FUI: Pemimpin Kafir Tak Bisa Urusi Hajat Umat Islam Secara Kaffah

JAKARTA (voa-islam.com)—Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Ustadz Muhammad Al-Khaththath menjelaskan bahwa Islam melarang kepemimpinan orang kafir karena berdampak luas pada berbagai sisi kehidupan umat Islam.

"Islam itu agama yang sempurna, punya dimensi spiritual dan dimensi sosial politik.  Semua dimensi ajaran Islam tersebut harus dikelola oleh penguasa yang meyakini kebenaran ajaran Islam. Kalau tidak, pemimpin itu tidak bisa memberi sentuhan yang khas," ungkap Ustadz Al- Khaththtath kepada Voa-Islam di Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Lebih dari itu, Ustadz Al-Khaththath mencontohkan tentang bagaimana seorang penguasa kafir harus mengurus ibadah shalat dan haji.

"Tentu dia tidak bisa. Apalagi memimpin jihad fi sabilillah, melaksanakan pemerintahan sesuai sunnah Rasulullah. Wah pasti nggak mudeng," tutur presidium Gubernur Muslim Jakarta (GMJ) itu.

Terlebih, kata Ustadz Al Khaththath, makna kafir adalah menolak kebenaran. Sehingga, wajar umat Islam tidak boleh di bawah kekuasaan mereka.

"Jadi, mereka menolak seluruh ajaran Islam, maka orang yang menolak itu bahasa Arabnya disebut kafir, itu banyak dimuat dalam al-Qur'an," tutupnya.* [Bilal/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Izin Silaturrahim Akbar Dibatalkan, Panitia Tetap Anjurkan Umat Islam Shalat Dzuhur di Istiqlal
• Syiah Bantah Gelar Wukuf di Karbala, Ustadz Bachtiar Nasir: Mereka Taqiyah
• Ahok Geram Distempel Kafir, Ustadz Zaitun: Dalam Kristen Kita Juga Dianggap Kafir
• Wajib Memilih Pemimpin Muslim Itu Seperti Melarang Muslimah Memilih Suami Kafir
• Umat Islam Tidak Boleh Dipimpin Pemimpin Kafir Meski Pemimipin Kafir Itu Adil dan Baik
• Komedian Ini Sebut Tayangan Haji Tandingan di Karbala Bisa Menjadi Inspirasi Sesorang Menjadi Syi'ah
• Wahdah Islamiyah: Tidak Ada Perintah dalam Quran dan Hadits Ibadah di Karbala
• Muzakarah Ulama dan Tokoh Nasional: Umat Islam Wajib Pilih Gubernur Muslim pada Pilkada DKI Jakarta