Virus Corona Mewabah, Walhi Minta DPR Hentikan Pembahasan Omnibus Law

JAKARTA (voa-islam.com)--Rabu, 6 April 2020 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melayangkan surat terbuka kepada pimpinan DPR RI, Ketua Fraksi Partai Politik dan Ketua Badan Legislasi DPR RI. Surat ini sebagai bentuk sikap politik Walhi terhadap wakil rakyat di parlemen yang tidak memiliki sensitifitas terhadap situasi krisis dan darurat kesahatan masyarakat yang tengah didera pandemi covid-19, dan mengabaikan suara publik agar DPR menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU lainnya yang mengancam keselamatan rakyat dan lingkungan hidup.

Walhi menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh DPR RI yang tetap membahas RUU Omnibus law Cipta Kerja yang sejak awal nir partisipasi publik, di tengah situasi dimana rakyat sedang berjibaku dengan pandemi covid-19, yang bukan hanya berhadapan dengan sarana kesehatan yang belum memadai, tetapi juga dampak ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh rakyat, khususnya dari kelompok miskin dan marjinal.

“Kami menilai DPR menggunakan kesempatan dan celah dimana gerakan masyarakat sipil memiliki keterbatasan turun ke jalan atau mogok dalam kondisi ini untuk menentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Sebagai wakil rakyat, tindakan DPR ini sungguh tidak patut. Ngototnya DPR RI ini patut diduga untuk mengakselarasikan secara cepat kepentingan investasi yang memiliki kesamaan watak dengan negara, yakni akumulasi keuntungan dan melanggengkan kekuasaan oligarki," ujar Khalisah Khalid, Koordinator Desk Politik Eksekutif Nasional Walhi.

Surat terbuka yang dilayangkan Walhi kepada DPR RI berisi 2 tuntutan utama, yakni mendesak DPR RI menghentikan pembahasan dan mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan RUU lain yang mengancam keselamatan hidup rakyat dan lingkungan hidup. Kedua, mendesak kepada DPR RI untuk memfokuskan energi dan sumber daya yang dimiliki untuk menangani dan mencegah penyebaran covid-19 serta dampaknya sesuai fungsi dan kewenangannya sebagai legislator.

Pada akhirnya, dalam surat terbuka ini, Walhi kembali menegaskan sikap politik menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan menyebutnya sebagai RUU Omnibus Law Cilaka.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Kewenangan Baru OJK, Harus Lebih Memberikan Perlindungan kepada Masyarakat
• Jimly: Jadi Pejabat Harus Besar Hati
• Kampus PTDII Klarifikasi Berita yang Sebutkan Pengurus Positif Corona
• Jelang Ramadan, Pemprov DKI Pastikan Stok Komoditas Pangan Aman dan Harga Terjangkau
• PSBB Disetujui, Senator Minta Warga Dukung dan Patuh Arahan Anies
• China Dinilai Lalai Bendung Corona, Pigai Usulkan Indonesia Minta Kompensasi
• Jimly: Pasal Penghinaan Presiden Delik Aduan dan yang Bersangkutan Merasa Terhina
• PKS: Pemerintah Wajib Mengawal Produk Inovasi Corona