SE Tidak Jelas Arahnya, Polri Diminta Jelaskan kepada Publik

JAKARTA (voa-islam.com)- Banyaknya kritik terhadap Polri atas Surat Edaran (SE) Ujaran Kebencian membuat beberapa pihak angkat bicara. Mulai dari aktivis, akademisi, hingga peneliti.

Miko Susanto Ginting, peneliti dari PSHK, misalnya saja ia mengatakan bahwa SE tersebut tidak jelas ke mana hendak diarahkan. "SE ini memang bukan produk UU, tetapi harusnya diarahkan dengan jelas," katanya, kemarin (10/11/2015) di Kantor KontraS, Jakarta Pusat.

Ia juga menyebut bahwa SE tersebut memilik makna yang melebar. Dan menurutnya, tugas Polri untuk menjelaskannya.

"Misalkan saja di sana ada poin memasukkan pencemaran nama baik. Tetapi menurut saya arahnya melebar. Dan Polri harus jelaskan ini kepada publik," tambahnya.

Polri yang menyebut SE ini merupakan bentuk penegasan terhadap apa yang ingin diantisipasi semestinya harus jelas dalam konteks. "Polri hanya sebut ini bagian dari penegasan. Seperti apa? Konteksnya pun harus dibenahi," sambungnya.

Namun demikian, SE yang dihadirkan oleh lembaga Negara tersebut ia pandang sebagai hal yang tidak semua isinya buruk. "Ya ada yang baik, misalnya saja ada kelompok atau organisasi yang melakukan ujaran kebencian," tutupnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Meyakini JIhad di Suriah Jalan Menuju Surga, Pejabat Batam Bergabung Dengan ISIS
• Diklaim Dukung Dream for Freedom, Ini Klarifikasi KH Miftah Faridl
• Sidang di Den Haag: Jaksa Menuduh Negara Indonesia Melakukan Pembunuhan Massal dan Perbudakan
• Ustadz Arifin Ilham Sindir Ustadz Maulana
• PBM Dicabut, Keadaan Kerukunan Umat Beragama Mengkhawatirkan
• Ada Menteri yang Jadi Beban Presiden Jokowi, Memangnya yang Pilih Siapa?
• KH Ma'ruf Amin: Orang yang Mendukung Pemimpin Non-muslim Orang yang Putus Asa
• Rekomendasi Munas Hidayatullah Soroti Syiah, GIDI, dan Krisis Kepemimpinan