Senin, 16 Jumadil Awwal 1446 H / 12 Januari 2015 17:40 wib
28.431 views
Kenapa Presdir Freeport dari Militer? Apakah Karena Perpanjangan Kontrak sampai 2041 Buntu?
PAPUA (voa-islam.com) - Kenapa Presiden Direktur (Presdir) Freeport Indonesia yang akan ditunjuk berasal dari purnawirawan TNI? Inilah yang menjadi pertanyaan besar yang harus diajukan kepada James R Moffett, Chairman of the Board of FCX, di Amerika Serikat sana.
Pertanyaan selanjutnya apakah Boss Freeport James R. Moffett yang akan menunjuk Mantan Wakabin yang diduga selama ini juga sebagai pemilik perusahaan Harmoni Selaras (HS) yang juga vendor Freeport untuk urusan jasa keamanan ini akan ikut berupaya Perpanjangan Kontrak sampai 2041 yang izin kontrak PT Freeport berakhir pada 2021, dan ada upaya bisa diperpanjang dua tahun sebelum kontrak habis. Namun pemerintah punya MoU dengan PT Freeport tentang kesepakatan enam isu yang diteken enam bulan sebelumnya yang jatuh tempo yanitu 24 Januari 2014. Sebelum tanggal tersebut amandemen kontrak Freeport harus ditanda tangani terlebih dahulu.
“Kalau pun dalam keadaan tertentu belum bisa diteken, akan ada kesepakatan baru PT Freeport dengan pemerintah, yang penting amandemen harus diselesaikan karena amanat undnag-undang,” jelas Dirjen Minerba R. Sukhyar kepada media beberpa waktu lalu.
Namun banyak pihak pengangkatan Maroef Sjamsuddin sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang baru dikhawatirkan akan membawa pendekatan militeristik dalam kepemimpinannya. Bahkan sejumlah kalangan di internal juga nampaknya unhappy saat terima surat pengumunan akan diangkatnya Mantan Wakil Kepala BIN (Waka BIN) itu akan memimpin dengan pendekatan keamanan intelijen. seolah Papua ini bergeser dari pendekatan sipil ke pendekatan militer, dan ini menandakan Papua jadi mundur kalau mengunakan militer.
Ada empat klausul diajukan pemerintah Indonesia untuk Freeport jika ingin memperpanjang kontraknya sampai 2041.
Keempat itu meliputi penempatan direksi dalam tubuh manajemen Freeport yang berasal Pemerintah, adanya alokasi khusus dana pengembangan bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang atau yang lazim disebut Corporate Social Responsibility (CSR); pengetatan prosedur keselamatan kegiatan produksi; dan yang terakhir Freeport wajib membangun pabrik pengolahan konsentrat tambahan (Smelter) di Papua.
“Sekarang sedang disusun drafnya,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, R. Sukhyar di Jakarta, Selasa (30/12).
Adanya tambahan empat klausul ini, artinya Freeport akan mendapatkan kewajiban baru untuk bisa tetap beroperasi di Indonesia. Di luar empat klausul baru, perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat tersebut masih belum menyepakati salah satu klausul awal dalam amandemen kontrak pertama terkait penerimaan negara.
“Itu juga yang lagi dibahas. Salah satunya pengenaan pajak yang nantinya akan mengikuti sesuai aturan yang ada setelah amandemen,” tutur Sukhyar.
Pemerintah diketahui saat ini, tengah mematangkan rencana penerbitan aturan baru terkait perubahan status kontrak Freeport dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) paska habisnya kontrak di 2021. Dimana aturan tersebut akan membedah kewajiban dan besaran pajak yang harus dibayarkan Freeport paska kontrak diperbarui.
Freeport dapat meneruskan operasinya di Indonesia jika menyanggupi klausul-klausul yang ada dan memperoleh perpanjangan kontrak dari Pemerintah. “Sekarang PPh (Pajak Penghasilan) dia itu 35 persen sesuai amandemen kontrak tapi aturan yang ada (dari Kementerian Keuangan) cuma 25 persen. Jadi jangan sampai turun,” katanya.
Seperti diketahui nampaknya keempat syarat ini bakal disepakati ditengah gejolak internal Freeport yang saat ini rame, karena sejumlah petinggi sudah dipensiunkan tanpa alasan yang jelas. Bahkan Presiden Direktur saat ini Rozik B Soetjipto sebagai Presiden Dikrektur PT Freeport Indonesia kini memang jarang ke kantor anehnya paska gonjang ganjing “New era agreement” di cabut.
