CIIA: Sertifikasi Penceramah Upaya Pemerintah Memfilter Pemikiran Dianggap Fundamentalis

JAKARTA (voa-islam.com)--Direktur The Community Of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan bahwa ide sertifikasi para dai bukan isu baru. Ide tersebut sudah muncul beberapa tahun lalu melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan beberapa pihak terkait. 

"Benang merah dari wacana sertifikasi dai cukup jelas. Langkah tersebut sebagai filtering terhadap pemikiran atau konsep-konsep yang dianggap radikal atau fundamentalis," katanya kepada voa-islam.com, Kamis (9/2/2017).

Apalagi, lanjut Harits, jika dikaitkan dengan isu terorisme, paradigma yang dianut status quo menempatkan paham radikal yang tumbuh berkembang sebagai akar terorisme. "Rezim hari ini menghendaki model Islam di Indonesia adalah model 'Islam rahmatan lil 'alamin'. Ini bahasa halus (efuisme) dari cara berislam yang moderat, liberal dan mengakomodir pluralisme," ucapnya. 

Harits menilai, pemerintah harus berpikir lebih bijak soal sertifikasi ini. Sebab, ujarnya, masyarakat yang kritis tentu paham sertifikais dai bukan ide yang lahir dari ruang kosong. Tapi, sebuah gagasan yang muncul karena sebuah sebab dan kepentingan rezim dalam merespon dinamika kekinian dari geliat umat Islam.

"Ide sertifikasi mengandung problem di paradigma dan motif kepentingan di baliknya. Jika dipaksakan, maka sangat potensial melahirkan resistensi dari umat Islam khususnya dari para ulama," tegas Harits.

Bahkan, Sertifikasi akan melahirkan sangkaan sebagai upaya pemasungan dakwah oleh rezim yang berkuasa. Sertifikasi sebagai upaya menyeragamkan muatan dakwah versi rezim.

"Sulit bagi pemerintah bisa membangun argumentasi yang kokoh untuk menjawab poin penting terkait wacana tersebut. Misalnya saja soal pijakan normatif, paradigma yang diadopsi, motif, dan tolak ukur untuk menentukan seseorang itu layak atau tidak sebagai dai," tuturnya.

Harits berpendapat bahwa dunia dakwah bukanlah dunia kontes dengan para juri dan SMS dukungan pemirsa agar lolos untuk menjadi pemenang lomba dai. Dunia dakwah, ucapnya, sejatinya bukan sekadar tausyiah, mauizah, dan hasanah, namun mengedukasi umat dengan Islam spektrumnya sangatlah luas.Termasuk di dalamnya ada kewajiban yang harus di emban oleh para dai untuk melakukan koreksi atau memberi nasihat kepada penguasa. 

"Naif sekali dalam ruang demokrasi ada syahwat dari rezim untuk membonsai geliat umat Islam melalui proyek sertifikasi ulama atau dai," pungkasnya. * [Bilal/Syaf/voa-isla.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Forum Umat Islam Semarang Berangkatkan 200 Orang Ikuti Aksi 112 di Jakarta
• Bisu, Mahasiswi Aceh Kembali Berbicara Setelah Diruqyah
• Pertemuan Ulama NU Se-Banten Rekomendasikan Langkah Hukum terhadap Ahok
• Kantor MUI Sumatera Barat Ditutup, Ustadz Tengku Serukan Umat Islam Galang Dana
• FUI: Aksi 112 Tetap Digelar
• Kantor MUI Sumatera Barat Tutup karena Tidak Dapat Bantuan dan Terkendala Permendagri
• Komisioner Komnas HAM: Pendataan Ulama Timbulkan Ketakutan
• Pushami: Ide Sertifikasi Ulama Tidak Masuk Akal