Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.473 views

Sarat dengan Liberalisme dan Mengabaikan Pancasila, PP KAMMI Tolak RUU P-KS

PRESS REALEASE 

PENGURUS PUSAT KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

TOLAK RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

DPR RI, 26 AGUSTUS 2019

Dengan ini Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyatakan penolakan pengesahan RUU P-KS karena sarat dengan nilai liberalisme yang mengabaikan Pancasila, ketahanan keluarga, agama dan moralitas bangsa Indonesia.

Pandangan KAMMI setidak-tidaknya diturunkan dalam poin-poin sebagai berikut:

1) RUU P-KS dengan sengaja mengabaikan falsafah Pancasila dan UUD N RI 1945 seraya mengambil falsafah feminisme.

    1. Sehingga RUU P-KS, di bawah term “Kekerasan Seksual” mengandung kekeliruan yang sangat fatal dalam merumuskan “siapa korban dalam pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan”.
    2. Pelacur sebagai “korban” kekerasan seksual adalah “pelaku” kejahatan seksual karena menyuburkan zina di tengah-tengah masyarakat.
    3. Pezina sebagai “korban” kekerasan seksual adalah “pelaku” kejahatan seksual karena merusak tatanan kekeluargaan.
    4. Pelaku penyimpangan seksual sebagai “korban” kekerasan seksual adalah “pelaku” kejahatan seksual yang menjadi penyakit masyarakat.
    5. RUU P-KS mengabaikan konteks dimana seseorang dapat saja merupakan pelaku kenakalan atau kejahatan seksual sebelum menjadi korban. Seharusnya pemberantasan terhadap pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan dalam masyarakat mempertimbangkan akar dari adanya kekerasan seksual yaitu kebobrokan moral dan rentannya ketahanan keluarga.
    6. Hal ini karena RUU P-KS tidak memuat agama dan moral sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 J UUD N RI 1945 sebagai asas penegakan hukum sehingga konsep pemidanaannya hanya bertumpu pada kejadian akhir dari suatu situasi kejahatan pada nilai kesusilaan di dalam masyarakat.
    7. Pengabaian ini pada kelanjutannya merupakan upaya untuk menancapkan pemahaman feminisme yang tidak sesuai dengan Pancasila, sebagaimana tergambarkan dalam Naskah Akademik-nya.
    8. Selanjutnya Naskah Akademik RUU P-KS tidak menginginkan adanya penerapan kausalitas hukum dalam proses penyidikan. Ini merupakan penerapan dari paham permisif yang mendobrak penemuan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
    9. Dalam kasus pemaksaan aborsi misalnya, penentuan bahwa seseorang melakukan aborsi karena pemaksaan seseorang, dimungkinkan hanya berbasis keterangan satu sisi pelaku aborsi. Hal ini sangat mungkin menjadi alat bagi pelaku aborsi untuk menghindari jeratan hukum berdasarkan UU tentang Kesehatan.

2) RUU P-KS memuat kata-kata ambigu yang berbahaya dalam penafsiran hukumnya, yang sebagian di antaranya sebagai berikut:

Perbuatan lainnya

Biaya lainnya yang diperlukan

Hasrat seksual

Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban

Relasi kuasa

Keluarga dan kelompoknya

Relasi gender

Hak penguatan psikologis

Relasi

Pendamping lain

Gender

Berspektif hak asasi manusia dan gender

Korporasi

Dokumen

Saksi

Kepentingan terbaik

Kepentingan terbaik

Penyidik menghitung untuk menentukan jenis dan jumlah Ganti kerugian bagi Korban

Lingkungan bebas kekerasan seksual

Situasi khusus lainnya

Organisasi bantuan hukum

Perbudakan seksual

Dsb…

Menimbang banyaknya kata-kata ambigu di atas, naskah RUU P-KS tidak layak untuk diterapkan sebagai naskah hukum yang seharusnya lugas dan tidak multitafsir.

3) Salah satu hal yang paling mencengangkan adalah Pasal 136 RUU P-KS yang menyebutkan bahwa korporasi dapat dipidana ganti kerugian karena melakukan kekerasan seksual. Persoalaannya, korporasi yang dimaksud di dalam RUU P-KS adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.

    1. Pertama, korporasi dalam hukum bisnis sudah pasti berbadan hukum karena kekayaan yang terorganisasi secara terpisah dari orang per orang hanya dapat dilakukan oleh badan hukum. Mengapa RUU P-KS memuat definisi yang tidak lazim lewat kata-kata bersayap?
    2. Kedua, tidak ada korporasi berbadan hukum yang dapat secara sengaja didirikan untuk melakukan perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan karena sudah pasti menyalahi kausa halal dalam hukum perdata Indonesia.
    3. Ketiga, korporasi dalam makna yang sesuai dengan definisi dalam RUU P-KS di atas paling mungkin di-implementasikan pada industri gelap seperti prostitusi.
    4. Sehingga penafsiran hukum atas Pasal 136 sangat logis diterapkan sebagai perlindungan bagi para pelacur yang bekerja di “korporasi” demikian. Dalam hal kasus demikian menjadi preseden peradilan, bukan tidak mungkin Indonesia digiring untuk melegalkan Industri perzinaan melalui RUU ini.

