YLKI Sebut Pemerintah Tidak Serius Urus Sertifikasi Halal

JAKARTA (voa-islam.com)--Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyoroti persoalan ketidakseriusan pemerintah dalam implementasi UU JPH. Salah satu nya soal infrastruktur yang belum siap.

“Pemerintah tidak serius. Karena waktu lima tahun itu sudah cukup untuk masa transisi. Seharusnya lima tahun itu disiapkan infrastrukturnya sehingga tidak menjadi penghalang bagi pelaku usaha,” kata Tulus pada diskusi “Menjadikan Indonesia sebagai Negara Utama dalam Industri Halal Dunia” yang diselenggarakan Indonesia Halal Watch (IHW) di Morrissey Hotel, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Selain merugikan pelaku usaha, Tulus mengatakan ketidaksiapan pemerintah ini mengancam perlindungan konsumen.

"Jika sudah diundangkan tapi di lapangan belum siap, itu jadi masalah baru dan kontraproduktif," jelas dia.

Untuk itu, YLKI meminta pemerintah secepatnya mencari jalan keluar dalam implementasi UU JPH yang telah menjadi hukum positif. Ketika implementasi UU JPH ini berjalan baik, Tulus yakin Indonesia bisa menjadi pusat industri halal dunia.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Halal Watch Dorong Pemerintah Lakukan Pencatatan Data Ekspor Impor Produk Halal
• BDK Aceh Tuntaskan Latsar untuk 1.472 Orang
• Kembangkan Industri Halal di Jepang, LPPOM MUI Kerjasama dengan JPI
• Din Syamsuddin: Buya Yunahar Ilyas, Pakar Tafsir yang Mumpuni
• Februari Mendatang, Logo Resmi dan Tempat Muktamar Persis XVI akan Segera Dirilis
• Ta'ziah atas Wafatnya Prof Yunahar, MIUMI Aceh: Selamat Jalan Sang Murabbi dan Mujahid
• Silaturrahmi ke Pesantren Nuu Waar AFKN, Ketua Umum YBM PLN Serahkan Bantuan Beasiswa Pendidikan
• Prof. Yunahar Ulama yang Sederhana, Santun, Lurus, dan Tegas dalam Urusan Agama