Perang Total atau Kalah Total?

Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Perang total! Itulah diksi yang digunakan kubu Jokowi. Sebagai juru bicara adalah Moeldoko, mantan jenderal. Sementara Jokowi lebih suka menggunakan kata "saya akan lawan". Dua kata ini memiliki semangat yang sama. "Perang total" dan "saya akan lawan". Kata lain yang mirip adalah "serbu". Tapi, kata ini belum muncul.

Dua kata ini yaitu "perang" dan "lawan" biasanya digunakan dalam situasi dharurat. Setelah tak ada lagi jalan, maka strategi "perang" dan "lawan" jadi pilihan terakhir. Ketika adu gagasan gagal, argumentasi tak lagi mempan, maka perang dan lawan terpaksa harus dilakukan.

Lawan siapa dan dalam bentuk apa? Dua pertanyaan ini muncul di diskusi publik mengingat negara tidak sedang dalam keadaan dharurat, baik dharurat militer atau sipil. Negara juga tak punya musuh. Beda dengan "Ganyang PKI" dan "Lawan Kompeni". Ini benar-benar dharurat.

Narasi "perang total" Moeldoko dan "saya akan lawan" Jokowi jika dikaitkan dalam konteks pilpres, baru bisa dipahami. Ada situasi dharurat yang dialami kubu Jokowi. Situasi ini bisa digambarkan dari hasil elektabilitas Jokowi yang terus merosot. Bahkan sudah di bawah 50 persen. Elektabilitas petahana di bawah 50 persen, itu dharurat. Apa yang dikatakan Sofyan Wanandi benar. Posisi Jokowi sudah tak aman lagi. Hampir tak ada strategi yang berhasil dilakukan untuk menyelamatkan elektabilitas Jokowi.

Di tengah badai menghantam elektabilitas Jokowi, Romy ditangkap KPK (15/3). Kemarin (27/3), politisi Golkar berinisial BS asal Jawa Tengah, juga ditangkap KPK. Episode Jokowi vs KPK seperti sedang berjalan. KPK berpolitik? Tidak! Dan tidak akan pernah. KPK tak boleh berpolitik. Hanya saja, situasi dimana Jokowi sedang dihantam badai, KPK sedikit leluasa untuk keluar dari tekanan kekuasaan. Sebab, kekuasaan Jokowi sudah di ujung dan mulai rapuh.

Badai datang lagi dari keluarga Jusuf Kalla (JK). Erwin Aksa, keponakan JK yang jadi pengusaha muda ini keluar dari kapal Jokowi. Bersama 1000 pengusaha nyebrang ke kubu Prabowo. Begitu juga Fatimah Kalla, Dirut Kalla Group yang juga adik bungsu JK ini ikut hadir dan memberi dukungan terhadap kampanye Prabowo di lapangan Karebosi Makasar, Sulawesi Selatan. Olengnya kapal Jokowi menjadi sebab mengapa keluarga Kalla ganti perahu.

Di pilpres 2014 keluarga JK menyumbang suara dari Makasar 70,53 persen dan Sulsel 71,41 persen untuk Jokowi. Kali ini, di pilpres 2019, kemungkinan 70-71 persen suara Sulsel akan disumbangkan keluarga Kalla untuk Prabowo.

Surat telegram Kapolri bernomor STR/126/III/OPR.1.1.1/2019 tanggal 18 Maret kemarin agar polisi netral itu apakah ada hubungannya dengan situasi dharurat yang dihadapi kubu Jokowi ini? Masih perlu dibuktikan di lapangan. Masyarakat betul-betul berharap agar polisi jadi wasit yang benar-benar netral. Tidak perlu ikut-ikutan mendata daftar pemilih paslon tertentu.

Keadaan inilah yang kemungkinan besar menjadi faktor utama mengapa diksi "perang total" dan "saya akan lawan" itu muncul. Karena situasi memang betul-betul sedang dharurat. Tak ada jalan lain kecuali mengerahkan semua potensi dan menggunakan semua peluang untuk perang dan melawan.

Perang dan perlawanan itu sudah dimulai. Bentuknya? Tentu, menggunakan kekuasaan adalah peluang yang paling memungkinkan. Sebagai penguasa, anggaran dan fasilitas negara bisa diakses dan digerakkan.

Sejumlah menteri kabinet dengan semua anggaran dan otoritas yang dimiliki terpantau melakukan kampanye. "Ibu ..ibu... Siapa yang menggaji ibu?". Masih ingat video itu? "Bapak-ibu, dana desa ini dari siapa?". Masih ingat juga siapa yang ngomong itu?

Beberapa video dan cerita yang beredar di media menggambarkan kampanye para menteri kabinet Jokowi. Terang-terangan. Sejumlah ASN di Batam kabarnya "dipaksa" untuk mencari minimal 10 suara. Diduga juga ASN-ASN di tempat lain. Banyak "bisik-bisik" di tengah masyarakat. Mereka bungkam, demi keselamatan statusnya. Mereka hanya berani acungkan dua jari sambil mukanya ditutup pakai panci. Sebuah bentuk protes dan pemberontakan yang unik dan menghibur.

Bagaimana gubernur mengumpulkan bupati, dan bupati menginstruksikan para camat dan lurah untuk memenangkan paslon nomor 01, juga sudah banyak diidentifikasi publik. Lurah berkampanye sudah banyak videonya yang beredar. Bansos dan dana desa yang didistribusikan sebagai bagian dari kampanye terus masif dilakukan. Sebaran sembako yang terus dibagikan ke warga pemilih adalah bukti bahwa perang total itu nyata adanya. Bukti rekaman videonya tak terhitung lagi.

Belum lagi "dugaan" adanya kekuatan mesin di medsos yang melakukan cloning akun dan penyebaran hoak. Haekal Hasan dan Ferdinand Hutahaean (Pengurus DPP Demokrat) sudah jadi korbannya. Hingga saat ini, belum ketahuan siapa pelakunya. Semoga tim cyber kepolisian bisa melacaknya. Sejumlah intimidasi dan sandera juga semakin banyak indikatornya untuk dibaca publik.

Apakah perang total ini akan berhasil menyelamatkan elektabilitas Jokowi? Sepertinya sulit. Buktinya, elektabilitas Jokowi terus turun dan menjauh dari angka 50 persen. Kenapa? Karena strategi perang total tak menarik simpati rakyat. Model money politics, intimidasi dan halalkan semua cara tak membuat rakyat tergoda. Cara-cara semacam ini malah membuat "Swing voters" lari dan "undecided voters" kehilangan selera. Yang mungkin terjadi justru bisa sebaliknya, perang total akan berujung menjadi kekalahan total. [PurWD/voa-islam.com]

Jakarta, 28/3/2019