Sumber PRIBUMINEWS.COM mengabarkan bahwa saat ini bahkan bos besar James R Moffett, Chairman of the Board of FCX, dari Amerika Serikat sering berada di Jakarta dan sedang loby agar Kontrak Karya Freeport yang akan berakhir 2021, dan kini Moffet sedang lobby agar bisa diperpanjang kembali sampai 2041. Maklum Freeport lahan tambang Timika itu masih memiliki kandungan yang bisa diekplorasi bisa sampai 2042. Menurut sumber kami juga bahwa James R Moffett, Chairman of the Board of FCX, ini banyak loby ke orang lama petinggi orde baru, seperti GK, BH, SP, dan orang-orang lama ESDM.
Dan mungkin juga hasil itu Moffet menyimpulkan dan pada 7 Januari 2015 telah mengeluarkan memo dimana PT Freeport Indonesia akan menunjuk mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Maroef Sjamsuddin sebagai presiden direktur baru menggantikan Rozik B Soetjipto yang sejak awal Desember sudah jarang ngantor, namun alasan PT FI akan memasuki masa pensiun.
Dari sumber Pribumi dikabarkan ada surat yang datang dari James R. Moffet soal Pengumuman Penunjukan Presiden Direktur PTFI tertangal 7 Januari 2015 isinya sebagai berikut:
Dengan gembira kami umumkan bahwa Maroef Sjamsoeddin akan ditunjuk sebagai Presiden Direktur PTFI menggantikan Rozik B. Soetjipto yang akan pensiun. Maroef bergabung dengan PTFI setelah menyelesaikan 25 tahun perjalanan karirnya di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan adalah purnawirawan Marsekal Muda TNI Angkatan Udara Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) selama periode 2011-2014. Ia memperoleh gelar Master of Business Administration dari Jakarta Institute Management Studies.
Kami meminta dukungan, komitmen dan fokus dari semua pihak khususnya pada masa transisi yang penting ini dimana kita semua akan bekerja keras untuk meningkatkan kinerja keselamatan kita, memastikan keberlanjutan kegiatan penambangan kita di masa datang, memperkuat hubungan industrial (hubungan dengan pekerja) dan memperbaiki hubungan dengan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah di Papua dan masyarakat setempat.
Selama menjabat sebagai Presiden Direktur sejak tahun 2012 dan Komisaris
PTFI selama 12 tahun, Rozik B. Soetjipto telah menunjukkan dedikasi, komitmen dan kerja keras yang sangat kami.
Dan kami berharap beliau memasuki babak baru yang baik di masa pensiunnya. Untuk memastikan transisi yang mulus Rozik telah bersedia untuk tetap membantu dalam kapasitasnya sebagai penasehat dan memberikan advis yang diperlukan di masa yang akan datang.
Masa depan perusahaan kita ini cemerlang demikian pula peluang dan kesempatan bagi karyawan, keluarganya, masyarakat setempat dan semua pemangku kepentingan. Perusahaan kita memposisikan diri untuk dapat
memberikan manfaat yang signifikan. Kombinasi antara sumberdaya kelas dunia dan tim yang berbakat yang kita miliki adalah landasan bagi keberhasilan kita bersama. Kami memberikan apresiasi atas kontribusi, kerja keras dan komitmen Anda semua untuk mencapai keberhasilan.
Marilah kita bersama-sama memberikan selamat atas tanggung jawab Maroef yang baru. Di dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rozik B. Soetjipto atas kontribusinya selama ini terhadap PTFI dan mendoakan yang terbaik ke depannya untuk beliau.
Dukungan penuh dari Anda terhadap organisasi sangat penting untuk kesuksesan kita ke depan.
Sebuah memo itu ditulis dalam dwi bahasa (Indonesia dan Inggris)
Sementara itu Siaran pers Freeport di Jakarta, Rabu menyebutkan, dari PTFI yang dilansir Antara mengatakan,
“Terakhir, beliau adalah purnawirawan Marsekal Muda TNI AU,” kata Juru Bicara Freeport Kusniah Primayanti atau lebih dikenal dengan nama Daisy Primayanti.
Kami dari Pribumi ingin sedikit banyak mengetahui siapa sebenarnya Maroef Sjamsuddin setelah melakukan investigas lebih lanjut bahwa Maroef Sjamsuddin selain mantan WakaBIN ia juga salah satu vendor dari Freeport Idnonesia untuk jasa keamanan, dengan bendera PT Harmoni Sinergi (HS) dimana pada Deputi Operasi PT Harmoni Sinergi, Mayjen (Purn) Sumartono dan Maroef Sjamsuddin adalah salah satu pemilik dan direksi. “Dia pemilik atau salah satu direksi PT HS,”ujar sumber kami yang enggan disebutkan namanya.
