Marak PSK, Efektifkah Penyuluhan Reproduksi?

Oleh: Mariana, S.Sos

Persoalan tunasusila atau PSK seolah tak pernah berakhir, kasusnya terus mencuat dan menjadi pembicaraan di masyarakat. Ada yang pro dengan keberadaannya tapi juga tidak sedikit yang kontra. Yang pro beranggapan bahwa ekonomi adalah masalah yang menjadikan PSK terpaksa bergelut dalam kehidupan gelap, sedangkan yang kontra menganggap bahwa PSK adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial maupun agama.

Berbagai upaya pun dilakukan agar PSK kembali ke jalan benar sehingga mereka tidak larut dan tenggelam dalam kehidupan seks liar yang dapat membahayakan fisik dan mentalnya. Seperti yang dilakukan Aliansi perempuan (Alpen) Sultra, dilansir oleh TELISIK.ID, 26 Agustus 2020, Maraknya Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota kendari membuat Aliansi Perempuan (Alpen) Sultra, melakukan Sosialisasi dan pendampingan tentang kesehatan reproduksi di tempat-tempat hiburan.

Mungkin edukasi reproduksi dapat menyadarkan para pelaku Seks Komersil, tapi apakah hal itu akan bersifat langgeng? Bukannya pesimis, toh selama ini berbagai penyuluhan telah dilakukan, tapi PSK tetap saja ada bahkan jumlahnya terus bertambah. Ini berarti akar dari PSK itu belum diselesaikan secara tuntas.

Mengurai Akar Masalah Keberadaan PSK

Jika ditelisik, maka akar persoalan yang mengemuka terkait PSK adalah: Pertama, ekonomi. Akses pekerjaan yang sulit bagi laki-laki dewasa yang memiliki kewajiban mencari nafkah atau gaji yang tidak mencukupi telah memaksa  sebagian perempuan untuk terjun menanggung beban ekonomi keluarga. Tidak sedikit dari perempuan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang layak  bahkan posisi yang baik, namun ada juga dari  mereka yang terpaksa harus mencari cara instan dengan melakukan aktivitas terlarang semisal menjadi PSK untuk dapat bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi.

Keberadaan PSK kemudian dimanfaatkan oleh oknum bahkan korporasi untuk lahan bisnis yang menguntungkan. Akhirnya makin manjamurlah para PSK karena lokalisasi yang dilegalkan. Tubuh perempuan terus menerus diekspolitasi menjadi bahan komoditas untuk diperjualbelikan demi keuntungan segelintir orang. Sayangnya perempuan merasa tidak dieksploitasi karena keuntungan uang terus didapatkan.

Penguasa pun abai terhadap nasib para perempuan PSK yang terus terjerumus dalam lumpur dosa, padahal setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt terhadap kelalaian dan kezalimannya dalam mengurusi rakyatnya. Lebih ironi lagi jika penguasa justru menikmati setiap adegan dosa yang dilakukan PSK dengan alasan bahwa hal itu dapat menguntungkan karena menjadi pemasukan kas negara dari pajak lokalisasi.

Kedua, gaya hidup. Kehidupan yang serba glamor dan bebas telah menjadikan perempuan berusaha untuk tampil modis dan kekinian dengan berbagai aksesoris dan peralatan yang serba mewah. Ada yang dapat merealisasikan hasratnya dengan kekayaan yang dimiliki tapi tidak sedikit yang terjebak dan menjadi tumbal agar dapat mengikuti tren supaya dapat eksis, diakui bahkan diterima di lapisan kelas sosial atas.

Budaya permisivisme dan hedonis yang ditampilkan di media juga menjadi pemantik standar modern sehingga memacu sebagian perempuan untuk terus mengikuti yang terbaru meski keuangan pas-pasan bahkan tidak mencukupi. Maka cara paling instan yang ditempuhnya adalah dengan mengkomersilkan tubuhnya. Pada akhirnya ini pun tidak membuat mereka puas dan bahagia. Mereka terus mencari bagaikan orang yang kehausan dan meminum air laut, maka sampai kapan pun dahaga mereka tidak akan pernah terpuaskan.

Ketiga, sistemik. Pengaruh arus modernisasi sebagai hasil dari penerapan aturan kapitalistik yang melahirkan ide kebebasan atau liberalisme. Banyak orang yang memiliki prinsip bahwa standar kebahagiaan adalah dengan memiliki uang banyak, dengan uang apapun dapat dibeli. Akhirnya banyak perempuan yang terjebak dan menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya bahkan meraihnya pun dengan menghalalkan segala cara. Mereka tidak peduli lagi persoalan halal dan haram.

Ditambah lagi dengan paham kebebasan yang dihembuskan sebagai efek diterapkannya paham kapitalis, sebagian perempuan merasa bebas mengekspresikan tubuhnya. Sungguh ironis karena racun sekulerisme yakni paham yang memisahkan agama dari kehidupan ini menjadikan perempuan terjauhkan dari nilai-nilai spiritual yang sesungguhnya.

