Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.050 views

Pemerintah Siap Selenggarakan Jaminan Produk Halal

JAKARTA (voa-islam.com)--Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) akan memasuki babak baru. Mulai 17 Oktober 2019, JPH akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa pihaknya siap mengemban amanah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. “Sesuai amanah UU, kami sudah melakukan persiapan sejak dua tahun terakhir, persisnya sejak terbentuknya BPJPH tahun 2017. Mulai 17 Oktober 2019, kami siap menyelenggarakan jaminan produk halal,” tegas Menag usai penandatanganan MoU tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) bagi Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (16/10).

BPJPH Kemenag sebagai stake holder utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tentu tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, kata Menag, diperlukan adanya sinergitas dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan jaminan produk halal.

MoU ditandatangani oleh sebelas pimpinan Kementerian/Lembaga Negara terkait dan MUI, yaitu Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Luar Negeri, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Kepala BPOM, Kepala BSN, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menag menegaskan bahwa pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. “Prosesnya akan berlangsung dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024,” tegas Menag.

Tahap kedua, kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk selain produk makanan dan minuman.  Tahap kedua ini dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda. Ada yang 7 tahun, 10 tahun, ada juga 15 tahun. "Perbedaan rentang waktu ini tergantung dari kompleksitas produk masing-masing," ungkapnya. 

“Namun perlu kami tegaskan bahwa penahapan produk seperti kami sampaikan tersebut tidak berlaku bagi produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan produk sudah bersertifikat halal sebelum UU JPH berlaku," tegas Menag.

 

Masa Penahapan

 

Menag Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, selama masa penahapan bagi jenis produk yang wajib bersertifikat halal, BPJPH Kemenag akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang menghasilkan produk yang wajib bersertifikat halal. Menag juga menegaskan akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di Indonesia.

“Selama masa penahapan lebih diutamakan pendekatan secara persuasif bagi pelaku usaha. Segera daftarkan produk mereka yang termasuk wajib bersertifikat halal. Namun perlu disampaikan, selama masa penahapan, bagi produk yang masih beredar dan belum memiliki sertifikat halal tetap diizinkan beredar meskipun tidak mencantumkan label halal di kemasan produk mereka," tegasnya.

“Penindakan hukum akan dilakukan setelah jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA). Pada periode pertama, kita akan lebih mengedepankan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikat halal," imbuhnya.

 

Sertifikasi Halal Amanat Konstitusi

 

Menag menyatakan dalam sejarah negara bangsa kita, kali pertama jaminan produk halal diselenggarakan oleh negara. Sebelumnya jaminan produk halal dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku secara voluntary. Lahirnya UU no 33 tahun 2014 mengubah voluntary menjadi mandatory yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. 

"Jaminan produk halal bukanlah bentuk diskriminasi negara kepada masyarakat dalam kehidupan beragama. Justru, penyelenggaraan JPH oleh pemerintah merupakan bentuk hadirnya negara dalam menjalankan amanat konstitusi. Saat yang sama kehadiran negara merupakan pemenuhan perlunya kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya umat muslim," jelasnya. 

Mandatori halal, menurut Menag, memiliki implikasi yang tidak sederhana. Banyak pihak yang terlibat. Karenanya, perlu penanganan secara tepat dan bertahap. "Umat Islam perlu kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi. Ada kebutuhan jaminan atas kehalalan produk. Konsumen wajib menyiapkan informasi yang benar soal halal. Negara wajib melayani." urainya.  

 

Layanan Sertifikasi Halal

Kepala BPJPH Sukoso menjelaskan, tahapan layanan sertifikasi halal mencakup beberapa hal, yaitu: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan dan/atau pengujian, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikat halal. 

"Pendaftaran permohonan sertifikat diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Permohonan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJPH, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag di setiap Kabupaten/Kota," jelasnya. 

Sukoso mengemukakan alasan kenapa cara manual itu dilakukan. "Karena jenis pelaku usaha itu macam-macam. Ada usaha kecil, mikro. Pedagang asongan, gerobak, tukang bakso, gorengan hingga perusahaan besar dan multi nasional. Semua perlu dilayani untuk sertifikasi halal. Kesempatannya sama," ungkapnya. 