4) RUU P-KS mengabaikan ketahanan keluarga.

    1. RUU P-KS hanya melihat kejadian pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan sebagai peristiwa hukum yang terpisah dari struktur ketatamasyarakatan organik Indonesia.
    2. Pengabaian terhadap institusi keluarga turut pula menafikan nilai-nilai kehidupan yang berakar urat dalam masyarakat Indonesia.

5) RUU P-KS berpotensi menyuburkan penyimpangan seksual (LGBTQ) dan perzinaan.

    1. Bertolak belakang dengan jangkauan penegakan hukumnya yang begitu luas pada aspek pencegahan, pemidanaan, peradilan, dan pemulihan, RUU P-KS sengaja menyempitkan materi pengaturan pada kekerasan seksual.
    2. Sehingga sistem hukum yang terkait pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan hanya akan menyempit pada perspektif kekerasan seksual.
    3. Konsep sistem hukum yang dimuat dalam RUU P-KS meniadakan konsep “kausa halal” karena unsur “paksaan” menjadi variabel utama dalam mendefinisikan telah terjadinya perbuatan kriminal pada kesusilaan.
    4. RUU P-KS pada keseluruhannya akan mengacaukan penafsiran hukum atas perbuatan yang halal dan tidak halal menurut hukum. Dalam hal pelacuran dengan paksaan maka tidak diperbolehkan, dalam hal pelacuran tidak paksaan maka diperbolehkan.
    5. RUU P-KS merumuskan bahwa “saksi adalah orang yang mendengar dari korban”, bukan hanya yang melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri suatu peristiwa hukum. Hal ini menyalahi logika hukum yang menghendaki adanya validitas fakta hukum.

6) RUU P-KS memuat aspek pendidikan yang berbahaya bagi generasi masa depan bangsa.

    1. Konsep bobrok yang tergambarkan sebagaimana di atas merupakan bahan kurikulum pendidikan yang pada kelanjutannya harus dimuat di bawah RUU P-KS.
    2. Kurikulum pendidikan dalam konteks kekerasan seksual ini sangat berbahaya karena tidak mempersoalkan mana perbuatan seksualitas yang dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan karena hanya bertumpu pada keberadaan “persetujuan” yang dipisahkan dari tuntunan agama dan moral.

 

Sehingga tuntutan di dalam Aksi ini adalah untuk “MENOLAK PENGESAHAN RUU P-KS” dan “MENDESAK PANJA RUU P-KS DI KOMISI 8 DPR RI UNTUK MENIADAKAN PEMBAHASAN RUU P-KS”.

 

Direktur Lembaga Kajian Hukum KAMMI

Mira Fajri

Ketua Bidang Perempuan PP KAMMI

Reviana Revitasari

Ketua Umum PP KAMMI

Irfan Ahmad Fauzi

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Pers Rilis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Hidup Sebatang Kara, Nenek Mailah Tinggal di Kandang Domba. Ayo Bantu.!!

Hidup Sebatang Kara, Nenek Mailah Tinggal di Kandang Domba. Ayo Bantu.!!

Di usia 63 tahun saat tubuhnya renta sakit-sakitan, ia hidup sebatang kara. Memasuki musim hujan, rumahnya porak-poranda diterjang puting beliung. Ia terpaksa tinggal di kandang Domba tetangganya....

Terbentur Dana, Santri Hafiz Qur'an Terancam Batal Kuliah ke Luar Negeri. Ayo Bantu.!!

Terbentur Dana, Santri Hafiz Qur'an Terancam Batal Kuliah ke Luar Negeri. Ayo Bantu.!!

Hilmi Priyatama, santri juara penghafal Qur'an 30 juz ini lulus beasiswa di Universitas Internasional Afrika Sudan. Namun ia terancam batal berangkat karena terkendala biaya transport, pemberkasan...

Mushalla Annur Garut Sudah Rampung 60 Persen, Masih Dibutuhkan Dana 20 Juta Lagi, Ayo Bantu.!!

Mushalla Annur Garut Sudah Rampung 60 Persen, Masih Dibutuhkan Dana 20 Juta Lagi, Ayo Bantu.!!

Pembangunan mushalla sudah rampung 60 persen dari pondasi hingga kubah. Masih kekurangan dana 20 juta rupiah untuk finishing agar berfungsi sebagai pusat ibadah, pembinaan aqidah, markas dakwah...

Korsleting Listrik, Pesantren Nurul Hidayah Banten Ludes Terbakar, Ayo Bantu.!!!

Korsleting Listrik, Pesantren Nurul Hidayah Banten Ludes Terbakar, Ayo Bantu.!!!