PT HS memang pernah melatih sebanyak 116 calon tenaga satuan pengamanan (satpam) PT. Freeport Indonesia mengikuti pelatihan di Serang, Provinsi Banten. Pelatihan selama 45 hari itu dilakukan dibawah naungan PT Mawar Sebelas bekerjasama dengan PT Mitra Siaga dan PT Harmoni Sinergi dengan bantuan personil Grup 1 Kopassus.
Direktur PT Mawar Sebelas, Anik Fitri Wandriani waktu itu mengatakan, kegiatan pelatihan calon security PT Freeport ini dilaksanakan atas kerjasama PT Freeport Indonesia selaku user security dengan PT Mawar Sebelas dan PT Mitra Siaga serta PT Harmoni Sinergi selaku penyedia jasa security.
“Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan para calon security ini bisa kembali ke Papua untuk bekerja sejajar dengan karyawan lainnya,” kata Anik seperti dilansir Bantenpos.co
Direktur Utama PT Mitra Siaga, Irjen (Purn) Hamdan Mansyur mengungkapkan, para calon Satpam PT Freeport itu merupakan penduduk asli Papua yang berasal dari Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Mereka dilatih di Komplek Tegal Padang, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
“Pelatihan ini lebih mengedepankan pelatihan mental, akademik, fisik, serta menumbuhkan wawasan kebangsaan dan pembentukan karakter,” kata Direktur Utama PT Mitra Siaga, Irjen (Purn) Hamdan Mansyur, disela acara Pembukaaan Latihan Security dan Operator Terminal PT Freeport Indonesia, di Drangong, Selasa (4/11).
Hamdan mengatakan, pelatihan itu ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas para calon security dan operator terminal di Freeport.
Deputi Operasi PT Harmoni Sinergi, Mayjen (Purn) Sumartono menjelaskan, kegiatan pelatihan calon security itu juga dimaksudkan untuk turut serta membangun bangsa sesuai dengan program pemerintah.
“Putra daerah dari Papua ini ingin bekerja setara dengan saudara-saudaranya yang lain di Indonesia. Mereka punya kemampuan yang sama, hanya mungkin kesempatan yang belum diberikan. Padahal mereka memiliki potensi yang besar untuk bekerja di bidangnya,” katanya.berharap, kerja sama semua pemangku kepentingan sejalan pelaksanaan strategi investasi jangka panjang di Papua.
“Ini merupakan saat yang paling menarik bagi Freeport yang akan mengembangkan tambang baru di Papua dengan memberikan banyak manfaat bagi karyawan, masyarakat setempat, pemerintah Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan sepanjang beberapa dekade yang akan datang,” katanya.
Kembali ke PT Harmoni Sinergi selaku penyedia jasa security awalnya masuk adalah saat management Freeport saat itu meminta bantuan BIN, dimana saat itu bergolak Demo besar yang dilakukan SPSI Freeport, rupanya Bantuan BIN ini menjadikan Maroef masuk ke Tambang terbesar di dunia ini, dan Maroef nampaknya nyaman dan ikut mendukung atau membantu penyelesai dan menurut sumber kami kemudian masuk membawa PT HS itu. Jadi dibelakang SPSI selain ada Maroef juga ada Yulius seorang anggota Kopasus aktif berpangkat malati tiga. Ini kemudian yang menjadi tim dari SPSI Sudiro dan mengajukan New Era Agreement kepada Moffet. Dan hasilnya kini Maroef diangkat akan diangkat menjadi Presdir PT Freeport Indonesia. Alasan lainnya juga mungkin pengangkatan Maroef yang kini masih juga menjadi Presiden Komisaris PTPN XIII (2013-2018)
Lantas kenapa militer yang diangkat jadi Boss Freeport Indonesia? atau akan mengamankan akibat belum terungkapnya kematian terkait peristiwa penganiayaan pemotongan tubuh Brimod dan penembakan terhadap Bripda Adriandi dan Bripda Ryan Hariansyah dan juga seorang satpam PT Freeport Indonesia di Utikini, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Tembagapura?
Atau apakah dikuatirkan perpajangan Kontrak Karya Freeport Indonesia ke 2041 ini akan buntu? [TOM/pribumi]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
