Muhammadiyah Dukung Pemerintah Revisi UU ITE

JAKARTA (voa-islam.com)--Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyetujui gagasan Presiden Jokowi untuk merevisi UU ITE yang sebenarnya sejak awal ditentang oleh berbagai kalangan.

“Beberapa pasal dalam UU ITE tumpang tindih dengan UU lain. Dalam pelaksanaannya UU ITE dijadikan alat politik-kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan,” tegas Mu’ti pada Selasa (16/2) di Jakarta.

Walaupun UU ITE tahun ini tidak ada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Mu’ti meminta Pemerintah bisa memproses gagasan Presiden tersebut dan mengajukan kepada DPR sesuai mekanisme yang berlaku.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun jika implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi.

“Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” jelas Jokowi.

Presiden juga mengatakan bahwa belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya.

“Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati,” tegas Presiden Jokowi.*

Sumber: Suaramuhammadiyah.id

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Hafiz 30 Juz, Santri Wahdah Islamiyah: Jangan Patah Semangat Menghafal Quran
• Mahasiswa STAI Attaqwa Bekasi Salurkan Donasi Bantuan Warga Korban Banjir
• LDK MUI Gelar Rapat Kerja I di Pesantren Nuu Waar Bekasi
• Din Syamsuddin Dituduh Radikal, Waketum Persis: Bisa Jadi Modus Kriminalisasi
• Abdul Mu’ti: Laporan Prof. Din Tokoh Radikal Salah Alamat
• Tausiyah MUI Sikapi SKB 3 Menteri Soal Seragam
• Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1442 Hijriah Jatuh pada 13 April 2021
• Sudah Tak Zamannya Lagi Pembagian Zakat dengan Berbaris Panjang