Nazaret – PIP: Sebagaimana sudah diprediksi, akhirnya pada Ahad (27/1), kemarin, pemerintah transisi Zionis menyetujui draf keputusan yang dikenal dengan “Rekomendasi Begin”, berkaitan dengan pengusiran puluhan ribu penduduk Badui di Nagev, yang merupakan naskah baru untuk melaksanakan rencana “Prafr Map”.

Media massa Zionis menampilkan kabar persetujuan terhadap “Rekomendari Begin” ini, di antaranya adalah situs surat kabar Zionis Ha’aretz, yang menyatakan keterbatasan kewenangan pemerintah saat ini sebagai pemerintahan transisi untuk mengambil keputusan yang sangat penting ini.

Tsabit Abu Ras, direktur “Adalah Center”, sebuah lembaga hukum di Nagev, mengemoentari keputusan ini dengan mengatakan, “Usulan baru ini tidak berbeda dengan apa yang disebut rencana Prafr Map. Kami belum menerima usulan ini secara resmi dan terperinci sebelum disetujui oleh dewan cabinet. Hal ini dengan sendirinya merupakan masalah yang serius dan berbahaya.”

Abu Ras menambahkan, “Yang kami dengar adalah tentang rencana tidak tepat dan kompleks. Karena akibat keputusan itu warga Badui pada akhirnya akan kehilangan sebagian besar tanahnya untuk mendapatkan pengakuan simbolik terhadap sejumlah desa.”

Ketua Dewan Daerah Desa-desa Badui yang tidak diakui ‘Islam’ di Nagev, Athiyah A’sam, mengomentari persetujuan ini bahwa hal itu merupakan rencana menghancurkan warga Arab di Nagev. Yang artinya adalah pengusiran puluhan ribu jiwa dan penghancuran puluhan desa-desa di sini. Untuk itu maka undang undang ini tertolak. Karena bertentangan dengan kepentingan Badui Nagev.”

Dalam pernyataan kepada media massa yang dikeluarkan kantor anggota parlemen Jamal Zahaliqah, menyebut bahwa perseetujuan tersebut merupakan deklarasi perang terhadap warga Palestina di Nagev dan terhadap seluruh rakyat Palestina. Dia menegaskan bahwa seluruh masyarakat Arab agar bergerak membela tanah Arab di Nagev.

Zahaliqah mengatakan, “Telah terbukti kebenaran sikap perhimpunan nasional demokratik yang menolak keras rencana Prafr Map dan rekomendari Begin.” Dia menolak untuk ikut dalam sidang yang diserukan ketua parlemen ‘Israel’ Roby Revlin untuk berunding “Prafr” dan juga menolak untuk ikut dalam sidang dengan Begin.

Zahaliqah menyimpulkan sikap perhimpunan dan tuntutan hak kembali serta menegaskan penolakan sama sekali terhadap renana “Prafr” dan “Begin”, juga tidak akan ikut dalam setiap kegiatan atau sidang yang bertujuan untuk melaksanakan rencana tersebut dan meminta pemerintah Zionis agar membatalkan rencana tersebut dan mengusulkan solusi mendasar. Namun jika pemerintah Zionis bersikeras menyita sekitar 800 ribu acre dari tanah badui Nagev maka pemerintah harus menghadapi rakyat, karena pemerintah Zionis telah menggiringnya ke pinggir dan tidak meninggalkan apa-apa kecuali perlawanan. Jika demikian adanya, maka tidak ada pilihan bagi warga badui kecuali melawan, tegas Zahaliqah.

Zahaliqah meminta sikap tegas melawan rencana ini dan segera mengambil langkah-langkah untuk menghadangnya, melalui perjuangan rakyat dan menyampaikan masalah ini di level lokal dan internasional, serta meletakkan isu Nagev sebagai prioritas utama kerja nasional di internal Palestina. (asw)