Apresiasi untuk Menlu Retno

Oleh:
Bachtiar Nasir

Menyimak susunan Menteri dan Wakil Menteri pada kabinet Merah Putih pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru saja diumumkan, tidak terlihat nama Retno Marsudi. Menlu dua periode pada masa Presiden Joko Widodo ini tidak tercatat di pos manapun.

Berbeda dengan Sri Mulyani yang kembali ditunjuk menjadi Menteri Keuangan. Tentu penunjukan Menteri dan Wakil Menteri adalah hak prerogatif Presiden. Jika penunjukan kembali Sri Mulyani karena berprestasi, Retno Marsudi menurut penulis juga berprestasi cemerlang selama menjabat Menlu. Tentu Prabowo punya alasan memilih Menlu baru.

Selama menjabat, Menlu Retno menoreh banyak prestasi. Prestasi paling fenomenal, saat Menlu Retno sukses membawa Indonesia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB di New York City, pada Jumat, 8 Juni 2018. Kemudian Menlu Retno all out memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan langkah-langkah diplomasi.

Banyak prestasi Menlu Retno yang tidak bisa disebut satu persatu pada tulisan singkat ini. Meski memiliki segudang prestasi, tetapi ada saja pihak yang tidak senang dengan kiprah Menlu Retno. Belum lama ini viral postingan salah satu pegiat media sosial yang merasa bersyukur Menlu Retno tidak terpilih kembali pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Pegiat media sosial ini menyentil Menlu Retno yang dinilai terlalu sibuk mengurus urusan bangsa lain. Sementara urusan bangsa sendiri abai, seperti kasus TKI di negara orang.

Mungkin maksud pegiat sosial itu, Menlu Retno terlalu sibuk urus masalah Palestina yang saat ini berada di titik nadir kezaliman Israel. Padahal menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah amanah konstitusi. Ya, Menlu Retno adalah pejuang konstitusi.

Soal kasus TKI yang dituduh luput dari perhatian Menlu, si pegiat medsos tersebut mungkin kurang update. Begitu banyak informasi yang didapat di media internet atas kiprah Menlu melakukan upaya perlindungan kepada TKI. Misalnya Kemenlu era Retno berhasil menggagalkan dan memulangkan ratusan calon TKI ilegal di Kamboja.

Sejatinya persoalan TKI ini lintas sektoral. Selain Kemenlu, ada Kementerian lain yang juga bertanggung jawab terhadap perlindungan TKI.

What ever; penulis menilai peran Menlu Retno sebagai juru diplomasi bangsa tidak perlu diragukan lagi. Termasuk kegigihannya melakukan diplomasi internasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Pada forum-forum internasional Menlu Retno kerap bersuara lantang meminta kepada dunia memperhatikan hak-hak bangsa Palestina. Atas dedikasinya, Menlu Retno mendapat penghargaan Diplomacy Mujahidah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) awal Oktober lalu.

Penulis berharap, kegigihan Menlu Retno dalam bela Palestina dilanjutkan Menlu baru, Sugiono. Apalagi pada pidato perdana sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto berkomitmen memberi bantuan lebih banyak lagi kepada bangsa Palestina. Pidato Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menguatkan pernyataan Presiden Prabowo. Indonesia, kata Muzani, memiliki tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Pidato Prabowo dan Muzani ini disambut riuh tepuk tangan. Bahkan sebagian besar hadirin berdiri sambil menyerukan dukungan kuat untuk Palestina. Terdengar nyaring seruan "Free Palestine!" di ruang parlemen.

Tentunya pidato Prabowo dan Muzani menjadi arahan bagi Menlu Sugiono agar segera tancap gas, aktif melakukan diplomasi untuk kemerdekaan Palestina. Mari kita doakan!