Menyelamatkan Jemaat Ahmadiyah dengan Menerapkan SKB Tiga Menteri

Oleh: Asmu'i

Memancing di air yang keruh! Itulah mungkin pepatah yang tepat untuk menggambarkan mereka yang saat ini lagi memanfaatkan momen untuk meminta pencabutan SKB Tiga Meteri tentang Ahmadiyah. Mereka ini memberanikan diri untuk meneriakkan pencabutan SKB tersebut menyusul maraknya upaya umat Islam menerapkan SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah di beberapa  wilayah di Indonesia. Naif, mereka berpikir bahwa SKB Tiga Menteri itu menjadi sumber ketidakrukunan umat beragama. Dalam jumpa pers di Kantor Setara Institute, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat (Senin, 9/8/2010), Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor. Bonar misalnya mengatakan, SKB tersebut cacat formal dan diskriminatif. 

Tentu, logika berpikir seperti itu tidak hanya ironis tapi juga lucu. Sebab, bagaimana mereka berpikir untuk mencabut SKB Tiga Menteri itu di saat komponen bangsa ini khususnya pemerintah belum mampu mengupayakan penerapannya secara maksimal. Bisa jadi kekisruhan yang terjadi justru karena SKB tersebut belum diterapkan. Yang sangat memprihatinkan lagi, alasan yang mereka ajukan tidak ada yang baru bahkan tampak aneh, karena masih seputar toleransi terhadap kesesatan dan penodaan terhadap suatu agama, dalam hal ini penodaan terhadap Agama Islam. Padahal, perbuatan penodaan terhadap suatu agama jelas-jelas bertentangan dengan UU No 1/PNPS/1965 tentang penodaan dan penyalahgunaan agama. Lalu, bagaimana seharusnya umat Islam dan pemerintah merespon kondisi yang saat ini berkembang? Mari kita diskusikan!

Membongkar Logika Tuduhan "Diskriminatif"

Kita Umat Islam diperintahkan untuk menghormati dan bermuamalah secara baik terhadap sesama manusia, termasuk dengan pemeluk agama lain, tapi tidak untuk masalah akidah. Atas dasar itu, karena masalah Ahmadiyah adalah masalah akidah, maka kita tidak bisa main-main dalam masalah tersebut.

Bagaimana tidak menyangkut akidah, dalam kitab suci mereka Tadzkirah (hal. 621) tertulis: "Dialah Tuhan yang mengutus Rasul-Nya “Mirza Ghulam Ahmad” dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya atas segala agama-agama semuanya."

Makanya dalam AD/ART Jemaat Ahmadiyah Indonesia jelas disebut bahwa tujuan mereka adalah menyebarkan Islam menurut ajaran Mirza Ghulam Ahmad.

…Ahmadiyah bukanlah suatu aliran dalam Islam, tetapi merupakan suatu agama yang dimaksudkan untuk mengungguli semua agama lainnya termasuk agama Islam…

Dengan demikian, Ahmadiyah itu bukanlah suatu aliran dalam Islam, tetapi merupakan suatu agama yang dimaksudkan untuk mengungguli semua agama lainnya termasuk agama Islam. Jika demikian, dari perspektif UU yang berlaku di Indonesia saja ia sama sekali tidak sesuai (bertentangan). Lalu, mengapa masih ada yang membela Ahmadiyah hanya karena alasan diskriminasi? Benarkah itu sebuah diskriminasi? Sebenarnya, siapa yang diperlakukan secara diskriminasi?  

Kesesatan Ahmadiyah juga telah dipertegas dalam fatwa MUI pada tahun 1980 dan diperkuat fatwa MUI tahun 2005. Juga ditegaskan oleh hasil penelitian Balitbang Depag RI Jakarta 1995, pernyataan Pakem tahun 2004, dan pernyataan Bakorpakem tahun 2008. Selain itu, dalam perspektif negara Indonesia yang memiliki UU No 1/PNPS/1965 yang baru-baru ini dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi, kelompok Ahmadiyah yang menyebarkan ajaran Islam versi Mirza Ghulam Ahmad sang nabi palsu, jelas-jelas telah melanggar UU tersebut.

