PKS : Oposisi Setengah Hati

Ada di mana-mana spanduk bertuliskan : "PKS Bersama Rakyat Menolak Kenaikan BBM". Inilah "baner" baru yang sekarang sedang dimainkan PKS, sebagai partai yang membela rakyat jelata alias wong cilik. Dengan memanfaatkan isu kenaikan BBM. PKS sedang mereposisi jatidirinya, yang selama ini menjadi bagian dari koalisi yang mendukung rezim SBY-Boediono, berubah posisi menjadi kekuatan oposisi.

Mengapa PKS tiba-tiba berubah menjadi kekuatan politik yang oposisi, saat pemerintahan SBY-Boediono sudah hampir mendekati garis "finish" itu? Apakah PKS benar-benar akan menjadi kekuatan oposisi sejati? Benarkah PKS menjauh dari SBY?

PKS begitu serius memainkan isu kenaikan harga BBM di paripurna DPR, beberapa waktu yang lalu, menolak kenaikan BBM. Meskipun, saat pembahasan di Banggar, wakil PKS Tamsil Linrung mendukung opsi yang disampaikan oleh pemerintah, yang berarti PKS mendukung kenaikan BBM. Tetapi, saat berlangsung paripurna yang memutuskan kenaikan BBM, justru PKS menolak kenaikan BBM.

Hanya, sesudah usai paripurna DPR itu, langkah politik PKS tidak menunjukkan keseriusan sebagai partai yang oposisi terhadap pemerintahan SBY. PKS masih membiarkan kader-kadernya duduk di dalam kabinet. Tidak menarik menteri-menterinya keluar dari kabinet. Sebagai bentuk sikapnya yang oposisi terhadap kebijakan pemerintah. Tetapi justeru PKS menunggu langkah-langkah SBY mensikapi terhadap PKS. Inilah sikap ambigu (mendua) PKS.

Selain itu, sikap dikalangan elite PKS, tidak seragam sikapnya terhadap pemerintah. Dikalangan pimpinan PKS, seperti Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishak dan Sekjen Anis Matta, mula-mula menegaskan tidak kawatir kehilangan kadernya dari kabinet, dibagian lain, tidak segera menarik kadernya dari kabinet, dan masih membiarkannya mereka berada di kabinet. Bahkan, diantara menteri-menteri PKS yang duduk di pemerintahan SBY, masih nampak keinginan mereka berada di dalam pemerintah, sampai ada yang memuji-muji SBY.

Di manapun, ketika sebuah partai politik, ketika sudah tidak lagi cocok dengan mitra koalisinya, dan menyatakan menolak kebijakan pemerintah yang menjadi mitra koalisinya, langsung partai yang mula-mula menjadi anggota koalisinya itu, langsung menarik menteri-menterinya dari kabinet. Itulah semestinya yang berlaku, sebagai bentuk "fatsoen" (etika) politik, tidak harus menunggu mitra koalisinya memecatnya.

Partai Masyumi melakukan seperti itu, saat mereka berkoalisi dengan partai-partai nasionalis seperti PNI, bahkan ketika M.Natsir diberhentikan oleh Presiden Soekarno, sebagai perdana menteri, langsung seluruh anggota Masyumi ikut mengundurkan diri, tidak berlama-lama di kabinetnya Soekarno. Tidak ada istilah bersilat lidah dengan mantera "kontrak politik", yang dijadikan dalih mempertahankan kadernya berada di pemeritahan.

Sikap PKS yang ingin membela rakyat dan membela wong cilik, tetapi disatu sisi masih membiarkan kader-kadernya berada di dalam kabinet, hanyalah bentuk sisayasah politik, yang tidak ada pakemnya atau tradisinya. PKS hanya menipu rakyat belaka.

Selama hampir satu dasa warsa PKS sudah menjadi bagian rezim SBY-Boediono, yang sangat pro-Barat, dan liberal, membiarkan rakyat jelata digilas oleh kekuatan mesin kapitalis, dan rakyat menjadi hancur. Tetapi, PKS sekarang tiba-tiba seakan-akan meninggalkan pemerintahan SBY-Boediono yang sudah udzur, menjadi oposisi dan pahlawan rakyat. Para elite PKS dengan fasih mengeluarkan idiom-idiom kata yang seakan-akan membela kepentingan rakyat diberbagai media.

