Pemerintah Lebay, Lambang Komunis Dibiarkan, Kalimat Tauhid Ditindak

JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintahan Indonesia saat ini dianggap berlebihan dalam menanggapi “kehadiran” Islamic State Iraq and Suriah (ISIS) di Tanah Air. Salah satu yang terlihat jelas berlebihannya menurut Kader Muhammadiyah Mustafa B Nahrawardaya yaitu di mana pada suatu waktu pemerintah melalui aparatnya mempersoalkan tulisan tauhid (lailahaillah) yang terdapat di baju seorang pemuda Islam, yang kemudian ditangkap. Sedangkan yang jelas-jelas menggunakan lambang ataupun atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti putri Indonesia, menurutnya justru dibiarkan dan tidak diamankan.

“Pemerintah Indonesia lebay. Yang memakai pakaian yang bertuliskan tauhid ditangkap. Tetapi putri Indonesia yang mengenakan pakaian yang berlambang PKI justru didiamkan,” ucapnya di gedung PP Muhammadiyah.

Ia juga menyebut, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat pada waktu itu, dan mungkin saat nanti (diduga dapat terulang) disebabkan karena info yang didapatkan seputar ISIS tidak utuh dan seimbang. Apalagi, ia menambahkan, info-info itu didapat dari media-media yang siapa saja mampu membuatnya, misalnya Youtube atau blog Sehingga yang terjadi adalah ‘katanya dan katanya’.

“Info seputar ISIS itu tidak ada sumber langsungnya, misalnya dari al-Baghdadi sendiri. Maka dari itu, ISIS bisa saja dikatakan tidak asli karena kalian saja (baca: wartawan), contohnya belum pernah sama sekali bertemu atau wawancarai secara langsung,” tambahnya pada saat menjadi pembicara dalam acara pengajian bulanan dengan tema ‘Ideologi dan Gerakan ISIS: Bagaimana Menyikapinya?’, Jum’at (10/04/2015).

Untuk itu ia menghimbau agar pemerintah menggunakan akal sehat jika ingin menganalisa ISIS. Jangan mudah mencurugiai dan mudah menangkap. Serta jangan biarkan masyarakat Indonesia dan Negara lain yang ingin bersilaturahmi antar sesama umat Islam justru menjadi terganggu.

“Suku Uighur, Cina ditangkap. Masyarakat Indonesia ingin ke Suriah, dicurigai dan ditangkap. Kita ini kan mayoritas (Islam), harusnya pemerintah mengerti. Jangan berpikir sesat yang membuat silatarahmi umat antar Negara terganggu,” pesannya.

Jika saja hal demikian terjadi, maka, ia mengingatkan jangan salahkan umat Islam dunia menunujukkan kemarahan akibat sering didiskriminasi. “Jangan salahkan nanti umat marah karena sering ‘dipukul’,” tutupnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Banyak Melanggar Hukum, Pengamat Politik: Pemerintah Seharusnya Berhentikan Ahok
• Ahok Ciderai Konstitusi, DPRD DKI: Berharap Hingga HMP
• NSEAS Meminta DPRD DKI Jakarta Lanjutkan Haknya Hingga Pemakzulan Ahok
• Marwan Batubara : Ada Begal di Istana Mempertahankan Kepentingan Asing
• MUI : Hanya Orang Komunis dan PKI Tidak Beragama
• Petisi Rakyat Tuntut DPR Membongkar Sedot Data KPU
• Sedot Data KPU Komisi III DPR Akan Panggil Akbar Faizal dan Luhut B.Panjaitan
• Aktivis Perempuan Dukung DPRD DKI Gunakan HMP untuk Ahok