Menlu Qatar : Rezim Junta Militer Mesir Menolak Berdamai Dengan Ikhwan

CAIRO (voa-islam.com) - Rezim militer Mesir dibawah Marsekal al-Sisi menolak mediasi Qatar berdamai dengan Ikhwanul Muslimin dan usaha-usaha Menteri Luar Negeri Qatar dianggap sebagai "campur tangan atas urusan dalam negeri Mesir dan tidak dapat diterima."

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Qatar Khalid al-Attiyah mengatakan Doha tidak menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai "organisasi teroris", sebagaimana rezim junta militer Mesir yang menempatkan Ikhwan sebagai organisasi teroris.

Selanjutnya, Menlu Qatar, menambahkan: "Semua pihak di Mesir perlu memenuhi mengambil jalan tengah". Khalid menambahkan,"Semua yang kita harapkan adalah bahwa semua orang Mesir bersatu."

Attiyah menyatakan kesediaan Doha memediasi antara Ikhwanul Muslimin dan pemerintah Mesir, jika pemerintah Mesir bersedia menerima mediasi yang akan dijalankan Qatar dengan fihak pemerintah Mesir. Ini sebuah langkah yang serius yang dijalankna oleh Doha. Karena, konflik antara pemerintah Mesir dengan Jamaah Ikhwan, hanyalah akan membawa kerugian seluah dunia Arab.

Juru bicara kementerian luar negeri Mesir Ahmed Abu Zeid menolak tegas pernyataan Attiyah, dan secara terbuka Zeid menegaskan penolakan Mesir, dan sikap Qatar dipandang sebagai "gangguan asing dalam urusan internal Mesir", dan mengatakan pernyataan Attiyah ini tidak bisa diterima karena mereka melemahkan keputusan peradilan Mesir dan keputusan dari pemerintah Mesir.

Abu Zeid mengatakan pernyataan pejabat Qatar juga melemahkan dukungan rakyat Mesir terhadap Ikhwanul sebagai "organisasi teroris,", dan Zeid menambahkan itu tidak mungkin bernegosiasi atau menerima mediasi asing berdialog dengan Ikhwan.

Selain, Qatar yang sudah berusaha menjembatani antara rezim Mesir dengan Ikhwan, Arab Saudi terus berusaha melakukan usaha-usaha mendamaikan antara pemerintah Mesir dengan Ikhwan. Raja Salman menaruh perhahtian yang sangat besar terhadap Jamaah Ikhwan, dan Arab Saudi merasa berutang budi dengan Ikhwan. Belulm lama ini Raja Salman menerima Kepala Biro Politik Hamas, Khaled Misyal di Riyad.

Ini menggambarkan perubahan politik di Arab Saudi, sejak Raja Salman bin Abdul Aziz menggantikan Raja Abdullah, dan mengganti seluruh pejabat Arab Saudi di masa Abdullah dengan pejabat baru yagn lebih akomodatif terhadap Ikhwan. Ini merupakan sebuah realitfas politik baru di Timur Tentgah. Betapapun Ikhwan telah menjadi sebuah 'mainstream politik' di dunia Arab.

Para penguasa Arab sasngat takut kepada Ikhwan, dan pasca 'Arab Spirng', tampil pemerintahan baru yagn didominasi oleh kaum Islamis, dan ini mendorong para penguasa Arab memberangus kaum Islamis, yang masuk ke ranah politik. Ini telah menimbulkan dampak negatif bagi masa depan dunia Arab. Betapapun Ikhwan telah memberikan kontribusi yang sangat luas bagi perubahan di dunia Arab.

Memang, bukan hanya al-Sisi yang menolak berdamai dengan Ikhwan, tapi Mohamad Mursi, menolak melakukan negosiasi dengan al-Sisi, karena menurut Mursi tidak mungkin berdamai dengan orang yang sudah menumpahkan darah rakyat Mesir. Wallahu'alam.

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Opini Redaksi lainnya:

• Drama Bombay Rezim Jokowi Menghancurkan PKS
• Amnesty Internasional : Zionis-Israel Melakukan Kejahatan Perang di Gaza
• Menlu Iran Zarif Mengajak NeArab Teluk Memerangi Kelompok Militan
• Bagi Enam Kekuatan Utama Dunia : ISIS Lebih Berbahaya Dibanding Nuklir Iran
• Habis Lebaran Pemerintahan Jokowi Bakal Tamat?
• Unit Pasukan Khusus ISIS : Mereka Hanya Bersemboyan Menang Atau Mati Syahid
• Reshufle Ba'da Lebaran, Hanya Mengokohkan Penjajahan Asing dan A Seng di Indonesia
• Luar Biasa Fenomena Ibadah Puasa Ramadhan di Indonesia