Lebih dari 20 Ribu Produk Didaftarkan Sertifikasi Halal di BPJPH

JAKARTA (voa-islam.com) - Sejak 17 Oktober 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag terus menjalankan layanan sertifikasi halal.

Tercatat, sedikitnya ada 10.517 pelaku usaha yang telah mengajukan permohonan sertifikasi halal untuk 20.034 produk. 

Hal itu diungkapkan Kepala BPJPH, Sukoso, saat menjadi narasumber webinar SEE (Sharia Economic Event) bertema "Akselerasi Persiapan Halal Value Chain Berbasis Teknologi Digital guna Mendukung Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syari'ah Dunia" yang diadakan oleh UIN Raden Intan Lampung.

"Hingga hari ini, sudah ada 10.517 pelaku usaha yang antri untuk sertifikasi halal di BPJPH, dengan total 20.034 produk yang terdaftar. Ada yang masih dalam proses audit atau pemeriksaaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal, dan sebagainya," terang Sukoso, Sabtu (28/11).

"Dari data itu, terdapat 4.000 produk sudah bersertifikat halal dari 1.000 pelaku usaha lebih," imbuhnya seperti dilansir dari laman kemenag.go.id.

Jumlah tersebut, lanjut Sukoso, terus bertambah mengingat layanan sertifikasi terus dijalankan setiap harinya. Proses pelaksanaannya  semakin baik karena adannya kerja sama efektif dengan para stakeholder terkait. 

"Sejak 17 Oktober 2019, kami mengawali pelaksanaan Undang-undang Jaminan Produk Halal dengan melakukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait. Dan alhamdulillah kondusif dan berjalan dengan baik," terang profesor di bidang biokimia itu.

Pelaksanaan JPH diatur bertahap. Periode 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan untuk produk makanan dan minuman.

"Bagi produk selain makanan dan minuman yang sudah siap bersertifikasi halal, juga dapat melakukan sertifikasi halal," jelas Sukoso.

Pelaksanaan JPH juga diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja (Nomor 11 Tahun 2020). Melalui UU ini, pemerintah memberikan perhatian besar bagi pengembangan UMK di Indonesia. Salah satunya, berupa kemudahan memperoleh sertifikasi halal dengan tidak meninggalkan aspek kehalalan produk. 

"Melalui Undang-undang tersebut pemerintah juga akan membebaskan biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMK dengan omzet di bawah Rp1 miliar pertahun," imbuh Sukoso.

Sebagai kekuatan ekonomi nasional, kata Sukoso, UMK harus semakin mampu bersaing, baik secara lokal maupun global, meski di tengah pandemi Covid-19. Terlebih, peluang produk halal Indonesia terbuka lebar, dan itu tentu tak boleh dilewatkan. Karena itu, sinergi akan mendorong berkembangnya produk halal UMK yang berimplikasi pada penguatan perekonomian nasional.

Sukoso berharap perguruan tinggi ikut berperan aktif mendorong penyelenggaraan JPH, misalnya  dengan mendirikan LPH.

"Silahkan UIN juga dapat mendirikan LPH, asalkan sudah memiliki auditor halal minimal tiga orang dan memenuhi persyaratan lainnya berdasarkan Undang-undang. Kami berharap agar LPH dapat berdiri di seluruh Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia," imbuhnya.

Dengan penyelenggaraan JPH yang optimal dan berkembangnya produk halal di Indonesia, Sukoso mengatakan cita-cita Indonesia sebagai pusat halal dunia akan semakin mudah terwujud.

"Mari terus tingkatkan kesadaran halal masyarakat. Dan saya selalu tegaskan tagline kita yaitu mewujudkan Halal Indonesia untuk masyarakat dunia," pungkasnya. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Kekuatan Figur Ayah dan Ibu dalam Membentuk Kepribadian Anak
• Terpilih Ketua MUI Pusat, Ustaz Jeje: Bukan Anugerah tapi Amanah dan Ujian Berat
• Dewan Da'wah Resmikan Akademi Da'wah Bengkulu
• Jangkau Pulau Terpencil, Kimia Farma dan BWA Luncurkan Klinik Apung
• PD PII Kabupaten Bekasi Adakan Latihan Manajemen Strategis
• Ketua Umum PBNU Dikabarkan Positif Covid-19
• Bamsoet: Parmusi Organisasi Dakwah yang Berkontribusi Besar bagi Bangsa dan Negara
• Dewan Da'wah Sumsel Layak Jadi Percontohan