Pengamat Politik Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Kelompok Islam Bangladesh

DHAKA, muslimdaily.net, - Pemenuhan tiga belas tuntutan yang diminta oleh kelompok Islam, termasuk pemberlakuan undang-undang baru anti-penghujatan, adalah salah satu kunci mengatasi gejolak saat ini di Bangladesh, demikian keyakinan sejumlah analis.

"13 poin permintaan Hefajat benar-benar tepat untuk Bangladesh sebagai negara Muslim," kata Dr. Imam Hossain, pengamat politik di Dhaka, kepada OnIslam.net, Ahad 19 Mei.

"Pemerintah harus berdiskusi dengan mereka tentang bagaimana untuk mewujudkan 13 poin permintaan mereka."

Sebuah kelompok bernama Hefajat-e-Islam Bangladesh (HIB) telah menetapkan 13 tuntutan kepada pemerintah untuk membantu memecahkan gejolak di negara Muslim Asia selatan itu.

Kelompok ini menginginkan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan mutlak kepada Allah dalam konstitusi dan memberlakukan undang-undang anti-penghujatan yang baru.

Hefajat juga menyerukan untuk menghukum blogger anti-Islam, menghentikan serangan terhadap ulama dan siswa madrasah dan membebaskan mereka.

Kelompok ini juga menyerukan untuk membebaskan pembatasan terhadap masjid, menyatakan Ahmadiyah sebagai kelompok non-Muslim dan menetapkan pendidikan wajib yang Islami.

Sebuah aksi yang diselenggarakan oleh HIB awal bulan ini untuk menekan pemerintah agar memenuhi tuntutan telah berubah menjadi kerusuhan setelah pasukan keamanan menyerang demonstran.

Jumlah pasti dari kematian selama protes 5-6 Mei masih belum jelas, dengan pemerintah mengeluarkan angka resmi 11 kematian hingga ratusan korban yang dinyatakan penyelenggara demonstran.

"Penumpasan bersenjata pada Hefajat oleh pemerintah benar-benar langkah yang salah," kata Dr Hossain.

Profesor Ataur Rahman, seorang guru senior ilmu politik di Universitas Dhaka, setuju.

"Tindakan keras oleh badan-badan penegak hukum pada demonstrasi damai Hefajat di Dhaka tidak benar. Tindakan keras semacam itu tidak dapat diterima di negara demokrasi," katanya kepada OnIslam.net.

Ia mendesak pemerintah untuk membentuk sebuah komite untuk bekerja sama dengan HIB pada pelaksanaan tuntutan.

Warga biasa juga mengutarakan pendapat bahwa pemenuhan tuntutan HIB itu akan membantu mencegah penghinaan terhadap Muslim dan agama mereka.

"Jika seseorang mencemarkan gambar Perdana Menteri maka dia akan dihukum, tapi mengapa tidak menghukum siapa saja yang menghina Nabi Muhammad kami," kata Muhammad Mamtajuddin, seorang pengusaha kepada OnIslam.net.

Dia menegaskan dukungan bagi tuntutan mengenai undang-undang anti-penghujatan yang baru untuk mencegah penghinaan terhadap agama Islam.

"Jadi 13 poin permintaan mereka cocok karena Bangladesh mayoritas adalah Muslim."

Situasi politik tidak menentu terjadi di Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir. Selain adanya penghujatan agama Islam, situasi politik yang semakin panas juga terjadi karena penangkapan aktivis Islam yang dituduh terlibat kejahatan perang saat perang kemerdekaan.
[har]