JAKARTA (voa-islam.com) - Sejatinya, PPP itu menjadi korban politik 'kotor' dari kubu PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat. PDIP dan Koalisi Indonesia hebat, nampak dengan sengaja menghancurkan internal Koalisi Merah Putih, melalui cara-cara adu-domba, dan mengoyak-ngoyak perbedaan di internal Koalisi Merah Putih, dan melalui 'iming-iming' kursi menteri.

Padahal, sebelumnya Jokowi dengan gayanya yang naif, selalu mengatakan apa yang disebut 'koalisi tanpa syarat'. Sekarang mengobral 'kursi menteri' kepada partai-partai politik agar mau mendukungnya. Ini seperti diceritakan Ketua Fraksi PKS yang ditawari Jokowi, tapi menolaknya.

Usha-usaha mengoyak-ngoyak Koalisi Merah Putih, terjadi bukan saja saat pengambilan keputusan Ketua MPR, tapi sudah jauh sebelumnya, saat menjelang pemilihan presiden. Hal itu, dilakukan dengan tujuan menggagalkan Prabowo, agar tidak menang. 

Seperti Mega mengundang mantan Wakil Presiden Hamzah Has, yang ikut campur tangan, dan mendorong PPP agar merapat ke Jokowi. Usaha-usaha Hamzah Has itu, disalurkan di dalam internal PPP, dan itulah yang menyebabkan konflik. Termasuk mengundang salah satu Ketua PPP, Emron Pangkapi di Rakernas PDIP di Semarang.

Jadi usaha menghancurkan dan pelemahan terhadap Koalisi Merah Putih, sebagai stretagi penghancuran dan pelemahan 'musuh' yang akan terus dijalankan. Tapi, sampai sekarang mereka gagal, dan bahkan mereka gigit jari, sekalipun PPP sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat dalam pemilihan Ketua MPR.

Koalisi Indonesia Hebat, berusaha mengoyak-ngoyak PPP, PAN, dan Demokrat, tapi usaha-usaha kotor mereka, tak berbuah, dan bahkan menghancurkan diri mereka sendiri. Sehingga, mengalami kekalahan lima kali voting di DPR. Kemudian, sekarang mereka merengek-rengek kepada SBY.

Tentu, yang sudah menjadi korban permainan politik kotor Koalisi Indonesia Hebat, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) benar-benar menjadi ironi. Pilihan politik bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat dalam paket pemilihan Pimpinan MPR gagal total. Kini, tiga kursi ketua alat kelengkapan DPR pun terancam melayang.

Situasi itu kian lengkap saat keputusan politik PPP pada pemilihan paket Pimpinan MPR Selasa (7/10/2014) hingga Rabu (8/10/2014) dini hari. Keputusan politik PPP menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam pemilihan paket Pimpinan MPR gagal total. Kalkulasi politik PPP dan para elitnya meleset jauh.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid mengatakan sebaiknya PPP mengklarifikasi ihwal pilihan politiknya dalam pemilihan Pimpinan MPR kemarin. "PPP maunya bagaimana? Apakah meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP) atau sejenak keluar terus kembali lagi? PPP baiknya memberikan klarifikasi," kata Hidayat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Wakil Ketua MPR Periode 2014-2019 ini menegaskan KMP tidak pernah meninggalkan PPP terkait paket Pimpinan MPR. Ia menuturkan ada dokumen yang diteken Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali termasuk soal komposisi Pimpinan MPR. "Kalau ingin kembali di KMP tentu dibicarakan di presidium partai KMP. Kalau balik lagi, bagaimana komitmennya?" tegas Hidayat.

Sementara itu, Ahmad Yani salah satu pengurus DPP PPP mempersilakan i Presidium KMP terkait posisi PPP bila keputusan politiknya bergabung di Koalisi Indonesia Hebat dianggap bagian dari dosa besar. "Tapi perlu diingat, investasi politik PPP di KMP tidaklah kecil. PPP partai yang sejak awal mendukung Prabowo. Investasi yang banyak tidak dianggap ya silakan saja. Dalam hal ini sikap PPP pasif saja," tegas Yani.

Ahmad  Yani, pihaknya berharap kebersamaan di KMP terus berjalan dengan mitra koalisi lainnya. Menurut dia, kebersamaan PPP dalam proses politik di Parlemen telah teruji sejak pengesahan UU MD3 hingga paket Pimpinan DPR. "Tapi kalau semalam dianggap pelanggaran serius, silakan saja," tandas Yani pasrah. 

Senada yang disampaikan oleh Fadli Zon, sejatinya tidak ada niatan dari Koallisi Merah Putih, meninggalkan dan melepaskan PPP, dan ingin tetap bersama-sama sampai 2019. Menurut Fadli, dia bersama dengan Setya Novanto, menemui Pimpinan Fraksi PPP, Dr. Azrul Azwar, dikantornya ingin meminta kembali, tapi di tolak. 

Koalisi Merah Putih, menurut Fadli bukan kekuatan yang haus dengan kekuasaan semata, tapi sebuah kekuatan ideologis, dan memiliki visi dan misi ingin mengembalikan Indonesia kepada jalan yang benar, yang sekarang ini sudah sangat liberal, dan kekayaan Indonesia sudah dikuasai oleh asing. Ini tujuan dari Koalisi Merah Putih.

Wakil Ketua PPP Mohamad Dimyati Natakusuma, menegaskan bahwa PPP akan tetap bersama dengan Koalisi Merah Putih, dan tidak akan berubah berganti ikut kepada Koalisi Indonesia Hebat, karena ini masalah ideologi, tegasnya. Kalau ada tokoh PPP yang masuk di pemerintahan Jokowi itu, sifatnya profesional, tambahnya.  [jj/dbs/voa-islam.com]