Inilah Pandangan "GOMBAL" Anggota DPR Tentang Budi Gunawan

JAKARTA (voa-islam.com) - Inilah pandangan "gombal" para tokoh partai yang sudah mendukung Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Budi Gunawan orang yang sangat dekat dengan Mega. Sedangkan Jokowi sebagai 'PETUGAS PARTAI', kemudian mengikuti perintah Mega menjadikan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon tunggal : KAPOLRI. 

Inilah pendapat tokoh partai-partai politik :

Dengan Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, maka anggota Komisi III DPR dari FPKS, Al Muzzammil Yusuf, menyatakan uji kepatutan dan kelayakan harus ditinjau kembali.  “Komisi III harus menyikapi segera serius. Kita perlu bertemu KPK segera mungkin,” kata Muzzammil (sumber).

Sekarang, publik menunggu pernyataan (politik) dari pihak-pihak yang sebelumnya memuji dan mengunggulkan Komjen Budi Gunawan. Termasuk politisi di DPR. Karena mayoritas anggota DPR sudah menyatakan dukungan terhadap pencalonan Komjen Budi Gunawan.

Dari 10 fraksi yang ada di DPR, 9 fraksi sudah menyatakan dukungan secara informal. Hanya Fraksi Gerindra yang belum memutuskan akan menolak atau menerima.

Pramono Anung dari fraksi PDI Perjuangan.Pramono menilai penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri sudah berdasarkan pertimbangan yang matang oleh Presiden Jokowi, dengan mengacu pada usulan Kompolnas. Menurut Pramono, Budi Gunawan adalah sosok yang tepat untuk mewujudkan reformasi birokrasi di institusi Polri (sumber).

Victor Laiskodat dari fraksi Partai Nasdem. Victor mengakui, keputusan Presiden Jokowi kali ini berbeda dengan saat memilih para menteri yang melibatkan KPK dan PPATK. Tapi, menurutnya, itu tidak masalah karena tidak ada aturan yang mewajibkan untuk selalu melibatkan KPK. “KPK memangnya Tuhan,” ujarnya (sumber).

Johnny G Plate dari fraksi Partai Nasdem. Jhonny mengaku tak sependapat jika Budi terus disudutkan dengan dugaan kepemilikan rekening gendut. Menurut Jhonny, dugaan itu hanya sebatas isu dan jika benar terbukti tentunya akan dipermasalahkan oleh Komisi III DPR dalam proses uji kelayakan dan kepatutan. “Tidak bisa orang dituduh hanya karena gosip yang beredar,” ujarnya (sumber).

Abdul Kadir Karding dari fraksi PKB. Ia berharap, di bawah kepemimpinan Kapolri baru, kepolisian ke depan akan lebih profesional, melayani dan mengayomi masyarakat, menegakkan hukum dan keamanan di masyarakat, dan anggotanya sejahtera sampai pangkat terendah (sumber).

Hazrul Azwar dari fraksi PPP. Menurut Hazrul, Fraksi PPP mendukung calon Kapolri yang diusulkan ke DPR, karena hal itu menjadi hak prerogatif Presiden. “Kami tentu mencermati berbagai isu seputar Komjen Budi Gunawan. Itu yang nanti akan diklarifikasi saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III,” katanya (sumber).

Syarifudin Sudding dari fraksi Partai Hanura. Menurutnya, dari sisi kapabilitas dan integritas, Budi Gunawan cukup baik, mumpuni, lulusan Akpol 1983 terbaik, penerima bintang Adhi Makayasa, dan lulus terbaik di berbagai jenjang pendidikan kepolisian lainnya. “Saya yakin jika menjadi Kapolri, ia akan memberi angin segar bagi Polri,” kata Sudding (sumber).

Ruhut Sitomul dari Partai Demokrat, menurut dia Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak menemukan adanya kejanggalan atas rekening milik Budi Gunawan. “Beberapa waktu lalu saya diundang dan disandingkan bersama Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam sebuah diskusi. Soal rekening gendut itu tidak benar dan PPATK juga melaporkan Budi Gunawan tidak memiliki rekening gendut. Ini jelas bisa menjadi pembunuhan karakter,” jelas Ruhut (sumber).

Bambang Soeatyo dari fraksi Partai Golkar. Soal isu rekening gendut yang dikaitkan dengan Budi Gunawan, menurut Bambang, sebenarnya sudah diklarifikasi oleh mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri saat rapat dengan Komisi III DPR. Yang bersangkutan sudah diperiksa institusi Polri dan hasilnya clear. (sumber). “Meskipun ada kaitan dengan PDI-P, kita dukung karena figurnya bagus. Makanya KMP bilang tidak akan menggangu pemerintahan Jokowisepanjang bagus kita dukung,” pungkas Bambang (sumber).