Musibah kebakaran menghanguskan kamar santri, mushaf Al-Qur'an, kitab kuning, pakaian, alat tulis dsb. Diperlukan dana 25 juta rupiah untuk membangun asrama santri berupa rumah panggung dari...

Mushalla Al-Fatihah Tasikmalaya Selesai Dibangun, Total Biaya 66 Juta Rupiah

Mushalla Al-Fatihah Tasikmalaya Selesai Dibangun, Total Biaya 66 Juta Rupiah

Alhamdulillah mushalla yang hampir roboh dan tidak layak, selesai dibangun permanen. Total dana yang disalurkan sebesar Rp 66.813.500 semoga jadi amal jariyah, pahala terus mengalir tiada akhir...

Latest News
Hak Anak dalam Islam

Hak Anak dalam Islam

Selasa, 19 Nov 2019 19:31

Tanah Airku Rusak karena Kemaksiatan

Tanah Airku Rusak karena Kemaksiatan

Selasa, 19 Nov 2019 18:43

Kapitalisme Menggerus Naluri  Keibuan

Kapitalisme Menggerus Naluri Keibuan

Selasa, 19 Nov 2019 17:45

Menyoal Sertifikasi Perkawinan

Menyoal Sertifikasi Perkawinan

Selasa, 19 Nov 2019 16:39

Menakar Substansi Sertifikat Nikah

Menakar Substansi Sertifikat Nikah

Selasa, 19 Nov 2019 15:53

Bershalawat Sebelum Adzan, Adakah Dalilnya?

Bershalawat Sebelum Adzan, Adakah Dalilnya?

Selasa, 19 Nov 2019 15:00

Kampung Isinya Cuma 20 Orang, Tapi Terima Dana Desa Rp 1 Miliar

Kampung Isinya Cuma 20 Orang, Tapi Terima Dana Desa Rp 1 Miliar

Selasa, 19 Nov 2019 14:42

Fenomena Generasi Z

Fenomena Generasi Z

Selasa, 19 Nov 2019 13:24

Mengukur Integritas dan Ketegasan Anies

Mengukur Integritas dan Ketegasan Anies

Selasa, 19 Nov 2019 13:06

GPII Minta PBB Beri Sanksi Israel

GPII Minta PBB Beri Sanksi Israel

Selasa, 19 Nov 2019 12:50

3 Pilot Rezim Assad Tewas Saat Bom Barel yang Dimuat di Helikopter Meledak

3 Pilot Rezim Assad Tewas Saat Bom Barel yang Dimuat di Helikopter Meledak

Selasa, 19 Nov 2019 11:45

Politisi PDIP Minta Kasus Sukmawati Tak Diperpanjang, Wasekjen MUI: Enak Saja

Politisi PDIP Minta Kasus Sukmawati Tak Diperpanjang, Wasekjen MUI: Enak Saja

Selasa, 19 Nov 2019 11:26

Heboh Maulid Nabi di Vihara, Tokoh Kristen Papua: Itu Bukan Toleransi

Heboh Maulid Nabi di Vihara, Tokoh Kristen Papua: Itu Bukan Toleransi

Selasa, 19 Nov 2019 10:42

Mevlut Cavusoglu: Turki Akan Luncurkan Serangan ke Suriah Jika YPG Tidak Dibersihkan

Mevlut Cavusoglu: Turki Akan Luncurkan Serangan ke Suriah Jika YPG Tidak Dibersihkan

Selasa, 19 Nov 2019 10:15

Kapolda Sumut: Latihan Berkuda dan Memanah untuk Apa?

Kapolda Sumut: Latihan Berkuda dan Memanah untuk Apa?

Selasa, 19 Nov 2019 09:28

AS Nyatakan Pemukiman Israel di Tepi Barat yang Diduduki Sekarang 'Legal'

AS Nyatakan Pemukiman Israel di Tepi Barat yang Diduduki Sekarang 'Legal'

Selasa, 19 Nov 2019 09:15

Al-Shabaab Rebut Sebuah Kota di Wilayah Somaliland Untuk Pertama Kali

Al-Shabaab Rebut Sebuah Kota di Wilayah Somaliland Untuk Pertama Kali

Selasa, 19 Nov 2019 08:46

DPR Setuju Regulasi Investasi Disederhanakan

DPR Setuju Regulasi Investasi Disederhanakan

Selasa, 19 Nov 2019 08:21

Adakah Manusia yang Mampu Menandingi Nabi Muhammad?

Adakah Manusia yang Mampu Menandingi Nabi Muhammad?

Selasa, 19 Nov 2019 07:40

Dukungan kepada MUI Jatim, Cukup Satu Salam

Dukungan kepada MUI Jatim, Cukup Satu Salam

Selasa, 19 Nov 2019 02:44


Gamis Syari Cantik Murah Terbaru

Kumpulan Video Aksi Bela Islam
Must Read!
X

Senin, 18/11/2019 17:51

Stop Pengucapan Salam Lintas Agama