JAKARTA (voa-islam.com) - Selama satu dekade SBY berkuasa, Mega dan PDIP menjadi kekuatan oposisi. Mega dan PDIP tidak pernah bersepakat dengan kebijakan pemerintah. Termasuk kebijakan menaikkan harga BBM atau mencabut subsidi BBM. Tapi, sekarang begitu Jokowi berkuasa, pertama-tama langkah yang diambil menaikkan BBM.
Sementara itu, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, memastikan 'kun fayakun' BBM pasti naik. Bahkan, kedua pemimpin itu, menegaskan tidak takut menjadi tidak populer, ujarnya.
Menurut Menko Ekuin, Sofyan Djalil, kebijakan menaikan BBM itu, sebuah kemestian yang harus diambil pemerintah. Karena, tingkat subsidi BBM sudah mencapai Rp 240 triliun. Subsidi ini harus dialihkan kepada rakyat kecil, tambahnya. Benarkah?
Ditambahkan oleh Sofyan Djalil, bahwa kenaikan harga BBM tepat dilakukan saat ini karena laju inflasi secara tahun kalender (year to date) sebesar 4,19 persen masih rendah. "Ya tentu (tepat), kenaikan BBM bukan dilakukan hari ini," ujar dia di kantornya, Senin, 3 November 2014
Dibagian lain, Presiden Jokowi akan meluncurkan tiga kartu sakti, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Namun, politikus PDI Perjuangan yang juga rekan separtai Jokowi, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan kritik tajamnya. Rieke mengindikasikan kartu-kartu yang diluncurkan hari ini sebagai upaya penanggulangan kenaikan harga BBM.
Kritik Rieke ini tidak terlepas dari rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Pemerintahan Jokowi-JK bersikukuh akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Sejak 10 tahun pemerintahan SBY, PDIP adalah yang konsisten menolak kenaikan ini.
"Selamat Pagi.Tolak Pencabutan Subsidi BBM, KIS & KIP TIDAK UNTUK DIBARTER DENGAN KENAIKAN BBM.Tetap di bawah kehendak rakyat dan konstitusi!," tulis Rieke dalam akun twitter pribadinya @rieke_diah, Senin (3/11/2014).
Seperti diketahui, kartu sakti Jokowi itu akan diluncurkan di lima lokasi Kantor Pos yang ada di DKI Jakarta yakni Kantor Pos Jakarta Pusat oleh Menteri Agama, Deputi III Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Tidak dapat dipungkiri rakyat jelata akan menjerit dengan kenaikan BBM. Mereka akan terkena dampak yang multi efek. Dengan adanya keputusan pemerintah Jokowi-JK menaikan BBM.
Harga-harga kebutuhan dasar akan naik, akibat inflasi. Sementara itu, tingkat penghasilan mereka tidak bertambah, dan semakin menciut. Inilah hadiah bagi rakyat jelata diawal pemerintahan Jokowi-JK.
Sebuah awal pemerintahan Presiden Jokowi dan JK yang berjanji akan mensejahterakan rakyat, dan didahului dengan menaikan BBM, sepertinya tidak ada pilihan lain, tanpa harus mencabut subsidi BBM, yang sangat berdampak luas bagi kehidupan rakyat jelata. [jj/dbs/voa-islam]
