Mantan Ketua BPK: Di Pemerintah Jokowi Tidak Ada Ahli yang Paham Ekonomi dan Keuangan Global

YOGYAKARTA (voa-islam.com) - Di pemerintahan sekarang tidak ada yang ahli memahami ekonomi dan pergerakan keuangan global. Demikian diungkapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Prof Dr Anwar Nasution.

”Di pemerintahan sekarang tidak ada yang ahli memahami ekonomi dan pergerakan keuangan global,” kata Anwar dalam diskusi “Eminent Person Talk the Walk: The Sum Is Greater than the Parts”, yang membahas tentang persoalan ekonomi Indonesia di gedung Pertamina Tower Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Menurut Anwar, diperlukan penguasaan persoalan ekonomi makro Indonesia dan persoalan ekonomi dunia.

”Masalah ekonomi terletak pada pengendalian kurs mata uang juga,” ujarnya.

Agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh dan maju seperti yang dilakukan oleh Cina, Singapura, Malaysia, dan Thailand, lanjutnya, Indonesia harus meningkatkan rasio penerimaan pajak, yang hingga saat ini tingkat rasio penerimaan pajak Indonesia terendah di Asia Tenggara.

”Hampir 70 tahun tax ratio kita hanya 12% dari PDB,” kata Anwar.

Terkait meningkatkan ekspor dan daya saing pengusaha di tingkat perdagangan global, Anwar mengusulkan agar pemerintah meniru langkah kebijakan Korea yang dilakukan di era tahun 1980-an, yakni dengan menciptakan iklim usaha yang kompetitif dengan menurunkan tingkat suku bunga kredit agar menjadi lebih rendah, memberikan akses ke valuta asing, serta memberikan keringanan pajak agar bisa menumbuhkan produk industri manufaktur yang berorientasi ekspor.

”Malaysia itu dulunya mengandalkan karet dan timah, sekarang Malaysia 70 persen ekspornya dalam bentuk manufaktur,” tuturnya.

Presiden Joko, tambahnya, juga harus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan pulau-pulau dan mengurangi pungutan liar dalam pengiriman logistik antardaerah. Karena, pungutan liar menyebabkan produk dalam negeri tidak bisa bersaing, harganya menjadi mahal.

”Produktivitas kita tidak bisa ditingkatkan karena banyak distorsi akibat aturan pemda. Sudah jalan di daerah sempit, waktu pengiriman jadi panjang, belum lagi pungli di sepanjang jalan,” ujar Anwar. [Nugroho/Pur/pribuminews/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Tragis Sekali! Mensos Khofifah Indar Parawansa Bagikan Rokok Gratis ke Orang Rimba
• Pangdam Jaya Beri Kuliah Perang Boneka, Mahasiswa Bawa Boneka Pocong Jokowi
• Megawati Lengser Dari PDIP Digantikan Jokowi?
• Target PAD Pemprov DKI di Bawah Gubernur Ahok Mencurigakan
• Mahasiswa Bergerak dan Meneriakan Suara 'Gulingkan' Jokowi
• FPKS Abu Bakar al-Habsyi : Jokowi Tak Layak Menjadi Presiden
• Surat Untuk Seluruh Mahasiswa Indonesia, dan Mahasiswa UI Bergerak !!
• Rizal Ramli: Lampu Kuning dan 'Wake Up Call' Pemerintahan Jokowi