JAKARTA (voa-islam.com) - Jokowi baru sehari dilantik sudah  'kocar-kacir'. Di mana semakin terbuka silang pendapat atau konflik kepentingan diantara pendukung Jokowi. Soal urusan susunan kabinet. Nampaknya, faktor ini yang menyebabkan, mengapa pengumuman kabinet Jokowi, terus mulur.

Sehingga, tertundanya pengumuman kabinet oleh Jokowi, telah memicu rasa penasaran publik. Sebaliknya, dikalangan aktivis pergerakan, penundaan itu sekaligus menimbulkan kecemasan. Mereka merasa Jokowi mulai tersandera oleh banyak kepentingan orang-orang di sekitarnya.

Kecemasan itu, semakin mengemuka dari benang merah dari pertemuan sejumlah tokoh relawan pendukung Jokowi di Jakarta, Kamis malam (23/10). Mereka khawatir penundaan pengumuman disebabkan Jokowi mulai berkompromi dengan para antek sekaligus pejuang neoliberalisme.

Sebelumnya, memang santer soal nama Sri Mulyani, yang sekarang menjadi pejabat penting di IMF, dan mantan menteri keungan di zaman SBY, dan sebagian rumor, menyebutkan Sri Mulyani, diusulkan oleh JK, sebagai Menko Ekuin. Namun, nama Sri Mulyani ini, kemudian menjadi perdebatan yang serius.

“Saya dengar penundaan tidak semata-mata karena delapan nama yang disodorkan Jokowi ke KPK dan PPATK dapat tanda merah dan kuning. Tapi penundaan juga terjadi karena kuatnya tarik-menarik kepentingan kaum neolib yang diwakili Jusuf Kalla, Rini Sumarno, Kuntoro Mangkusubroto, dan kawan-kawannya,” ujar seorang aktivis dengan nada kecewa.

Memang, sekarang mulai perlahan-lahan terbuka perbedaan antara Jokowi dengan JK. Beda umur dan beda karakter. Satu Jawa dan satunya Bugis. Semakin ke depan, perbedaan itu, semakin lebar. Bukan hanya karakter dan kultur semata yang perbeda, visi dan pendekatan diantara keduanya juga, berbeda. Inilah yang akan menjadi pertaruhan dalam pemerintahan Jokowi ke depan.

Sebagian pendukung relawan Jokowi itu, banyak relawan dari kalangan berideologi 'kiri', dan anti kapitalisme, pasti tidak menyetujui sikap JK, yang pragmatis. Inilah nantinya yang akan menjadi faktor pencetus konflik.

Selain itu,  seperti diketahui, sebelumnya Jokowi mengajukan 43 nama yang disebutnya sebagai para kandidat menteri kabinetnya. Namun disebut-sebut delapan di antaranya memperoleh catatan berupa warna kuning dan merah oleh KPK.

Ketua Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Sama memang tidak menjelaskan maksud warna merah dan kuning yang dimaksudkannya. Namun dia menegaskan, sebaiknya Jokowi tidak mengangkat mereka sebagai menteri. Jika hal itu dipaksakan juga, maka artinya kabinet Jokowi tidak bersih. 

Bahkan, tokoh-tokoh yang sangat dekat dengan Jokowi dan Mega, seperti Rini Sumarno, yang menjadi Ketua Tim Transisi dan Ketua PKB, Muhaimin Iskandar, yang konon di plot menjadi Menko itu, terkena kartu 'kuning' dari KPK, sehingga Muhaimin mengundurkan diri dari pencalonan dirinya sebagai menteri, dan dengan alasan memilih memimpin PKB.

Deputi Tim Transisi Jokowi, Andi Widjoyanto, sempat berang, karena pemberian tanda 'kuning' kepada Ketua Tim Transisi Jokowi, Rini Sumarno oleh KPK. Ini yang membuat Jokowi menjadi punyeng. Bagaimana mengatasi kondisi ini? Jokowi menghadapi  dilema atas catatan KPK ini.

Bagaimanapun 'vonis' Abraham Samad itu, bisa menjadi faktor yang akan menentukan pemerintahan Jokowi selanjutnya. Sebaliknya,  JK tidak setuju, dan mengutamakan asas praduga tak bersalah terhadap seseorang. [jj/dbs/voa-islam.co]