Mungkinkah hanya Revolusi yang Dapat Gagalkan Semua Rencana Ahok, Khususnya Reklamasi?!

JAKARTA (voa-islam.com)- Mungkin hanya revolusi untuk melawan ketidak-adilan. Mungkin juga dengan revolusi agar reklamasi di teluk Jakarta dapat digagalkan.

"Jika ingin revolusi, ya, mari kita revolusi!" tegas M. Dahlan dari Walhi, Selasa (19/07/2016), di Jakarta.

Dahlan kecewa bukan saja kepada pemerintah, melainkan kepada semua masyarakat yang seolah bungkam soal reklamasi. Padahal, menurutnya jelas-jelas telah ada pelanggaran dan kerusakan yang akan terjadi. Juga termasuk peraturan yang sudah jelas melarangnya. Tetapi ia mempertanyakan kenapa pemerintah seolah diam terhadap kasus reklamasi.

"Sebagai warga nelayan, saya ingin mengatakan bahwa sikap pemerintah itu memalukan. Juga termasuk masyarakat yang bungkam, mahasiswa yang bungkam, dan media yang bungkam soal reklamasi," tegasnya lagi.

Sejujurnya, Dahlan letih hanya diskusi tapi nampak seperti tidak ada implementasi. Jelas, lanjutnya, beberapa hasil dari aktivitas reklamasi itu telah membuat laut menjadi rusak. Belum lagi ke depan menurutnya banjir akan mengancam lebih besar.

"Kami capek diskusi! Peraturan sudah jelas dan kerusakan juga telah jelas. Ekologi rusak. Terumbu karang rusak. Juga bisa saja banjir semakin meluas dan lebih besar," tutupnya tegas. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Bela Reklamasi, Berani Melawan Menteri, Rugikan Nelayan dan Warga, Siapa Ahok Sebenarnya?
• Dr. Muhammad Yahya: Generasi Muslim Kedua Melbourne Lebih Pesat Perkembangannya
• Untuk Pendukung Jangan Cengeng, Kasus Reklamasi Ahok Tidak Ada Hubungannya dengan Pilkada
• Santoso Terbunuh, Wapres Anggap Terorisme di Poso Telah Selesai
• Ketua Tim Forensik Jenazah Siyono Dicecar 15 Pertanyaan di Polres Klaten
• Santoso Terbunuh Wapres Anggap Terorisme di Poso Telah Diselesaikan
• Prof Salim Said: Dalam Hal Kemajuan Ekonomi, Indonesia Harus Tiru Turki
• Tugas Polri, Muhammadiyah: Umat Islam Harus Mendapatkan Keadilan dari Negara dan Pemilik Modal