London – PIP: Organisasi Arab untuk HAM di Inggris menyerukan sekjen Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk berhenti dari diam membisu dan tidak cukup hanya dengan mengecam dan mengutuk atas apa yang terjadi di al Aqsha dan al Quds, agar membawa persoalan al Quds ke DK PBB untuk dikeluarkan resolusi yang memaksa pemerintah penjajah Zionis menghentikan pelanggarannya.

Organisasi ini juga menyerukan sekjen PBB dan negara-negara Uni Eropa untuk melakukan apa yang mengikat guna menyelamatkan kota al Quds dari kuku-kuku yahudisasi. Berlanjutnya pelanggaran ini menjadi ancaman perdamaian dan keamanan dunia internasional.

Organisasi HAM Arab ini mengecam tindakan sekelompok pemukim pendatang Zionis pada Selasa (7/5) pagi di bawah penjagaan kepolisian Zionis, yang menyerbu masjid al Aqsha. Penyerbuan itu dinilai sebagai bagian dari pernyebuan-pernyerbuan sistematis yang dilakukan kelompok-kelompok pemukim penjajah Zionis di bawah penjagaan kepolisian Zionis dan restu pemerintah penjajah Zionis dalam upaya resmi untuk membuktikan hak-hak palsu mereka di tempat suci kaum muslimin ini.

“Kabar penyerbuan dan penodaan masjid al Aqsha, kecaman dan kutukan masih menjadi hal yang biasa saja. Hampir setiap hari terdengar kabar serangan dari para pemukim pendatang Zionis atau serdadu Zionis ke masjid al Aqsha dan tempat-tempat suci lainnya dengan berbagai judul. Tujuan akhirnya adalah menciptakan status quo yang pada akhirnya adalah menuju yahudisasi tempat tersebut dan membangun apa yang disebut “kuil” di atas reruntuhan masjid al Aqsha,” ungkapnya.

Organisasi HAM Arab ini menegaskan, “Yang mendorong terjadinya pelanggaran ini adalah sikap diam pihak-pihak resmi Arab dan Islam. Barangkali inisiatif Arab terakhir yang berisi pertukaran tanah, telah memberi isyarat kepada penjajah Zionis bahwasanya tidak ada yang namanya sakral, suci dan permanen bagi Arab. Karena itu penjajah Zionis mendorong langkah untuk menciptakan status quo di kota al Quds secara umum dan di masjid al Aqsha sebagaimana yang mereka lakukan umumnya di tanah pendudukan.”

Pelanggaran yang terjadi ini juga satu dari hasil pertemuan yang diadakan antara Yordania, Otoritas Palestina dan Zionis, yang berakhir dengan pencabutan draf resolusi di UNESCO yang mengecam pelanggaran Zionis di al Quds, dengan imbalan diizinkannya delegasi UNESCO mengunjungi kota al Quds. Hal ini turut membuat semangat penjajah Zionis dan para pemukim pendatang Yahudi terus melakukan langkah-langkah yahudisasi kota al Quds.   

Organisasi HAM Arab di Inggris ini menambahkan, “Persoalan al Quds bukan hanya masalah peninggalan dan warisan atau bangunan tua yang akan runtuh, yang ditolak Zionis untuk direnovasi, namun ini adalah persoalan hak bangsa, persoalan ibukota sebuah negara yang dirongrong dan diyahudikan bersamaan dengan berjalannya hari, yang membutuhkan respon konkrit dari masyarakat internasional, pemerintah-pemerintah Arab dan Islam untuk menyelamatkan identitas kearaban dan keislaman al Quds.” (asw)