Lagi, Jokowi Langgar Komitmen Visi-Misinya

JAKARTA (voa-islam.com) - Penunjukan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan menjadi calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kontroversi. Apalagi beberapa LSM penggiat anti-korupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkaitkan nama Budi Gunawan dengan kepemilikan rekening gendut mantan ajudan Megawati saat menjadi Presiden RI tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah membikin kebjiakan kontroversi dengan pengangkatan HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung tanpa melibatkan KPK dan PPATK. Hal yang sama terulang kembali saat menunjuk Budi Gunawan menggantikan Kapolri Jenderal Budi Gunawan. Meski tidak diwajibkan oleh undang-undang, keterlibatan KPK dan PPATK adalah pintu masuk seleksi pejabat publik yang berintegritas.

Selain mendapatkan sorotan dari ICW, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) ikut menyoroti hal ini. Peneliti PSHK Miko Ginting meminta DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara optimal terhadap Budi Gunawan.

"Ini adalah waktu yang tepat bagi DPR untuk menunjukkan komitmennya terhadap masa depan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," kata Miko Ginting melalui pesannya, Senin (13/1).

Ia menilai, langkah Presiden Jokowi yang tak melibatkan KPK dan PPATK terkesan janggal dan terburu-buru. Padahal dua institusi negara ini pernah dilibatkan dalam proses seleksi menteri.

"Presiden seharusnya ingat pada komitmen dalam visi-misinya sendiri  untuk memilih aparat penegak hukumnya yang bersih, kompeten, antikorupsi, dan komit pada penegakan hukum. Proses pelibatan KPK dan PPATK menjadi penting sebagai bentuk nyata penerjemahan visi-misi tersebut," ujar Miko.

Miko menambahkan, masih ada banyak pertanyaan terhadap figur Budi Gunawan. Besarnya peningkatan harta kekayaan Budi Gunawan yang tertera dalam LHKPN tahun 2008 sebesar Rp4,6 miliar, meningkat tajam pada tahun 2013 menjadi Rp22,6 miliar menimbulkan pertanyaan dan dugaan publik mengenai keterlibatannya dalam kasus rekening gendut. [robiawan/voa-islam.com]

image: lensaindonesia.com

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pencabutan Subsidi: Skenario Busuk Rezim Neolib Jokowi-JK Menuju Penyempurnaan Liberalisasi Migas
• Terkonfirmasi: Komjen Budi Gunawan Bekas Calon Menteri yang Dapat Rapor Merah dari KPK dan PPATK
• Skandal Politik Jokowi dan Cerita Lama Budi Gunawan
• Ahok Membunuh Ekonomi Pribumi Dengan Melarang Sepeda Motor di Jalan Thamrin
• Diduga Dana Pengadaan Tenaga Satpam DPR RI Menguap Rp 5,9 Miliar
• Di Ultah 42 PDIP, Apakah Masih Partai Wong Cilik Atau Alat Asing dan A Seng
• Pemerintahan Balas Jasa Model Jokowi
• Pemerintahan Jokowi Merusak Tatanan Demokrasi