BPJPH, menurutnya sedang mengembangkan sistem informasi halal atau (SIHalal). Ke depan pengajuan sertifikasi halal dari berbagai daerah bisa dilakukan secara online dan terkoneksi dengan pelaku kepentingan lain.

Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk. Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal.

“Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan itu akan dilakukan oleh  BPJPH,” tegas Sukoso.

Pelaku usaha, kata Sukoso, selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. Karena LPH saat ini ada LPPOM-MUI, pilihan pelaku usaha otomatis adalah LPPOM MUI pusat dan propinsi. 

Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi itu kemudian BPJPH sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk.

“Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal,” ujar Sukoso.

“Berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI itulah, BPJPH menerbitkan sertifikat halal,” sambungnya.

Terkait biaya, Sukoso menjelaskan bahwa biaya penerbitan sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha. Untuk besarannya, kami telah membahas bersama pelaku usaha, Majelis Ulama Indonesia, dan LPPOM MUI yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Masya Allah... Mushalla Al-Hidayah Mojosari Lapuk Terancam Ambruk. Ayo Bantu..!!

Masya Allah... Mushalla Al-Hidayah Mojosari Lapuk Terancam Ambruk. Ayo Bantu..!!

Mushalla berumur 80 tahun ini didirikan Kyai Asmuri pada zaman penjajahan Belanda sebagai markas ibadah dan perjuangan pemuda kampung Mojosari Sragen. Kini kondisinya lapuk, reyot, dan keropos...

Hijrah Memeluk Islam, Muallaf Calon Dokter Diterpa Banyak Ujian. Ayo Bantu Biaya Kuliah.!!

Hijrah Memeluk Islam, Muallaf Calon Dokter Diterpa Banyak Ujian. Ayo Bantu Biaya Kuliah.!!

Sejak hijrah dari Kristen, Maria terbuang dari keluarga besar dengan berbagai tuduhan dan fitnah keji. Tanpa dukungan keluarga, mahasiswi kedokteran Universitas Brawijaya ini butuh biaya kuliah...

Hidup Sebatang Kara, Rumah Nenek Halimah Ludes Kebakaran. Ayo Bantu..!!

Hidup Sebatang Kara, Rumah Nenek Halimah Ludes Kebakaran. Ayo Bantu..!!

Di usia uzurnya Nenek Halimah makin rajin beribadah dan banyak ujian iman. Rumah gubuknya ludes terbakar. Dibutuhkan dana Rp 13 juta, untuk membangun rumah sederhana agar bisa istirahat dan khusyuk...

Keluarga ini Terancam Pemurtadan dan Rentenir, Ayo Bantu Modal Usaha..!!

Keluarga ini Terancam Pemurtadan dan Rentenir, Ayo Bantu Modal Usaha..!!

Berbagai ikhtiar dilakukan pasangan Eddy Saputra dan istrinya untuk mengatasi beratnya himpitan ekonomi, tapi selalu menemui jalan buntu. Bantuan justru datang dari orang yang membahayakan akidah:...

Perut Membesar Sakit Usus dan Sulit BAB, Ulwan Ghazi Harus Dioperasi. Ayo Bantu.!!

Perut Membesar Sakit Usus dan Sulit BAB, Ulwan Ghazi Harus Dioperasi. Ayo Bantu.!!

Terlahir dengan kelainan usus, Ulwan harus menghabiskan masa kanak-kanak dengan rintih tangis hingga 4 tahun. Butuh biaya operasi, sang ibu hanya penjual kerupuk....

Latest News
Medis: Lebih 500 Orang Meninggal di Kamp Al-Hol Suriah pada 2019

Medis: Lebih 500 Orang Meninggal di Kamp Al-Hol Suriah pada 2019

Jum'at, 17 Jan 2020 21:22

Yusuf Deedat, Putra Kristolog Terkemuka Ahmad Deedat Kritis Setelah Ditembak di Kepala

Yusuf Deedat, Putra Kristolog Terkemuka Ahmad Deedat Kritis Setelah Ditembak di Kepala

Jum'at, 17 Jan 2020 18:45

Saudi Bayar Kompensasi 10 Warga Malaysia Korban Tragedi Jatuhnya Crane di Masjidil Haram

Saudi Bayar Kompensasi 10 Warga Malaysia Korban Tragedi Jatuhnya Crane di Masjidil Haram