Seharusnya mereka yang tiba-tiba menjadi pahlawan jemaat Ahmadiyah tahu bahwa masalah hidup dan kehidupan ini tidak hanya diukur dari sisi kebebasan semata. Sebab jika ukurannya itu, apalagi jika yang dimaksud adalah kebebasan tanpa batas, maka upaya menegakkan kebenaran akan tampak 'seolah-olah' perbuatan yang diskriminatif dan yang salah didukung mati-matian. Persoalan kehidupan beragama adalah persoalan sesuai atau tidak dengan akidah yang benar (shahih). Jika benar, otomatis itu bukanlah sebuah diskrimnasi, namun ajakan kepada kebenaran (al-haq) walaupun hanya didukung oleh segelintir orang. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan akidah yang shahih, sebesar apapun dukungan terhadapnya, ia tetap harus diluruskan. Bahkan jika nyata-nyata berbahaya pada akidah umat, harus dihentikan. Inilah yang dinamakan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Saking pentingnya arti amar ma'ruf nahi munkar ini, Imam al-Ghazali sampai menegaskannya sebagai penentu hidup-matinya umat Islam.

Karena itu, jika upaya kelompok yang pro pencabutan SKB itu didengarkan, maka sama saja kita membiarkan mereka menceburkan jemaat Ahmadiyah ke dalam jurang kegelapan. Sebab hakikatnya, itu hanya solusi sementara (duniawi) yang sama sekali tidak asasi. Padahal kebutuhan paling asasi manusia, termasuk jemaat Ahmadiyah adalah hidup dengan akidah yang benar, bukan malah dibiarkan sesat.

…kebutuhan paling asasi manusia, termasuk jemaat Ahmadiyah adalah hidup dengan akidah yang benar, bukan malah dibiarkan sesat…

Sebenarya jika ditarik lebih dalam, pemikiran untuk membela Ahmadiyah lahir dari pemahaman bahwa tidak ada truth claim di antara pemeluk suatu agama, termasuk dalam Islam. Semuanya relatif. Bagi mereka, masing-masing orang bebas beragama dan berkeyakinan. Karena itu, tidak ada kata "sesat" dan "salah" dalam pandangan dan keyakinan orang-orang ini. Artinya, ukuran mereka hanyalah kebebasan tanpa batas. Sehingga, semuanya mempunyai kedudukan yang sama; sama benar dan sama kemungkinan salahnya. Ini tercermin misalnya dalam ungkapkan yang baru-baru ini disampaikan oleh peneliti Setara Institute, Ismail Hasani, bahwa pemerintah seharusnya memberikan perlindungan kepada warga negara tanpa kecuali, untuk bebas menjalankan ibadah, termasuk mendirikan rumah ibadah. Karena itu ia menambahkan, “Presiden RI harus mencabut SKB tersebut” (Jakarta, Jumat: 16/7/2010).

Demikianlah cara kerja 'logika' para relativis, yang bingung dengan akidahnya sendiri. Jika dibiarkan, cara fikir tersebut pada gilirannya akan selalu melahirkan pandangan pluralisme, yang tidak hanya merambah ranah sosial, tapi juga ranah teologis (baca: Oxford Advanced Lear ners’ Dictionary of Current English dan Oxford Dictionary of Philosophy).

Selain itu, jika diperhatikan secara saksama, orang-orang yang mendukung Ahmadiyah itu tidak sedang bicara atas nama semua golongan, tapi untuk golongan tertentu saja. Sebab pada saat yang bersamaan, mereka sedang tidak memberi kebebasan kepada yang lain (mayoritas) untuk melaksanakan keyakinan mereka. Mereka memaksa yang mayoritas itu untuk menerima perilaku yang mencerminkan kebebasan tanpa batas, ciri khas pandangan pluralis-relativis. Dengan demikian, teriakan untuk membela Ahmadiyah itu adalah bentuk nyata dari ajakan diskriminasi yang sesungguhnya. Diskriminasi terhadap yang haq demi menuhankan kebebasan.

…teriakan untuk membela Ahmadiyah itu adalah bentuk nyata dari ajakan diskriminasi yang sesungguhnya. Diskriminasi terhadap yang haq demi menuhankan kebebasan…

SKB Tiga Menteri Tentang Ahmadiyah

Menerbitkan dan menjalankan SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah adalah salah satu hal yang sangat mendesak dan penting bagi pemerintah. Sebab, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam Islam, tugas yang paling utama dan pertama dari seorang pemimpin adalah menegakkan misi kenabian, yaitu meluruskan akidah umat. Ukuran segala sesuatunya harus akidah. Masalah kerukunan misalnya, pemerintah kita harus mengukurnya dari perspektif akidah yang benar (shahih). Jika bertentangan dengan itu, walaupun mendapat dukungan dan sanjungan dari mayoritas masyarakat, pemerintah harus meluruskan dan menjelaskannya dengan tegas.

