Sabtu, 4 Jumadil Awwal 1446 H / 25 April 2015 22:55 wib
6.655 views
Disiksa dan Dihukum Mati, Politisi Gerindra Desak Pemerintah Keluarkan Moratorium
Lombok Barat (Voa-Islam.com)- Untuk menekan kasus penyiksaan yang dialami oleh para pekerja Indonesia atas Negara-negara yang acapkali bermasalah (baca: Timur Tengah dan Malaysia), politisi Gerindra Fadli Zon mengusulkan pemerintah segera melakukan moratorium.
Usulan Fadli atas moratorium ini dimaksudkan untuk mengurangi angka penyiksaan yang dialami para pekerja Indonesia, terutama untuk Tenaga Kerja Wanita (TKW).
"Saya sudah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja. Saya mengusulkan agar moratorium tenaga kerja ke Malaysia, Arab Saudi dan negara di kawasan Timur Tengah, hanya bagi perempuan, kalau TKI laki-laki diperbolehkan," katanya usai membuka kegiatan temu kader dan konsolidasi kader, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (25/04/2015), sebagaimana yang dilansir Antara.
Fadli mengatakan, bahwa hingga saat ini para pekerja Indonesia yang tengah menjalani hukuman sekitar 200-an orang, yang semuanya terancam hukuman mati dengan kasus berbeda-beda. Seharusnya, lanjutnya, atas kejadian ini pemerintah semakin selektif, diplomatif dan juga melakukan pembelaan terkait para pekerja Indonesia yang tengah menghadapi proses hukum. Misalkan saja sebagai contoh ia mengusulkan agar pemerintah Indonesia menyiapkan lawyer handal dan terbaik untuk membebaskannya.
Pemerintah seharusnya lebih keras dalam melakukan diplomasi dan pembelaan terhadap WNI. Harusnya diberikan pengacara yang terbaik, sehingga lepas dari jeratan hukuman mati," katanya.
Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas perihal kasus ini. Bukan justeru menunggu banyaknya desakan, misalnya saja datang dari para anggota dewan, kemudian barulah pemerintah berjalan.
"Tidak perlu ada desakan dari legislator untuk melakukan penuntutan, otomatis pemerintah harus mengambil sikap tegas karena penyiksaan TKW kerap kali terjadi," katanya.
Sedangkan untuk Negara lain, Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan moratorium tidak perlu dilakukan. Misalnya saja terhadap Negara-negara, sebagai contoh Hongkong yang menurutnya masih relatif aman.
"Persatuan TKW yang ada di Hong Kong juga lebih kuat," ujarnya. (Adita Maruli/Antara/Robigusta Suryanto)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
