyadari Dirinya Semakin Ditinggalkan
• FPKS Igo Ilham: Bareskrim Harus Panggil Jokowi dan Ahok Terkait Kasus UPS
• May Day Masih Fokus Isu Outsorching dan Kesejahteraan Buruh
• PAHAM: Tak Bertentangan Konstitusi, Eksekusi Napi Bandar Narkoba Lainnya!
• Legalkan Prostitusi dan Miras, Saatnya Umat Islam dan DPRD Menurunkan Ahok
• KPAI: Serusak Apapun Negara, Miras Tetap Harus Dilarang