Pemkot Solo Peringatkan GKI Mojosongo Agar Tidak Beroperasi

SOLO (Voa Islam) - Spanduk peringatan oleh pemerintah kota Surakarta dilakukan oleh Kesbangpol dipasang di depan pintu bangunan gereja baguan dalam. Menurut Kasi Kebangpol Teguh bahwa pemasangan spanduk peringatan dilakukan Jumat lalu, 16 Januari 2015.

Tujuan pemasangan ini diharapkan warga masyarakat tahu dan mengerti bahwa status bangunan GKI Busukan Mojosongo belum bisa difungsikan karenai sedang proses mediasi dengan warga yang menolak. Spanduk dengan latar belakang merah bertuliskan,”Bangunan Belum dapat difungsikan, sedang dalam proses penyelesaian dengan pihak terkait, Kesbangpol.”

Senin lalu, 19 Januari 2015 pukul 13.00-15.00 diadakan pertemuan mediasi yang ke-3 antara warga dan GKI Mojosongo di ruang sidang FKUB Balaikota Solo.

Hadir dalam pertemuan iti adalah Wakil Walikota Solo Achmad Purnomo, Ketua NU Solo Helmy Achmad Sakdilah, Ketua Kepala Kesbangpol Suharso, Parno perwakilan warga, 6 orang selaku Ketua RT di RW 27 Busukan, Sutiman Ketua RW 27, Endro Sudarsono Perwakilan warga dan LUIS, Pdt. Paulus Hartono perwakilan GKI, Pdt. Bambang perwakilan FKUB dan dari unsur Polri/TNI.

... anggota Tim Verifikasi Data GKI Mojosongo tetap meminta bangunan GKI dialihfungsikan sebagai bangunan non tenpat ibadah...

Sidang mediasi yang ke-3 ini mengagendakan jawaban dari pihak GKI atas temuan warga yang sudah disampaikan pada sidang mediasi yang ke-2 lalu. Dari pihak GKI jawaban atas temuan warga dibacakan oleh Pdt. Paulus Hartono.

Menurut Wakil Walikota Solo, Achmad Purnomo setelah membaca temuan warga, mendengarkan jawaban pihak GKI dan keterangan saksi beberapa ketua RT dan ketua RW disimpulkan bahwa,” Ada persoalan administrasi dalam proses perijinan IMB untuk GKI Mojosongo, sedang diupayakan win-win solution Pemkot sedikit dilematis ketika IMB untuk GKI sudah diterbitkan Walikota tambahnya.”

Menurut Parno selaku salah satu anggota Tim Verifikasi Data GKI Mojosongo tetap meminta bangunan GKI dialihfungsikan sebagai bangunan non tenpat ibadah.

Hal ini diperkuat dengan temuan Tim Verifikasi Data GKI bahwa setelah dikaji ditemukan persoalan dalam proses perijinan di GKI, sebagai berikut:

1. Pendirian GKI Busukan Mojosongo tidak memenuhui unsur pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomer 9 dan 8 tahun 2006 yaitu bahwa pendiriaan GKI tidak didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh. Iini terbukti tidak ada 1 pun warga RW 27 yang menjadi jamaahnya.

2. Pendirian GKI Busukan Mojosongo tidak memenuhui unsur pasal 14 ayat (2) b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomer 9 dan 8 tahun 2006. Hal ini dibuktikan dengan 15 KTP yang masa berlakunya sudah tidak berlaku dan 1 KTP yang tidak dilampirkan, sehingga jumlah pendukung kurang dari 60 orang.

3. Penerbitan Rekomendasi FKUB Nomor : 14/FKUB-SKA/IV/2012 tanggal 9 April 2012 kurang lengkap dengan tanpa menulis Alamat Obyek Tanah dan Bangunan

4. Putusan Walikota Surakarta Nomor : 601/0105/J-11/I/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bahwa Alamat Obyek Tanah Pendirian GKI Busukan Rt 06 Rw 27 berbeda dengan akta jual beli, Keterangan Notaris, SPPT PBB maupun rekomendasi Kemenag yang menyebutkan bahwa lokasi GKI busukan terletak di Rt 02 Rw 27. sehingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini rancu, kabur, tidak jelas dan aneh.

(AF/Endro/Voa-Islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Ini Hal yang Harus Diperhatikan Umat Islam Untuk Membangun Peradaban Emas
• Alhamdulillah, 72% Masyarakat Indonesia Setuju Penerapan Syariat Islam
• Seminar Serumpun Melayu: Sudah Islamikah Negeri Kita?
• Johan Budi Calon Kuat Jubir Jokowi ?
• Fox News Minta Maaf Kepada Umat Islam di Birmingham
• Densus 88 Sita Mushaf Al-Quran, Gamis dan Cadar, Untuk Jadikan Bukti Tindakan 'Terorisme' di Kediri
• Kesaksian Istri As-Syahid Roni: Abi Sempat Takbir 2 Kali Terus Syahid
• Operasional Haji Tahun Ini Berbeda dengan Sebelumnya