PBB Tolak Dana Haji Digunakan Pemerintah Biayai Infrastruktur

JAKARTA (voa-islam.com), Ketua Umum Partai Bulan-Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengatakan partainya menolak keputusan Pemerintah untuk menggunakan dana haji, termasuk dana abadi umat yag terhimpun di dalamnya digunakan Penerintah untuk membiayai infrastruktur.

Dana haji yang kini disimpan oleh Pemerintah seluruhnya adalah dana umat Islam, baik berasal dari kelebihan penyelenggaraan haji maupun dana simpanan/cicilan ONH yang dibayarkan oleh calon haji.

"Dana yang kini jumlahnya melebihi 80 trilyun itu seyogianya, di samping untuk membiayai perjalanan haji, tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan," kata Yusril dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (28/7/2017)

Pemerintah Jokowi,menurut Ketua Umum PBB itu, kini memang tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Sementara utang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3% yang ditetapkan undang-undang.

"Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan,"ujarnya.

Penggunaan dana haji selama ini dilakukan antara lain untuk membeli sukuk dan surat utang negara, yang kesemuanya tentunya adalah utang negara. "Pemerintah harus secara jelas menerangkan, dalam bentuk apa penggunaan dana haji, karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya," tegas Yusril.

Yusril berpendapat, Pemerintah seharusnya bicara dengan DPR, MUI dan ormas-ormas Islam sebelum memutuskan untuk menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

"Sebagai partai berasas Islam, PBB tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak, apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana tersebut,"pungkas Yusril. (Bilal)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Kawal NKRI, Dewan Dakwah Ajukan Judicial Review PERPPU Ormas
• Kemenag: Sudah Akad Wakalah, Pengelolaan Dana Haji Tak Harus Izin Jamaah Lagi
• Hadir pada Aksi 287, Natalius Pigai Sebut Perppu Ormas Cacat Prosuderal dan HAM
• Anggota DPR Persilakan Masyarakat Boikot Produk Israel
• Inilah Nasehat Syaikh Khalid Al Hamudi kepada Santri AFKN
• PERSIS Resmi Ajukan Judicial Review PERPPU Ormas
• Aksi KAMMI Semarang Sempat Ingin Dibubarkan Massa Pendukung Perppu
• Sambut Milad ke-42, MUI Teguhkan Nilai Keagamaan dan Kebangsaan