Jadi, tugas pemerintah tidak hanya menjadikan rakyatnya "akur", tapi dalam kesesatan/kesalahan. Pemerintah harus mengutamakan untuk menjaga dan membimbing rakyatnya agar bertakwa kepada Allah SWT. Pemerintah harus menjadikan rakyatnya sebagai manusia-manusia unggul, yang beradab, yang memiliki keyakinan dan keimanan yang sangat kuat dan haus ilmu pengetahuan, sebagaimana yang baginda Rasul saw contohkan. Singkatnya, dalam Islam tanggung jawab seorang pemimpin (pemerintah) itu tidak hanya pada masalah-masalah keduniaan saja. Namun juga mencakup masalah-masalah akhirat (baca: as-Siyasah as-Syar'iyyah dan at-Tarbiyyah al-Islamiyyah).

Artinya, pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia (rakyat) semata. Tapi juga bertanggung jawab kepada Allah. Demikianlah seharusnya pandangan hidup Islam (Islamic worldview) dipraktikkan. Di mana konsep tauhudillah menjadi karakteristik dan dasar utamanya (baca: al-Tasawwur al-Islami wa Muqawwimatuhu dan Muqawwimat at-Tasawwur al-Islami).

Singkatnya, di negeri yang masyarakatnya beragama ini, tidak tepat berteriak 'keras' memperjuangkan kebebasan tanpa batas. Sebab hal itu sejatinya justru tidak memberi kebebasan umat beragama untuk melaksanakan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Artinya, semua pihak harus menghargai upaya umat Islam untuk meluruskan 'kerikil' akidah yang membahayakan keyakinan umat, khususnya yang ada di Indonesia. Sebab, masing-masing agama, termasuk Islam memiliki karakteristik dan batasannya sendiri, yang harus dihargai oleh siapapun. Makanya aneh tatkala Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos meminta pencabutan SKB Tiga Menteri hanya untuk membela Ahmadiyah (Jakarta Pusat, Senin, 9/8/2010).

…di negeri yang masyarakatnya beragama ini, tidak tepat berteriak 'keras' memperjuangkan kebebasan tanpa batas. Sebab itu  justru tidak memberi kebebasan umat beragama untuk melaksanakan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing…

Jangan ada lagi wacana pencabutan SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah

Ketegasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi yang menilai tidak ada masalah dalam substansi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Ahmadiyah patut kita apresiasi dan dukung. Di mana beliau juga menyatakan tidak ada alasan untuk memperbarui SKB tersebut. Persoalannya, sebagaimana yang beliau sampaikan terletak pada bagaimana setiap daerah lebih melihat persoalan dengan lebih cepat, dan mengambil tindakan (Jakarta, Kamis (12/8/2010). Kebijakan ini juga harus mendapat dukungan dari komponen bangsa lainnya. Kita harus selalu berpikir jernih dan bijak, sehingga tidak malah memperkeruh suasana.

Semoga ke depan tidak lagi ada wacana pencabutan SKB Tiga Menteri seperti yang saat ini berkembang, apalagi jka sampai hal itu datang dari pemerintah. Agar masalah tersebut bisa diselesaikan secara tepat dan mendalam, dari akar permasalahannya langsung. Jika tidak, selamanya masalah tersebut menggantung, dan terbuka untuk saling menyalahkan. Jika demikian, tentu yang menjadi korban adalah umat Islam, yang akan dianggap tidak bisa rukun dan tidak patuh aturan. Wallahu a'lam bi as-shawab.  [voa-islam.com]

^*) Penulis adalah Mahasiswa pada Program Pasca Sarjana di Institut Studi Islam Darussalam Gontor Ponorogo, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Akidah

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Liberalism lainnya:

• Islam Tidak Anti Kekerasan
• Kepalsuan Hadits Ahmadiyah tentang Kenabian Mirza Ghulam Ahmad
• Nasihat Alumnus ESQ untuk Ary Ginanjar Agustian
• Menyikapi Kematian Nasr Abu Zaid, Guru Besar 'Islam Liberal'
• Ariel dan Luna Berpelukan; Haram, Jangan Ditiru!
• Mengoreksi Tafsir Liberal dan Feminis tentang Wanita
• Tidak Semua Perbedaan Pendapat Bisa Diterima
• Pelopor Hardiknas itu Muhammadiyah, Bukan Taman Siswa yang Theosofis