Din Syamsuddin: Kementerian Agama Ganti Nama Saja Jadi Kementerian Antiradikalisme

JAKARTA (voa-islam.com)—Pada pelantikan Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10/2019) pagi, Presiden Jokowi memberi arahan kepada para menteri. Termasuk kepada Menteri Agama Fachrul Razi. Kepada Menag yang baru, Jokowi meminta untuk mengatasi radikalisme.

Hal ini kemudian disoroti Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin. Menurut Din, jika itu yang diinginkan, maka Kemenag diusulkan ganti nama saja menjadi Kementerian Antiradikalisme.

“Waduh sebut saja itu kementerian antiradikalisme," kata Din di Gedung MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Diungkapkan Din, semestinya tugas Kemenag bukan memberantas semacam itu. Kemenag memiliki peran penting membangun bangsa. “Kementerian Agama itu membangun moralitas bangsa, mengembangkan keberagamaan ke arah yang positif-konstruktif bagi bangsa dalam menjaga kerukunan, meningkatkan kerukunan kualitas keagamaan, itu fungsinya yang sudah ada sejak kelahirannya,” kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Din mengatakan narasi radikalisme selalu tendensius mengarah kepada kelompok tertentu. Jika Kemenag ditugaskan seperti diarahkan Jokowi, maka seolah-olah umat beragama adalah kelompok radikal

 “Yang anti Pancasila jelas kita tolak, tapi tidak hanya dari yang bersifat keagamaan, banyak juga yang ingin mengembangkan isme lain. Kapitalisme dan liberalisme itu anti Pancasila, kenapa itu tidak dituduh musuh nyata Pancasila apalagi separatisme,” ujar Din.* [Dbs/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Hari Santri, 50 Warga Denpasar Hijrah Hapus Tato
• Berpengalaman 30 Tahun, LPPOM MUI Siap Menjalankan Amanat UU JPH
• Ustaz Fauzil Adhim: Jangan Cepat Mencela, Jangan Cepat Memuji
• LPPOM MUI Terakreditasi ESMA Mudahkan Ekspor ke Timur Tengah
• Aa Gym Berpesan untuk Jokowi-Ma'ruf: Dekatlah dan Berlaku Adilah kepada Semua Masyarakat
• Muhammadiyah Harap Jokowi-Ma'ruf Lebih Rangkul Seluruh Lapisan Masyarakat
• BPJPH Belum Siap, Sejumlah UKM Gagal Daftar Sertifikasi Halal
• Soal Fenomena Cross-Hijaber, MUI: Pria Berdandan Menyerupai Wanita Hukumnya Haram