Intruksikan Para Menteri Tolak Panggilan DPR, Jokowi Langgar Konstitusi

JAKARTA (voa-islam.com) - Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menterinya untuk tidak menghadiri rapat dengar pendapat bersama DPR, bisa dikategorikan melanggar konstitusi. Peryataan Jokowi itu bisa dianggap melecehkan lembaga legeslatif sebagai lembaga yang sah.

"Pemerintah telah melecehkan dan merusak wibawa DPR. DPR adalah institusi yang sah, apakah itu memanggil, meminta keterangan, dan mengajukan pertanyaan, semua hak itu diatur dan dijamin di dalam konstitusi," ujar pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago kepada VoA-Islam melalui pesan Blackberry, Selasa (25/11).

Menurut penilaiannya, ada kecenderungan Jokowi ingin memperkuat pemerintah (eksekutif heavy) seperti di era Orde Baru yaitu DPR itu hanya sekedar tukang stempel dan harus mengiyakan kemauan dan kehendak penguasa.

Pria yang akrab dipanggil Ipang ini menambahkan, jika pemerintah enggan menghadiri undangan dari DPR itu sama saja bunuh diri. "Bukankah negara ini dibangun atas landasan trias politika yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif," kata dia.

Instruksi Presiden, lanjut Ipang, bisa mengindikasikan keinginannya memperlemah DPR. Sikap ini sangat berbahaya terhadap perkembangan pembangunan demokrasi di negara ini.

Alasan Jokowi menunggu  DPR solid dulu, menurut Ipang, respon Jokowi jauh dari logika politik dan logika demokrasi. Pasalnya KIH dan koalisi pendukung Prabowo (KMP) sudah bersepakat untuk tidak melanjutkan lelucon politik yaitu dengan membentuk DPR tandingan.

"Saya mulai merasakan Jokowi sudah menjadi bagian dari konflik, ingin DPR terus berkonflik dan terkesan  menciptakan dan mengerakkanya lewat kaki tangan KIH, sehingga DPR lupa mengawasi program pemerintah akibat konflik," tutup Ipang. [PurWD/robiawan/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Pengamat dari UIN Jakarta: Menaikkan BBM Tanpa konsultasi dengan DPR, Jokowi Arogan
• Gubernur NTB: Islam Nusantara Berpeluang Besar Bangkitkan Ummat
• Menaikkan Harga BBM; Bukti Penguasa Neolib, Dzalim dan Khianat
• Konferensi Wali Gereja Indonesia Setujui Kawin Antar Agama
• Ustadz Fahrur Muiz: Shalat Umat Islam Indonesia Belum Berkualitas
• Akankah Nasib Golkar Seperti PPP; Dihancurkan Dari Dalam?
• Antara Larangan RDP Menteri Jokowi dan Tekad DPR Melakukan Interpelasi
• Kontras Menolak Ajudan Megawati Komjen Budi Gunawan Calon Kapolri