PWM Jateng: Perppu No 2/2017 Dapat Berangus Kelompok yang Berseberangan dengan Pemerintah

SOLO (voa-islam.com)--Pimpinan Wilayah Muhammdiyah (PWM) Jawa Tengah, menilai Perppu Nomor 2/2017 berpotensi mencederai demokrasi. Perppu ini menjadi cermin terulangnya kembali rezim represif sejak Orde Lama hingga pasca reformasi.

“Seperti terulang, ada noda-noda demokrasi. Dulu Bung Karno dengan demokrasi terpimpin, Pak Harto dengan asas tunggal dan rezim saat ini dengan Perppu nomor 2/2017,” ujar Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah dalam Forum Kebangsaan yang diselenggarakan Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhamdiyah (Fokal IMM)Jawa Tengah  di rumah makan Rasa Mirasa, Pabelan, Sukoharjo, Ju’mat (14/7/2017).

Menurutnya, pemerintah tampak tidak ingin ada kelompok yang berseberangan dan melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah. Hal ini tampak dari isi Perppu yang mememberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan pembubaran secara subjektif, bahkan tanpa proses peradilan. 

"Pembubaran ormas seharusnya melalui proses peradilan. Penerapan Perppu ini akan mencederai kehidupan berdemokrasi. Kami harap ada titik temu antara pemerintah dan ormas, terutama yang dikategorikan bertentangan dengan Pancasila,” pungkasnya. * [Aan/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• VIDEO PARADE MUNAJAT 212 : Doa Untuk Bangsa Menyayat Hati Ust Zaid M Bachmid
• DSKS Dorong DPR RI Tolak Perppu tentang Keormasan
• Ketua MUI Ulas Bahaya Radikalisme Sekuler Hingga Urgensi Politik Islam
• KH. Ma'ruf Amin: Perbedaan Harus Toleransi, Penyimpangan Harus Diluruskan
• Calon Jamaah Umroh Masih Terlantar, YLKI Minta Presiden Evaluasi Menteri Agama
• Ormas Islam Harus Bersatu Gugat Perppu 2/2017, Lawan Kesewenang-wenangan Pemerintah
• Terbitkan Perppu Ormas, Dr. Tiar: Ini Bentuk Kekalapan Pemerintah
• [VIDEO PARADE MUNAJAT 212] Ust Rustam: Beri Sanksi Sosial Partai Pendukung PERPPU Ormas