Agung Laksono dari fraksi Partai Golkar. Agung percaya, Budi Gunawan merupakan nama yang muncul lewat pertimbangan dan proses yang baik. “Saya kira sangat tepat sekali. Apalagi sudah diusulkan oleh presiden satu nama. Beliau juga telah lolos dari berbagai proses, sehingga beliau tepat untuk dipilih sebagai Kapolri,” kata Agung (sumber).

Nasir Djamil dari fraksi PKS. Nasir menilai, Budi Gunawan sudah menjalani tugas di banyak fungsi kepolisian. Pengalaman ini, katanya, sangat berguna saat mengambil kebijakan untuk Polri. Terkait isu rekening gendut, Nasir menyatakan, hal itu tidak signifikan dipersoalkan sebab ada lembaga yang punya otoritas yang telah memeriksanya. Ia mengemukakan, sebagai alumni Akpol 83, Budi Gunawan akan bersinergi dengan para kepala staf angkatan di jajaran TNI yang juga alumni 83 (sumber).

Tjatur Sapto Edy dari fraksi PAN. Di mata Tjatur, Budi adalah sosok berkualitas dan intelek sehingga tidak salah jika Presiden Joko Widodo mempromosikan menjadi Kapolri. Namun dia meminta Budi Gunawan segera mengklarifikasi rumor seputar dirinya(sumber).

Edi Saputra Hasibuan, komisioner dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Menurutnya dalam catatan Kompolnas, Budi Gunawan adalah perwira tinggi (pati) senior polri yang memiliki rekam jejak dan kinerja yang bagus. “Kami mengharapkan, Budi Gunawan akan lolos di DPR dan dilantik jadi kapolri,” tambahnya (sumber).

Adrianus Meliala, komisioner Kompolnas. Atastuduhan rekening gendut milik Budi Gunawan, Adrianus mengaku itu hanyalah tuduhan yang tak mendasar. “Saya kasihan juga sama beliau karena secara kualitias kepribadian, intelektual bagus, dari sisi kepemimpinan desikasinya pada polri juga inggi. Tetapi setiap kali diganjal dengan masalah ini. Namun, presiden bisa mengambil resiko politik,” kata Adrianus (sumber).

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri. Tjahjo mengatakan hasil investigasi internal menyatakan Komjen Budi Gunawan memiliki rekam jejak baik sebagai calon Kapolri tunggal. “Hasil investigasi di dalam, dari Polri sendiri, (Budi Gunawan) clean and clear, dia track record-nya bagus, bisa dicek. soal ada tuduhan, ya mari dibuktikan,” kata Tjahjo (sumber).

Andi Widjajanto, Menteri Sektaris Kabinet. Andi Widjajanto menyatakan, Budi Gunawan memang pernah diterpa isu seputar rekening gendut. Namun hingga kini tak pernah terbukti dan tidak ada proses hukumnya. “Sampai hari ini tidak ada tindakan hukum apapun terhadap Pak Budi Gunawan. Presiden tidak bisa menggunakan isu negatif untuk melakukan seleksi. Ketika proses ini dilakukan, Presiden minta pertimbangan Kompolnas, ajukan sembilan nama Pati yang memenuhi syarat,” kata Andi (sumber).

Irjen Ronny F Sompie, Kadiv Humas Polri.Sebelumnya, Mabes Polri sudah menyatakan Budi Gunawan dipastikan bersih. “Semua sudah clear and clean,” ujar Ronny (sumber).

Presiden Jokowi. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pengajuan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai calon kepala Kepolisian RI sudah sesuai dengan prosedur yang ada. “Sudah dari Kompolnas, (itu) hak prerogatif saya, saya pakai pilihan saya, (kemudian) saya sampaikan ke dewan,” kata Presiden (sumber).

Pengumuman oleh Ketua KPK  Abraham Samad yang menjadikan  Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka itu ibarat seperti 'geledek' di siang hari. Membuyarkan pandangan "gombal' para anggota DPR. Maka sejatinya para politisi itu, hanya mengabdi kepada kepentingan kekuasaan, bukan kepada rakyat. KPK telah menunjukkan integritasnya di depan rakyat. (dimas/dbs/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Intelligent Leaks lainnya:

• Golkar Mati Ditangan Orang Golkar Sendiri?
• Sri Bintang Pamungkas : Kaum Cina Menggusur Islam dan Pribumi
• Raden Nuh: Suaraku Lebih Nyaring Terdengar Dari Balik Penjara
• Hot News: Korban Pemerkosaan yang Diduga Dilakukan Raja Solo Melahirkan
• Diduga Ungkap Korupsi TBIG - Telkom, Raden Nuh Dilaporkan Ke Polda
• John Cantlie, Tawanan IS yang Dikabarkan Telah Masuk Islam
• Melawan Lupa (22): Hendro Priyono Ngaku Korban Talangsari Bunuh Diri, Aneh...
• Heboh Penangkapan Admin TrioMacan2000 Disinyalir Untuk Alihkan Isu Korupsi. Benarkah?