Langkah politik PKS sangat tidak meyakinkan rakyat. Selama dua periode pemerintah SBY-Boediono itu, PKS sudah menjadi bagian dari mesin politik rezim yang berkuasa, dan ikut memberikan legitimasi atas segala kebijakan pemerintah, yang sangat merugikan rakyat jelata. Tahun 2005 dan 2008 PKS ikut mendukung kebijakan pemerintah menaikan BBM. PKS menolak pengusutan kasus BLBI, yang menghabiskan uang rakyat Rp.650 tiliun.

Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, di bulan Juni 2010, saat Munas di Hotel Rizt Carlton yang sangat mewah, dan menghabiskan dana Rp 13 miliar itu, mentasbihkan Presiden SBY, bahwa ikatan koalisi PKS-SBY, bukan hanya ikatan politik, tetapi Hilmi Aminuddin mengatakan sebagai ikatan iman dan aqidah. Sebelumnya, PKS menyelenggarakan pertemuan Majelis Syuro, di Hotel JW.Marriot. Bahkan, di tahun 2008, menyelenggarakan Munas di Bali, yang menjadi pusat syirik. Semestinya tidak layak bagi entitas politik yang memposisikan dirinya sebagai partai dakwah.

Dari sini pula PKS itu tidak menunjukkan sebagai partai yang mempunyai keberpihakan kepada rakyat jelata. Mestinya acara-acara PKS itu lebih memilih tempat-tempat yang sederhana dalam melaksanakan kegiatan, sebagai bentuk keprihatinan terhadap rakyat jelata.

Apalagi, kalau melihat gaya hidup dan 'life style' para elite PKS, sangat tidak lagi cocok "relevan", sebagai pembela rakyat jelata. Dari mulai selera mereka soal pakaian, rumah, mobil, dan kehidupan sehari-hari. Mereka tidak cocok mengendifikasi diri mereka sebagai pembela wong cilik. Ini sangat mafhum.

Sebuah tranformasi yang sangat luar biasa, hanya dalam waktu satu dekade, di mana PKS, yang dahulu mengidenfikasi diri mereka sebagai partai yang sangat ideal, sebagai partai dakwah, kini sudah bertranformasi sebagai partai sekuler, dengan 'life style' para elitenya yang sangat berbeda dari kebiasaan-kebiasaan Islam di dalam segala hal, termasuk ideologi.

Sebenarnya, di tahun 2004, Mejelis Syuro PKS, melangsungkan perdebatan, masuk atau tidak dalam pemerintahan? Tetapi, sebagian besar anggota Majelis Syuro, memilih masuk dalam pemerintahan SBY, melalui voting, dan hanya 7 orang yang menolak koalisi dengan SBY. Hilmi Aminuddin juga memveto, saat Tim 7, yang dipimpin Abu Ridho menginginkan PKS fokus di parlemen, sebagai kekuatan pengimbang pemerintah. Tetapi, Hilmi Aminuddin dengan kuat mendorong PKS masuk dalam pemerintah, yang kemudian disebut belakangan sebagai musyarokah, yang diterjemahkan sebagai koalisi.

Sekarang PKS menuai hasil pilihan sendiri, menjadi tidak populer di mata rakyat, dan suaranya anjlok tinggal 3.1 persen, polling terakhir dari lembaga-lembaga survey. PKS di tahun 2014, berpeluang menjadi partai "gurem", sebagai akibat pilihan-pilihan politiknya.

Mengangkat isu kenaikkan BBM, dan kemudian mengekploitir menjadi sebuah mantra baru oleh PKS, sebagai pembela rakyat kecil, masih perlu diuji. Apakah rakyat bisa percaya dan yakin dengan reposisi PKS itu, yang tiba-tiba berubah. Rakyat hanya tahu selama ini, PKS menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan rezim SBY-Boediono, yang neolib. Wallahu'alam.