Harga Bahan Pokok dan Tarif Angkutan Umum Belum Turun, Kabinet Kerja Jokowi Kurang Tanggap

JAKARTA (voa-islam.com) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melihat, masih maraknya bahan pokok maupun tarif angkutan umum yang belum turun, membuktikan jika para menteri pemerintahan Jokowi kurang tanggap.

Menurut anggota harian YLKI, Tulus Abadi, seharusnya para menteri kabinet kerja Pemerintahan Jokowi bisa menekan harga-harga bahan kebutuhan pokok dan tarif angkutan.

“Apalagi masyarakat bawah yang merasakan efek dari kondisi ini,” kata Tulus, dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/1), seperti dikutip dari situs geoenergi.co.

Dia menambahkan, bahwa Pemerintah seharusnya sudah mengambil langkah-langkah pengawasan dan jangan sampai kejadian seperti ini terus bertahan hingga merugikan kalangan konsumen masyarakat secara luas.

“Inflasi masih terasa. Daya beli masyarakat juga ikut menurun. Operasi pasar juga tak terlihat intens pasca penurunan harga BBM. Kan aneh. Masyarakat luas seolah merasa dirugikan,” imbuhnya.

Pemerintahan Jokowi pada awal tahun 2015 yang lalu menaikkan harga BBM dari Rp.6.500,- menjadi Rp.8.500. Dampak dari kenaikan harga BBM ini adalah naikknya seluruh harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum.

Setelah menaikkan harga BBM sebesar 2000 rupiah - yang ditolak oleh hampir semua kalangan masyarakat - beberapa pekan yang lalu pemerintahan Jokowi akhirnya menurunkan dua kali  harga BBM dari Rp.8.500,- menjadi Rp.7.500, kemudian dari Rp. 7.500,- menjadi Rp.6.600 di luar pulau Jawa dan Rp.6.700 di Pula Jawa.

Walaupun harga BBM sudah turun dua kali, ternyata tidak diikuti oleh penurunan harga kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti tarif angkutan umum. Sehingga, hakikatnya BMM itu sebenarnya tidak turun sama sekali. [syahid/dsu/geoenergi.co/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Harga Sudah Turun, Tapi Masyarakat Bawah Belum Rasakan Dampak Penurunan BBM
• Partai Politik Saat ini Lupa Pembangunan Karakter
• Tokoh Kristen Ordo Jesuit Jadi Kepala Staf Kepresidenan
• Usai Kisruh, Akhirnya Budi Gunawan Cabut Laporan & Bambang Widjajanto Mundur dari KPK
• IPM Nilai Pemerintah Tidak Serius Menghadapi MEA 2015
• Rezim Jokowi Biang Kerok Liberalisasi di Indonesia
• Tokoh PDIP Effendi Simbolon : Saatnya Lengserkan Presiden Jokowi
• Rakyat Disuguhi Drama Cicak vs Buaya Jilid 2. Tapi Pemerintah Diam-Diam Kongkalikong Dengan Freeport