Solusi pencegahan terjadinya PSK

Pertama, Kesadaran individu. Ketakwaan yang tumbuh dalam diri individu akan mencegah seseorang untuk melakukan tindakan kemaksiatan yang dilarang agama maupun nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dalam kondisi apapun, sesorang tidak akan mudah tergiur dengan bujuk rayu yang dapat menjebak dirinya. Tapi tentu kesadaran itu tidak datang dengan sendirinya, harus ada pembinaan pada diri individu agar mentalnya terdidik dengan pemahaman yang benar. Maka inilah pentingnya fungsi orang tua dalam keluarga.

Hal ini dapat diambil hikmah pengajaran Lukman kepada anaknya, sebagaimana Firman Allah SWT, dalam QS. Luqman : 16

"(Luqman berkata): Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui”.

Pengajaran sejak dini pada anak akan memberikan kesan menyeluruh ketika dia dewasa untuk tidak melakukan dosa, mengingat risiko yang akan diperolehnya di hadapan Allah kelak. Hanya saja peran orangtua saat ini pun tergerus oleh kesibukan tanpa henti sehingga waktu untuk anak lebih sedikit dibandingkan dengan bekerja. Sehingga banyak anak tidak mendapat bekal sosialisasi yang baik untuk dapat mengarungi kehidupan. Lebih parahnya jika orang tuanya tidak paham agama, maka generasinya pasti akan berantakan.

Kedua, Pengawasan Masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat masyarakat adalah media pengontrol jalannya kehidupan antara sesama individu dalam masyarakat, maupun dengan penguasa. Termasuk opini yang berkembang, masyarakat mempunyai peran vital dalam hal ini. maka penting mengembangkan opini yang baik agar terbentuk kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hidup sehat yang tidak melanggar aturan agama dan moralitas.

Masyarakat harus menjadi agen pembangun nilai-nilai positif. Pemikiran dan perasaan yang terbentuk di kalangan individu yang ada di dalamnya dapat menjadi stimulus, sehingga masyarakat terjauhkan dari nilai rusak yang bertentangan dengan norma sosial dan agama. Masyarakat pun berperan sebagai pengawas jalannya pemerintahan yang dilakukan penguasa.

Jika ada hal yang bertentangan dengan nilai agama maka masyarakatlah yang melakukan koreksi pada para penguasanya. Masyarakat berperan mendorong diterapkannya aturan oleh negara dalam hal ini penguasa, dimana aturan itu akan  dapat melindungi  setiap elemen rakyatnya.  Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah : 50

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”

Ketiga, Peranan dan aturan Negara. Dalam hal ini fungsi negara adalah sebagai pengatur dimana undang-undang yang dibuat bersifat mengikat rakyatnya yakni dengan cara memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku zina.

Salah satu contohnya adalah hukuman bagi pezina, Allah SWT berfirman  dalam QS An- Nur :2 yang artinya

“Perempuan yang berzina dan laki–laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali der, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjakankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Tapi sebelum menghukum maka harus dilihat fungsi Raa’in dari penguasa yakni tanggung jawab dalam mengurusi urusan rakyatnya. Apakah para penguasa sudah betul-betul mengurusi dan bertanggung jawab pada urusan rakyatnya ataukah banyak kelalaian yang dilakukan sehingga menyebabkan rakyat terlantar dan tidak mendapatkan tempat di negerinya sendiri?

Begitu juga dengan fungsi Junnah yakni sebagai pelindung rakyat. Apakah penguasa sudah maksimal melindungi harta, darah, kehormatan, akal dan agama rakyatnya ataukah yang terjadi sebaliknya? Para penguasa malah sibuk mengurusi kepentingannya dan membangun oligarki kekuasaan yang kental akan kediktatoran dan tirani seraya bersembunyi di balik tirai demokrasi  dan drama pencitraan.

Dari poin ini saja, sudah dapat diukur kemampuan sistem pemerintahan demokrasi yang asasnya manfaat ini untuk mencegah PSK. Kenyataannya apapun yang mendatangkan uang dalam kacamata manfaat semuanya adalah halal dan boleh dilakukan. Karena itu memutus mata rantai PSK dengan penyuluhan- penyuluhan dalam sistem demokrasi sekuler liberal itu akan sulit bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi.

Karena itu jika sistem demokrasi tidak mampu menuntaskan persoalan PSK, maka  harus ada sistem lain yang mampu untuk menjawab tantangan zaman. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Islam sebagai sebuah aturan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Wallahu a’lam. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Muslimah lainnya:

• Menjadikan Suami sebagai Sahabat, Bisakah?
• Inilah 5 Jalur Strategis untuk Memberantas Bisnis Perzinaan
• Menilik Film Tilik: Ghibah yang Mengandung Fitnah
• Keluarga Menjadi Pelindung Utama Terhadap Kekerasan Disabilitas di Masa Pandemi
• Kurangi Porsi Teh Ketika Puasa
• PW Persistri Jabar Selenggarakan Pembinaan Daiyah
• Film The World of The Married: Antara Fakta dan Hoaks Pernikahan
• Bingung Dampingi Anak Belajar Dari Rumah? Ini Tipsnya