Usamah Hisyam: Ada yang Ingin Bungkam Media Islam

JAKARTA (voa-islam.com), Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) Usamah Hisyam menilai ada upaya pihak-pihak tertentu ingin membungkam media, utamanya media-media Islam. Pembungkaman itu dilakukan salah satunya melalui pemblokiran sepihak.

Demikian diungkapkan oleh Usamah dalam Diskusi Nasional Jurnalistik pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) pertama di Wisma PKK di bilangan Kebagusan, Jakarta Selatan, Jumat (5/1).

"Pemblokiran tersebut bukan hanya melanggar Undang-Undang Pers, tetapi juga UUD Pasal 28," tegas Usamah.

Menurut Usamah, kondisi yang terjadi pada hari ini adalah pengulangan sejarah tahun 1996. Saat itu, Harmoko memberedel media-media yang kritis dan mengkriminalisasi awak jurnalis.

“Ini harus dilawan! Sebab saya yakin ada upaya oknum yang tidak menginginkan Islam bangkit melalui gerakan pers. Kalau anda takut ditangkap, iya tidak usah jadi wartawan,” ungkapnya kepada para Jurnalis Muslim.

Seperti diberitakan belumnya, Usamah juga mengimbau agar FORJIM memfokuskan program pada dua hal, yaitu peningkatan kapasitas dan kapabilitas setiap anggotanya.

"Saya rasa FORJIM harus meningkatkan kemampuan SDM-nya dalam menulis dan menganalisa dengan baik. Serta membangun militansi jurnalisme,� ujarnya.

Alasannya karena, saat ini adalah momentum komunitas media Islam untuk mengembangkan jangkauan gerakan dan mengawal agenda nasional untuk kemaslahatan umat Islam.

"Saya lihat wartawan muslim sekarang belum ada yang berani menganalisa kebijakan pemerintah. Padahal selama ini sangat nyata pemerintah mendzalimi umat Islam," ungkapnya. (bilal/voa-islam)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• PW Muslimah Parmusi Jabar Resmi Dilantik
• FORJIM Resmi Buka Munas ke-1
• Lagi, Korban Biro Umrah Hannien Tour Melapor ke Polisi
• Pengamat Media: Forjim Teruslah Semangat Kabarkan Fakta
• GAN Nilai Tahun 2017 Keadilan Hukum Masih Jauh dari Harapan
• Fahira Idris: LGBT Harus Masuk Pasal Perzinahan dalam UU KUHP
• GAN: Agenda 2018, Presiden Harus Fokus Hadirkan Keadilan
• Pengamat: Badan Siber Tidak Tepat di Bawah Langsung Presiden