Revolusi Mesir: AS Penuh Ambigu, Israel Meragu

Keputusan Amerika Serikat untuk tetap meninggalkan Presiden Mesir Hosni Mubarak dengan mendukung penjatuhannya dari kekuasaannya, membuat para pemimpin rezim Zionis Israel khawatir. Mereka beranggapan bahwa Washington akan mengambil kebijakan serupa terhadap sekutu-sekutu lainnya, termasuk Tel Aviv.

"Masa depan Mesir akan ditentukan oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini juga jelas bahwa perlu ada proses transisi yang harus dimulai dari sekarang. Transisi itu harus memulai proses yang menghormati hak-hak universal dari rakyat Mesir dan mengarah pada pemilihan umum yang bebas dan adil ," demikian kata Presiden Obama akhir pekan lalu.

Menanggapi hal itu, seorang pejabat Israel menanggapi, "Ada kesan bahwa Washington sangat ingin membuang Presiden Hosni Mubarak ke laut, ia sudah menjadi sekutu yang tidak berguna," ujar seorang pejabat tinggi Israel yang menolak disebutkan namanya kepada AFP.

Dia menggambarkan loyalitas sebagai sebuah sikap tak ternilai, terutama di Timur Tengah dan memperingatkan bahwa keputusan Washington untuk menarik tiba-tiba dukungan kepada presiden Mesir, bisa merusak kredibilitas kebijakan luar negeri AS.

Dia juga mengkritik kebingungan dan inkoherensi posisi Amerika, mengacu pada sikap pemerintahan Obama yang buru-buru mengesampingkan pernyataan utusan khususnya untuk Mesir, Frank Wisner. Sebelumnya, Wisner mengatakan sebaiknya Mubarak tetap berkuasa untuk mengarahkan perubahan dan mengawasi masa transisi.

Israel rupanya sangat khawatir atas lengsernya Mubarak dan kemungkinan kehilangan sekutu 30 tahunnya serta peluang naiknya kelompok Islamis dan anti Barat ke tampuk kekuasaan Mesir. Kekhawatiran atas keengganan Washington untuk kembali merangkul Mubarak juga bergema di media-media Israel.

Mereka memperingatkan bahwa nasib yang sama juga akan menimpa Tel Aviv. "Semua orang memahami bahwa Mubarak telah pergi, tapi kami berharap pemerintah AS untuk tetap memberi dukungan dan tidak memisahkan diri darinya," tulis harian Israel, Yediot Aharonot.

"Selama beberapa dekade, Mubarak adalah andalan Barat. Dan ketika AS melakukan hal ini kepada presiden Mesir, apa yang harus dipikirkan oleh sekutu-sekutu lainnya?" tambah koran tersebut.

Misi AS di Mesir

Di tempat lain, petinggi partai Republik di parlemen AS Selasa kemarin (8/2) menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan AS di Mesir harus untuk "menghentikan penyebaran Islam radikal," sebuah tujuan yang telah sedikit disebutkan oleh para pejabat pemerintahan Obama dalam beberapa pekan terakhir yang terlhat penuh ambiguitas.

Pemimpin Mayoritas parlemen, Eric Cantor, juga mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa dirinya berharap protes jalanan yang berlangsung di Kairo dan di tempat lain akan mengakibatkan terbentuknya masyarakat demokratis yang membela hak asasi manusia, dan memperjuangkan kemajuan dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga.

Dalam sambutannya, Cartor tidak mengkritik Presiden Barack Obama dalam menangani krisis Mesir yang telah terjadi selama dua minggu.

"Saya pikir tujuan utama menangani krisis Mesir harus difokuskan untuk menghentikan penyebaran Islam radikal. Dan hal itu yang menjadi fokus kita seharusnya," katanya menegaskan.

Cantor yang merupakan seorang Yahudi adalah pendukung kuat Israel, di mana para pemimpin Israel telah mengamati peristiwa di Mesir dengan penuh kekhawatiran akan adanya pengambilan kekuasaan oleh kelompok Islam. (muslimdaily/bbs)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Muslim Daily lainnya:

• Wapres Mesir Omar Suleiman Disebut-Sebut 'Agen' Israel
• Surat Panggilan Resmi Dari PN Jaksel Sudah Diterima Ustadz Ba'asyir
• Oposisi Yordania Menolak Pemerintah Baru
• Aktivis Palestina Yang Dipenjara Mesir Kembali Pulang
• Jihad Jane Mengakui Perannya Dalam Penyerangan Seorang Kartunis
• Jika Mubarak Lengser
• WikiLeaks Beber Kedekatan AS dengan Calon Pemimpin Mesir
• Brussels: Hakim Nyatakan Denda Cadar Ilegal