Ribuan Nelayan Datangi Istana, Desak Jokowi Pecat Menteri Susi

JAKARTA (voa-islam.com) - Akhirnya, nelayan membuktikan ancamannya: berdemontrasi dengan massa ribuan untuk menuntut Jokowi agar memecat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Pada Kamis siang (26/02/2015), ribuan nelayan dari berbagai daerah berunjuk rasa di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat.

Mereka menolak peraturan yang dibuat Menteri Susi Pudjiastuti, yang melarang penggunaan cantrang atau jenis trawl yang telah dimodifikasi untuk menangkap ikan.Juga larangan nelayan menangkap lobster, kepiting, dan rajungan. Menurut nelayan, peraturan itu sesungguhnya memberatkan mereka.

Sebelumnya, massa nelayan itu berkumpul di depan Masjid Istiqlal, tidak jauh dari lokasi kantor Susi. Sekitar pukul 07.00 WIB, massa bergerak menuju Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan dikawal aparat kepolisian. Para nelayan itu antara lain berasal dari Cirebon, Tegal, Brebes, dan Rembang. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, massa kemudian bergerak ke istana.

Pada Rabu kemarin (25/2), di Surabaya, massa nelayan juga berunjuk rasa menuntut hal yang sama, karena Susi dinilai sudah tidak pro-kepentingan nelayan.

“Ini sudah menyangkut soal hak hidup warga negara. Kalau nelayan tak bisa makan, kami pun siap melawan sampai titik darah penghabisan,” kata Agus, perwakilan nelayan asal Lamongan, saat berorasi di depan gedung DPRD Jawa Timur di Surabaya.

Menurut mereka, alat pukat tarik sudah turun-temurun digunakan sejak nenek moyang.

“Kalau dilarang, akan ada jutaan nelayan di Jawa Timur yang kehilangan pekerjaan,” ujar Fuad, nelayan asal Malang. [Yasin/Manan/Pur/pribuminews] 

Foto: Chris Hadi/Pribuminews

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Gedung VOA diancam Bom, Polisi : Ancaman Bom Tak Terkait Terorisme
• Langkah Awal Pemakzulan Ahok di DPRD Dimulai Hari Ini
• Australia Tuntut Balas Budi, Bank Dunia: Bantuan Tsunami Australia Tak Sampai ke Aceh
• Video: Kompolnas Minta Polisi Ungkap Kontroversi Kriminalisasi OB dan Guru JIS
• LSI: Survei Membuktikan, Jokowi Memang Lelet
• Sudah 95 Anggota DPRD DKI Akan Menggunakan Hak Angket
• Setelah Syiah Anarkis di Az Zikra' (Jawa Barat), Kini Pro Komunis (PKI) Mulai Pemanasan di Solo
• Din: Muhammadiyah Dukung Gerakan 'Koin Untuk Australia', Jika Perlu Kita Bayar Lunas