Jum'at, 17 Jan 2020 18:15

11 Anggota Pasukan AS Alami Geger Otak Akibat Serangan Rudal Iran di Pangkalan Udara Al-Assad Irak

11 Anggota Pasukan AS Alami Geger Otak Akibat Serangan Rudal Iran di Pangkalan Udara Al-Assad Irak

Jum'at, 17 Jan 2020 17:45

Keluarga Korban Pesawat Penumpang Ukiraina yang Ditembak Jatuh Militer Iran Tuntut Kompensasi

Keluarga Korban Pesawat Penumpang Ukiraina yang Ditembak Jatuh Militer Iran Tuntut Kompensasi

Jum'at, 17 Jan 2020 17:19

Ketika KPK Sudah Jinak

Ketika KPK Sudah Jinak

Jum'at, 17 Jan 2020 15:25

LPPOM MUI: Uhamka Kampus Pertama di Indonesia Miliki Kantin Tersertifikasi Halal

LPPOM MUI: Uhamka Kampus Pertama di Indonesia Miliki Kantin Tersertifikasi Halal

Jum'at, 17 Jan 2020 08:55

Kunjungi PP Muhammadiyah, Menhub Bahas Kerjasama Pendidikan Kelautan dan Kemaritiman

Kunjungi PP Muhammadiyah, Menhub Bahas Kerjasama Pendidikan Kelautan dan Kemaritiman

Jum'at, 17 Jan 2020 08:36

Majelis Taklim Al Islah dan WMI Bagikan Paket Sekolah untuk Korban Bencana Bogor

Majelis Taklim Al Islah dan WMI Bagikan Paket Sekolah untuk Korban Bencana Bogor

Jum'at, 17 Jan 2020 08:24

PDIP Melecehkan KPK dan Hukum

PDIP Melecehkan KPK dan Hukum

Jum'at, 17 Jan 2020 07:18

Mampukah Jokowi Menjinakkan Banteng?

Mampukah Jokowi Menjinakkan Banteng?

Kamis, 16 Jan 2020 23:27

Korupsi Menggurita, Rakyat Sengsara

Korupsi Menggurita, Rakyat Sengsara

Kamis, 16 Jan 2020 22:42

Afiliasi Islamic State Bebaskan 5 Pekerja Bantuan Lokal yang Mereka Culik di Nigeria Timur

Afiliasi Islamic State Bebaskan 5 Pekerja Bantuan Lokal yang Mereka Culik di Nigeria Timur

Kamis, 16 Jan 2020 22:00

Israel Khawatir Akan Kemenangan Hamas Jika Mahmoud Abbas Meninggal

Israel Khawatir Akan Kemenangan Hamas Jika Mahmoud Abbas Meninggal

Kamis, 16 Jan 2020 21:35

AS Pertimbangkan Untuk Hentikan Bantuan Militer ke Irak Jika Pasukannya Diusir

AS Pertimbangkan Untuk Hentikan Bantuan Militer ke Irak Jika Pasukannya Diusir

Kamis, 16 Jan 2020 21:15

Fraksi PKS Resmi Usulkan Pansus Jiwasraya dan Hak Interpelasi BPJS

Fraksi PKS Resmi Usulkan Pansus Jiwasraya dan Hak Interpelasi BPJS

Kamis, 16 Jan 2020 21:06

Turki Bantah Beri Kewarganegaran untuk Warga Suriah yang Berperang di Libya

Turki Bantah Beri Kewarganegaran untuk Warga Suriah yang Berperang di Libya

Kamis, 16 Jan 2020 20:39

Mimpi Digauli Suami, Haruskah Mandi?

Mimpi Digauli Suami, Haruskah Mandi?

Kamis, 16 Jan 2020 20:34

Aktifis Kulluna Maryam dari Al Quds Sambangi Muslimah Wahdah Islamiyah

Aktifis Kulluna Maryam dari Al Quds Sambangi Muslimah Wahdah Islamiyah

Kamis, 16 Jan 2020 20:00

IPCN Gandeng WMI Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Kawasan Terisolir Jasinga dan Lebak

IPCN Gandeng WMI Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Kawasan Terisolir Jasinga dan Lebak

Kamis, 16 Jan 2020 19:38


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X