Rabu, 7 Jumadil Awwal 1446 H / 28 Maret 2012 15:16 wib
18.299 views
Benarkah PKS Membela Rakyat?
Benarkah PKS membela rakyat? Karena Presiden PKS Luthfie Hasan Ishak menyatakan sikap tegas pembelaannya terhadap rakyat. Tidak berpihak kepada penguasa. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang kenaikan BBM, yang akan diputuskan di paripurna DPR, hari Jum’at ini. Sikap konsistensi PKS masih harus diuji. Karena selama dua periode pemerintahan Presiden SBY, PKS menjadi mitra koalisi pemerintah.
Di iklan avetorial yang dimuat dihalaman dua harian Republika 28 Maret 2012, Presiden PKS Luthfie Hasan Ishak, menyatakan, “Jika opsi yang dipilih pada akhirnya hanya menyengsarakan rakyat, PKS akan berdiri bersama rakyat”, tegasnya. Ditambahkannya, “Jika pada akhirnya pemerintah dan para menteri yang pro akan kenaikan harga BBM itu bersikukuh menaikkan harga, PKS terpaksa akan berseberangan. PKS lebih memilih berdiri bersama penderitaan rakyat, dan merasakan jeritan hati rakyat yang makin menderita oleh berbagai impitan kehidupan yang kian sulit”, tambahnya.
PKS selama ini dikenal sangat loyal terhadap Presiden SBY, bahkan di Munas bulan Juni, 2010 yang lalu, di Hotel Ritz Carlton, Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, di depan Presiden SBY, menegaskan sikapnya, bahwa kebersamaannya dalam koalisi dengan pemerintahan yang dipimpin Presiden SBY, bukan taktis dan strategi politik, tapi merupakan iman dan aqidah, tegas Hilmi.
PKS yang sekarang mengaku membela rakyat itu, tahun 2005, ketika Pemerintahan SBY pertama mengambil keputusan menaikkan BBM,mendukungnya. Pada tahun 2008, ketika pemerintahan SBY menaikkan kembali harga BBM, PKS juga mendukungnya. Artinya PKS tidak pernah berdiri dalam posisi mendukung kepentingan rakyat.
Ketika sedang ramai dibicarakan kasus BLBI,dan kemudian dibentuk Pansus (Panitia Khusus) di DPR yang akan menyelidiki kasus BLBI yang menelan uang negara Rp 650 triliun, PKS menarik anggotanya Rama Pratama dari Pansus, sehingga Pansus menjadi gagal. PKS juga menolak ketika akan dilakukan penyelidikan terhadap kasus Lapindo, di Sidoardjo, yang menyebabkan desa di lima kecamatan di Sidoardjo tenggelam oleh lumpur. Betapa PKS nyata-nyata tidak pernah berpihak kepada rakyat.
Belum lagi menyangkut sejumlah undang-undang yang merupakan produk DPR. PKS mempunyai sumbangan bagi liberalisasi undang-undang, seperti SDA (Sumber Daya Alam), yang sekarang telah mengalami leberalirasi, dan memberikan peluang kepada asing masuk menguasai sumber daya alam Indonesia. PKS juga membiarkan kebijakan pemerintah yang melakukan import beras, yang menyebabkan petani semakin sengsara.
Beberapa waktu yang lalu, saat usai reshufle kabinet, dan salah satu menteri PKS dicopot, Sekjen PKS, Anis Matta, menegaskan akan menarik semua menterinya dari kabinet. Tetapi sampai sekarang para menteri PKS, mereka masih tetap berada dalam kabinet. Tidak ada satupun menteri yang ditarik dari kabinet. PKS tetap mempertahankan menteri di kabinet.
Sekarang pemerintah SBY akan mengambil keputusan menaikkan kembali harga BBM, yang sudah pasti akan menyengsarakan rakyat. PKS menegaskan sikapnya akan berpihak kepada rakyat. Bahkan PKS telah mengirim surat kepada Presiden SBY, yang isinya menolak kenaikan BBM. Bernahkah sikap PKS akan berpihak kepada rakyat?
Jika PKS serius PKS berpihak kepada rakkyat, harus keluar dari koalisi dan menarik semua menteri dari kabinet. Sekarang kesan PKS bersikap ambigu (mendua), ingin dikenal sebagai partai yang pro-rakyat, tetapi tetap mempertahankan sikap koalisi dan membiarkan para menterinya bercokol di pemerintahan. Ini adalah penipuan terhadap rakyat belaka. Tidak sungguh-sungguh membela rakyat. PKS bermain di dua kaki. Ingin membuat citra sebagai pembela rakyat, tetapi faktanya tetap memberikan dukungan kepada pemerintah.
Memang belakangan dukungan terhadap PKS menurun berdasarkan hasil survey yang diselenggarakan berbagai lembaga, di mana dukungan terhadap PKS tinggal 3,7 persen. Padahal, para elite PKS di pemilu 2014 nanti, mengharapkan menjadi partai "tiga besar", yang sangat ambisius. Langkah pencitraan yang berpura-pura membela rakyat, hanya ingin mendapatkan simpati rakyat.
Sejatinya, langkah yang diambil PKS adalah ingin mendapatkan simpati dari rakyat, sebagai partai yang pro-rakyat kecil, tetapi masih ingin menikmati kekusaan. Hakekatnya PKS tak lebih sebagai kelompok politik, yang sudah menjadikan kekuasaan sebagai “sesembahannya”. Bukan lagi Rabbul Alamin yang menjadi sesembahannya. PKS telah mengubah prinsip dasar pergerakannya yang lebih pragmatis.
Sekarang tak segan-segan merubah prinsip ideologi perjuangannya. Tidak lagi ingin menegakkan syariah dan nilai-nilai Islam dalam perjuangannya. Mirip gerakan kelompok JIL. Wallahul’alam.
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
